Pembentukan DIM Masih Pro Kontra

Menurut Djo­her­­mansyah Djo­han, sampai seka­rang ini di Sumbar tidak ada larangan bagi masyarakatnya dalam men­jalan­kan ABS SBK ter­se­but. Karena itu tidak perlu ada UU yang mengatur se­ca­ra khu­sus dengan me­ngubah Sumbar men­jadi daerah isti­mewa.

Baca Juga : Duh, AHY dan Jubir Demokrat akan Dipolisikan!

“Tidak ada urgensinya. Apa masyarakat Minang di Sumbar tidak bisa lagi men­jalankan adatnya yang basandikan syarak, syarak basandikan Kitabullah. Apa masyarakat Minang di Sumbar dilarang menjalankan syariatnya, syarak mangato adat mamakai se­hingga minta jaminan dengan UU keistimewaan?” ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri itu.

Kalau cuma alasannya meminta keistimewaan tersebut hanya untuk menjalan ABS SBK, dinilai Djo­hermansyah suatu alasan yang ku­rang kuat dan tepat untuk mengubah Sumbar menjadi DIM. “Alasannya mengada-ada dan tidak ada dasar yang kuat untuk meminta daerah istimewa,” kata Djohermansyah.

Baca Juga : Soal Pemecatan Kader Demokrat, Andi Arief: Jangan Lebay Pak Marzuki Alie, Semua Sudah Sesuai AD/ART Partai

Menurut Djohermansyah, dalam menjalankan ABS SBK di Sumbar hanya masalah internal. Langkah yang tepat menurutnya untuk mene­rapkan ABS SBK dalam masyarakat Minang di Sumbar adalah melalui kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sampai ke nagari dengan berbagai kreatif dan inovatif.

“Pemerintah provinsi dan kabu­paten/kota bisa membuat peraturan daerah yang membuat ABS SBK betul-betul membumi dan dijalan­kan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari masyarakat Minang di Sumbar,” saran Djohermansyah.

Baca Juga : Lantik Tiga Kepala Daerah, Gubernur Kepri: Wujudkanlah Janji Sejahterakan Masyarakat

Djohermansyah juga memper­kirakan bahwa pemerintah tidak mudah menerima keistimewaan yang diusulkan karena konse­kuen­sinya menyangkut masalah dana juga. “Ini akan menjadi preseden di kemudian baik karena daerah-daerah lain juga akan menuntut keistimewaan karena setiap daerah pasti memiliki keistimewaan tersen­diri pula,” kata Djohermansyah.

Karena itu dia menyarankan agar dilakukan perhitungan dan peng­kajian secara matang akibat atau dampak dari implementasi. “Jangan hanya memikirkan secara seri­monial saja. Kita juga harus memi­kir­kan efek dan dampak lainnya dalam pembangunan daerah Sum­bar, khusus di bidang pariwisata,” kata Djohermansyah.

Baca Juga : Terlibat KLB, Demokrat Pecat Ahmad Yahya hingga Syofwatillah Mohzaib

Secara terpisah, anggota DPR dari Dapil Sumbar Refrizal sangat mendukung wacana perubahan Sumbar menjadi DIM. “Saya setuju dan mendukung rencana itu,” kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu kepada Haluan, di Gedung DPR, Senin (2/2).

Menurut Refrizal, arah keisti­mewaan Minangkabau itu adalah ABS SBK. “Ini ciri keistimewaan masyarakat Sumbar, yaitu adat sejalan dengan ajaran Islam. Syarak mangato adat mamakai,” kata Refrizal.

Jika DIM itu terwujud, kata Ref­rizal maka perselisihan yang terjadi antara anak dan keponakan bisa diselesaikan secara kekeluar­gaan melalui kerapatan adat dan tidak perlu dibawa ke aparat kepoli­sian. “Ini membantu tugas negara, kecuali kalau sudah terjadi bunuh membunuh,” kata Refrizal. Namun Refrizal meng­ingatkan, jangan membuat aturan yang sesuka­nya. “Semua yang tidak dilarang berarti dibolehkan. Jangan buat bid’ah,” tegas Refrizal.

Wacana DIM pertama kali diu­sung oleh tokoh Minang Dr Mochtar Naim dan mendapat sambutan dari beberapa kalangan, di antaranya Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)  M Sayuti Dt Rajo Pangulu, anggota DPR RI asal Sumbar, Hermanto dan sejumlah anggota DPD.

Namun Asraferi Sabri, Ketua Bamus Nagari Pasia, Ampek Ang­kek, Agam berpendapat lain. Menu­rutnya, gagasan DIM meru­pakan langkah catur yang dimainkan pi­hak-pihak tertentu untuk membuka pintu bagi keluarnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dari wilayah teritorial Provinsi Sumatera Barat sekaligus melemahkan adat dan budaya Minangkabau. (h/sam/met)