2015, DPR Prioritaskan RUU Disabilitas dan KUHP

Dikatakannya, perseteruan tak kunjung usai tersebut, telah dimulai sejak sebelum Pilpres 2014 hingga selesainya Pilpres yang berujung adanya DPR tandingan oleh Koalisi In­donesia Hebat (KIH) atas Koalisi Merah Putih (KMP).

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Kendati demikian untuk 2015 ini, kata Sareh, pihaknya akan memprioritaskan bebe­rapa RUU untuk segera dise­lesaikan. Seperti  RUU Pe­nyan­dang Disabilitas, KUHP, KUHAP, Pertanahan dan se­bagainya.

Adapun RUU yang akan dibahas  dari 11 komisi yang masuk daftar Prolegnas 2015 adalah, Komisi I yaitu  RUU tentang Penyiaran, dan RUU tentang Radio Televisi Re­publik Indonesia.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Komisi II yaitu RUU ten­tang Pilkada, RUU tentang Per­tahanan, RUU tentang Pe­rim­bangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, RUU ten­tang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan RUU tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi III yaitu RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHAP, dan RUU tentang HAM. Komisi IV yaitu RUU ten­tang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, RUU tentang Karantina He­wan Ikan dan Tumbuhan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Sedangkan Komisi V, yai­tu RUU tentang Arsitek dan RUU tentang Jasa Kons­truksi. Komisi VI yaitu  RUU ten­tang BUMN, dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Koperasi. Komisi VII yaitu RUU tentang Mi­nyak dan Gas Bumi, RUU tentang Pertambangan, Mi­neral dan Batubara.

Komisi VIII yaitu RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umroh, RUU tentang Pe­nyandang Diabilitas, RUU tentang Praktek Pekerjaan Sosial, RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan dan RUU tentang Perguruan Tinggi Agama.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Komisi IX yaitu RUU tentang Penempatan dan Per­lindungan Tenaga Kerja In­donesia di Luar Negeri, RUU tentang Pembinaan, Pe­ngem­bangan dan Pengawasan Pe­nyediaan Farmasa, Alat Ke­sehatan dan Perbekalan Kese­hatan Rumah Tangga, RUU Kebidanan, RUU Per­lindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Praktek Kefarmasian, dan RUU ten­tang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pe­man­faatan Obat Asli Indonesia.

Komisi X yaitu RUU ten­tang Kebudayaan, RUU ten­tang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Sistem Pen­didikan Nasional. Dan Komisi XI, yaitu RUU tentang Piu­tang Negara dan Piutang Dae­rah, RUU tentang Perbankan, dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Sementara itu, Wakil Ke­tua Badan Legislasi, Firman Subagyo menyatakan, untuk RUU dari lembaga agar me­ngusulkan ke Baleg juga me­nyampaikan kepada komisi-komisi. Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Komnas Perempuan, LBH APIK, Jala PRT dan KAI (Kongras Advokat Indonesia).

“Terkait masuknya RUU dalam prolegnas, maka kami akan melakukan harmonisasi bersama komisi-komisi terkait juga dengan pemerintah dan DPD RI untuk menentukan mana yang menjadi skala prio­ritas diurutan pembahasan di tahun 2015 sampai 2019,” terang Firman. (h/lex)