Trisula Hukum Pelayanan Publik


Rabu, 04 Februari 2015 - 19:19:55 WIB
Trisula Hukum Pelayanan Publik

UU Pelayanan Publik

Baca Juga : Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga Terima Kunjungan Ombudsman RI

Sebagaimana yang dipa­hami, bahwa pelayanan publik masih belum juga membaik. Masih ada public servant (pela­yan publik) dalam praktik malah minta dilayani bukan­nya melayani warga. Karena­nya wajar jika ada pemeo di tengah masyarakat. Jika bisa dipersulit mengapa harus di­per­mudah atau jika bisa di­tunda mengapa harus di­per­cepat. Wajah pela­yanan pub­lik kita masih masih bu­ram.

Pada artikel di harian ini, Rabu 10 Desember 2014, saya menyebutkan bahwa pemajuan layanan publik berdasar stan­dar pelayanan minimal yang diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelaya­nan Publik, haruslah mendapat perhatian serius dari banyak pihak, ter­masuk aktivis Pegiat HAM (baca: Lembaga Swadaya Ma­syarakat/NGO).

Baca Juga : Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pelayanan publik ada­lah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pe­menuhan kebutuhan pela­yan­an sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seti­ap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Saya menyakini bahwa pelayanan publik yang baik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang baik akan mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penye­lenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penye­lenggara negara, korporasi, lembaga independen yang di­bentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pela­yanan publik, dan badan hu­kum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pe­la­yanan publik.

Pasal 20 UU No. 25 Tahun 2009, mengatur norma Penye­lenggara pelayanan pu­blik berkewajiban menyu­sun dan me­ne­­tapkan standar pe­la­yanan. Pasal 21-nya meng­atur komponen standar pelayanan minimal, meliputi: dasar hu­kum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelak­sana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelak­sana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pela­yanan  dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan kese­lamatan pelayanan dalam ben­tuk komitmen untuk mem­berikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

UU ini dipandang oleh penulis sebagai bagian ujung runcing pertama yang berada di tengah dari trisula aturan hu­kum yang mengatur penye­lenggaraan pelayanan publik. UU ini harus menjadi pedo­man bagi penyelenggara pela­yanan publik termasuk bagi Om­budsman yang mem­pu­nyai wewenang untuk mene­rima pengaduan tentang pela­yanan publik berdasarkan undang-undang ini.

UU Ombudsman Republik Indonesia

Untuk mengawasi pela­yanan publik dan berjalan baik penyelenggaraannya, maka berdasarkan Keputusan Pre­siden Nomor 44 Tahun 2000, dibentuk lembaga yang diberi nama Komisi Ombudsman Nasional (KON). Hadirnya KON dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar sebagai­mana tertuang di dalam kon­siderannya, yakni: per­tama, peran serta masya­rakat dalam melakukan pengawasan akan lebih menjamin penye­leng­garaan negara yang jujur, ber­sih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kedua, pemberdayaan pe­ng­­­­a­wasan oleh masyarakat ter­ha­dap penyelenggaraan ne­gara merupakan imple­mentasi de­mokrasi yang perlu di­kem­bangkan serta diapli­kasikan agar penyala­hgunaan keku­asaan, wewenang ataupun ja­batan oleh aparatur dapat diminimalisasi; Ketiga, pe­nyelenggaraan negara khu­susnya penyelenggaraan peme­rintahan memberikan pela­yanan dan perlindungan ter­hadap hak-hak anggota ma­syarakat oleh aparatur pe­me­rintah termasuk lembaga per­adilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang KON, maka dibentuk Un­dang-undang tentang Om­bud­­sman Republik Indo­nesia se­bagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat  Ketetapan Majelis Permu­syawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Re­ko­mendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pence­gahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang.

Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Om­buds­man Republik Indo­nesia. Se­telah berlakunya UU ini, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik In­donesia.

Ombudsman Republik In­do­­nesia adalah lembaga negara yang mempunyai we­wenang mengawasi penye­lenggaraan pelayanan publik yang dise­lenggarakan oleh Penye­leng-gara Negara dan pemerin­tahan termasuk yang dise­leng­ga­rakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Ba­dan Hu-kum Milik Negara serta badan swasta atau per­seorangan yang diberi tugas menye­leng­ga­ra­kan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya ber-sumber dari ang-garan pen­dapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pen­da­patan dan belanja daerah.

Tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan yang  dilakukan oleh swasta atau perseorangan berdasarkan kontrak yang di­bi­ayai dari anggaran penda­patan dan be­lanja negara atau ang­garan pendapatan dan be­la­n­ja  dae­rah.

UU Ombudsman ini di­pandang oleh penulis seba­gai bagian ujung runcing kedua yang berada di sisi akhir dari trisula aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik.  Om­buds­man mempunyai we­we­nang mengawasi penye­lenggaraan pelayanan publik, menerima pengaduan, lalu memberikan rekomendasi berupa sanksi atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU Keterbukaan Informasi Publik

Pada sisi lain lahir pula Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter­bukaan Informasi Pub­lik. Keterbukaan infor­masi publik merupakan sarana dalam meng­­­­op­timalkan pengawasan publik  terhadap penye­leng­garaan negara dan Badan Pub­lik  lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada  kepen­tingan publik.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik ter­motivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempercepat per­wujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan u­pa­ya strategis mencegah prak­tik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan tercip­tanya ke­pem­erintahan yang baik (good governance).

Dalam pandangan penulis, UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi ujung runcing pertama yang menjadi ‘batu uji’ bagi baik-buruknya pelayanan publik. Informasi publik yang tidak transfaran adalah awal dari ketidaktransfaranan pela­yanan publik dan ini per­mu­­laan bagi terjadinya mal­ad­ministrasi, penyalah­gunaan wewenang, bahkan berujung pada korupsi.

Pada gilirannya maka, ikh­tiar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui transfaransi/keterbukaan In­for­masi Publik dan  pence­gah­an maladministrasi me­rupa­kan upaya strategis men­cegah terjadinya praktik ko­rupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini harus dimulai dari upaya sinergitas antara Komisi Informasi Publik (di Daerah), Ombudsman (terma­suk Om­budsman Perwakilan) dan pe­gi­at/masyarakat sipil untuk mendorong imple­mentasi tri­sula hukum pela­yan­an pub­lik, yakni: UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman dan UU Keterbukaan Informasi Pub­lik. Persoalannya kini, siapa yang memulainya? (*)

 

DR. OTONG ROSADI,SH,M.HUM
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]