2015, DPR Prioritaskan RUU Disabilitas dan KUHP


Rabu, 04 Februari 2015 - 19:17:36 WIB
2015, DPR Prioritaskan RUU Disabilitas dan KUHP

Dikatakannya, perseteruan tak kunjung usai tersebut, telah dimulai sejak sebelum Pilpres 2014 hingga selesainya Pilpres yang berujung adanya DPR tandingan oleh Koalisi In­donesia Hebat (KIH) atas Koalisi Merah Putih (KMP).

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Kendati demikian untuk 2015 ini, kata Sareh, pihaknya akan memprioritaskan bebe­rapa RUU untuk segera dise­lesaikan. Seperti  RUU Pe­nyan­dang Disabilitas, KUHP, KUHAP, Pertanahan dan se­bagainya.

Adapun RUU yang akan dibahas  dari 11 komisi yang masuk daftar Prolegnas 2015 adalah, Komisi I yaitu  RUU tentang Penyiaran, dan RUU tentang Radio Televisi Re­publik Indonesia.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Komisi II yaitu RUU ten­tang Pilkada, RUU tentang Per­tahanan, RUU tentang Pe­rim­bangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, RUU ten­tang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan RUU tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi III yaitu RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHAP, dan RUU tentang HAM. Komisi IV yaitu RUU ten­tang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, RUU tentang Karantina He­wan Ikan dan Tumbuhan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Sedangkan Komisi V, yai­tu RUU tentang Arsitek dan RUU tentang Jasa Kons­truksi. Komisi VI yaitu  RUU ten­tang BUMN, dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Koperasi. Komisi VII yaitu RUU tentang Mi­nyak dan Gas Bumi, RUU tentang Pertambangan, Mi­neral dan Batubara.

Komisi VIII yaitu RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umroh, RUU tentang Pe­nyandang Diabilitas, RUU tentang Praktek Pekerjaan Sosial, RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan dan RUU tentang Perguruan Tinggi Agama.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Komisi IX yaitu RUU tentang Penempatan dan Per­lindungan Tenaga Kerja In­donesia di Luar Negeri, RUU tentang Pembinaan, Pe­ngem­bangan dan Pengawasan Pe­nyediaan Farmasa, Alat Ke­sehatan dan Perbekalan Kese­hatan Rumah Tangga, RUU Kebidanan, RUU Per­lindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Praktek Kefarmasian, dan RUU ten­tang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pe­man­faatan Obat Asli Indonesia.

Komisi X yaitu RUU ten­tang Kebudayaan, RUU ten­tang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Sistem Pen­didikan Nasional. Dan Komisi XI, yaitu RUU tentang Piu­tang Negara dan Piutang Dae­rah, RUU tentang Perbankan, dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Sementara itu, Wakil Ke­tua Badan Legislasi, Firman Subagyo menyatakan, untuk RUU dari lembaga agar me­ngusulkan ke Baleg juga me­nyampaikan kepada komisi-komisi. Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Komnas Perempuan, LBH APIK, Jala PRT dan KAI (Kongras Advokat Indonesia).

“Terkait masuknya RUU dalam prolegnas, maka kami akan melakukan harmonisasi bersama komisi-komisi terkait juga dengan pemerintah dan DPD RI untuk menentukan mana yang menjadi skala prio­ritas diurutan pembahasan di tahun 2015 sampai 2019,” terang Firman. (h/lex)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]