Pemko Hentikan Bantuan Kematian


Rabu, 04 Februari 2015 - 19:25:23 WIB
Pemko Hentikan Bantuan Kematian

Untuk memberikan kepas­tian soal nasib permohonan itu, Al Amin tak sungkan untuk bicara apadanya. Ketika ma­syarakat yang akan menga­jukan proposal datang ke kan­tor­nya, maka dibe­ritahukan bahwa Bansos belum jelas atau anggaran belum ada. Al Amin beralasan tidak mau mem­berikan harapan hampa kepa­da masyarakat yang meng­harapkan santunan kematian tersebut.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 07 Maret 2021

Ia berharap kepada ma­syarakat untuk bersabar sam­pai kejelasan Bansos itu ditu­runkan oleh pusat. Karena, program santunan kematian itu tidak mungkin dipaksakan dalam kalau tidak ada anggaran yang bisa dia berikan kepada masyarakat. “Kita stop dengan alasan menunggu kejelasan Bansos,” urai­nya.

Hanya saja, kondisi pasrah Pem­ko Padang itu tak sejalan dengan pan­dangan anggota DPRD Padang, Faisal Nasir. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program santunan kematian tersebut harus diper­tang­gungjawabkan oleh Pem­ko. Anggota Komisi I DPRD Padang itu menam­bahkan, Pemko harus mencarikan solusinya jika Bansos tak kunjung jelas.

Baca Juga : Cegah Perceraian dan Kekerasan, Kemenag Padang Dukung Raperda PKK

Wakil Ketua DPRD Kota Pa­dang, Wahyu Iramana Putra menga­takan, pengganggaran santunan kematian belum pernah dibicarakan dengan DPRD. Bahkan, DPRD Padang telah mengajukan hak ang­ket pada Pemko Padang terkait santunan ke­ma­ti­an tersebut.

“Jika wali kota bersikeras me­ngu­curkan santunan kematian, bisa berha­dapan dengan hukum. Ka­mi belum mengetahui dari mana pos anggaran santunan kema­tian itu. Kalau tetap dicairkan, aparat dapat mengejarnya,” kata Wahyu.

Baca Juga : Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Padang, Pasien dan Keluarga di RSUP M Djamil Berhamburan

Menurut Wahyu, jika pos angga­rannya dari hibah langsung, harus by name, by address, dan tidak bisa ditebak-tebak. Sebagai kontrol, politisi Partai Golkar ini mengaku sudah konsultasi dengan kejaksaan, dan orang-orang hukum, bahwa dana santunan kematian tidak dapat dite­rapkan.

Menurutnya, ada cara lain untuk memberikan kemudahan dan ban­tuan bagi warga miskin tanpa harus bermain dengan aturan. Di antara­nya, menga­suransikan warga miskin. (h/ows/ade)

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan SK Pengangkatan bagi 112 P3K di Lingkungan Pemko Padang Formasi 2019

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]