Bisnis Online Akan Diatur Pemerintah


Senin, 02 Februari 2015 - 18:44:46 WIB
Bisnis Online Akan Diatur Pemerintah

Pada sisi pembeli juga tidak sedikit manfaat yang nikmati oleh pembelanja online. Di antaranya, tidak mesti bepergian ke pasar atau ke mal untuk berbelanja, cukup berbelanja melalui akses internet saja. Pembeli bisa mendapatkan barang dengan model terbaru atau unik yang memang terkadang jenis dan model barang yang dijual di lapak online, tidak atau belum dijual  di pasar bebas. Berikutnya harga pembelian tidak dikenakan PPN, PPh atau pun PPnBM jika barang yang dibeli tersebut tergolong barang mewah. Sebagian barang yang dibeli secara online juga ada yang berani memasang pelayanan dengan standar tinggi, seperti barang boleh ditukar/dikembalikan dan lain sebagainya.

Baca Juga : Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Namun dari sederet kelebihan, manfaat dan kemudahan jual beli secara online, tidak sedikit pula permasalahan yang kelemahannya. Nyaris setiap hari kita mendengar masyarakat tertipu belanja via online. Seperti, uang pembelian telah ditransfer sesuai dengan kesepakatan harga barang, namun ternyata barang yang dibeli tak pernah diterima oleh si pembeli. Begitu ditindaklanjuti dengan menghubungi nomor handphone si penjual, nomor itu sudah tidak aktif lagi. Akibatnya pembeli yang menanggung kerugian. Bayangkan ketika barang yang dibeli itu harganya mencapai belasan, bahkan puluhan juta rupiah. Atau juga kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang didatangkan oleh si penjual. Begitu dikomplain, si penjual menjawab bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan katalog penjualan. Pedagang sebelumnya juga sudah menyatakan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

Permasalahan lainnya, jual beli secara online tersebut merugikan negara. Karena tidak membeyar PPN, PPh dan PPnBM. Padahal sebagian harga barang yang diperdagangkan di bisnis online, nominalnya tidak sedikit lagi. Ada yang mencapai jutaan, belasan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) menduga nilai nominal bisnis online di Indonesia tahun lalu mencapai Rp 100 triliun. Jika pajak-pajaknya dibayarkan, setidaknya negara  menerima uang masuk dari sektor ini sekitar Rp13-15 triliun. Uang sebanyak itu sudah bisa untuk mendirikan 5.000 unit sekolah dasar (SD).

Baca Juga : Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Sebagaimana dilansir, pemerintah akan segera me­ngeluarkan PP tentang perdagangan secara online atau dikenal dengan e-commerce. Rencananya dalam Februari 2015, pemerintah akan mengonsultasikan calon beleid e-commerce dengan kementerian/lembaga dan dengan pelaku bisnis atau pihak-pihak yang berkepentingan di bisnis ini. Secara garis besar, PP perdagangan e-commerce sudah rampung. Pada awal Februari 2015, Kementerian Perdagangan hanya perlu satu kali rapat lagi. Pertengahan Februari 2015, PP ini akan dilakukan uji publik. Setelah uji publik selesai, akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.

Dalam beleid ini, pertama, pemerintah akan mengatur tata cara pembelian barang lewat perdagangan online. Nantinya, penjual harus menyertakan kontrak digital dalam laman website maupun media elektronik yang digunakan. Isinya, penjual harus menginformasikan detail produk, termasuk cara pembayaran. Kontrak digital ini bertujuan melindungi konsumen dari penipuan. Kedua, peraturan perdagangan online ini juga berlaku bagi kegiatan jual beli di media jejaring sosial seperti Facebook. Sepanjang Facebook menjadi penyelenggara (berdagang online, maka akan kena aturan ini.

Layaknya perdagangan di pasar fisik, pemerintah juga akan mengenakan pajak untuk transaksi perdagangan online. Sebagai gambaran, dalam transaksi perdagangan saat ini, berlaku PPN 10 persen. PPnBM dan PPh. Pemerintah akan memberlakukan peraturan ini bagi penyedia perdagangan online domestik dan luar negeri. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka langkah pemerintah berencana mengatur bisnis online sudah tepat. Di satu sisi dapat menjaga keberadaan dan kebenaran atas kegiatan bisnis online itu, sehingga masyarakat yang berbelanja tidak tertipu. Negara juga tetap mendapatkan pemasukan dari bisnis ini melalui pungutan PPN, PPh dan PPnBM. Semoga saja pengaturan bisnis online oleh pemerintah dapat mengun­tungkan semua pihak, baik si penjual, pembeli dan juga pemerintah daerah. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]