Lelang Jabatan Pemprov Belum Ada Pendaftar


Kamis, 05 Februari 2015 - 19:28:14 WIB
Lelang Jabatan Pemprov Belum Ada Pendaftar

“Mungkin mereka masih mempersiapkan bahan untuk pendaftaran, jadi kita tunggu saja lah,” kata Jayadisman.

Baca Juga : Jelang Idul Fitri, Gema Sehat Juken BKKBN Sumbar Bagi-bagi Sembako untuk Kaum Dhuafa di Padang

Sementara itu, bagi Pem­prov Sumbar lelang jabatan yang dilakukan merupakan yang perdana. Meski tahun 2016 seluruh kabupaten/kota akan melakukan hal yang sama namun tahun ini Pemprov sudah melakukannya lebih dahulu.

“Lelang jabatan Ini ber­dasar amanat Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pen­dayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 13 tahun 2014,” terang Jayadisman.

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Untuk pendaftaran jabatan Kadis Koperasi dan UMKM akan ditutup tanggal 20 Feb­ruari 2015 mendatang, sedang­kan untuk jabatan Sekwan yang telah tiga tahun dijabat Plt ini pendaftarannya ditutup tanggal 23 Februari 2015.

“Jadi tidak hanya PNS di lingkungan Pemprov saja yang boleh mendaftar, tapi kita juga menerima pelamar dari kab­upaten/kota. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN, dan nantinya diperkuat Per­men PAN,”ungkapnya.

Untuk tim Panitia Seleksi (Pansel) yang SK-nya telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumbar, dan akan mulai be­kerja menyeleksi siapa saja calon yang layak untuk me­nempati jabatan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Saat ini Pemprov juga su­dah memiliki lima Panitia Seleksi (Pansel). Personel dari Pansel itu lebih banyak dari luar Pemprov, sedangkan yang berasal dari internal Pemprov adalah Sekdaprov Sumbar yang juga sebagai ketua Pansel dan kepala Badan Kepe­ga­waian Daerah (BKD) Sumbar sebagai sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota.

Tiga nama lainnya adalah Dosen Universitas Negeri Padang (UNP), Sofyarma Mar­­sidin dan Dosen Unand Damsar. Sedangkan satu lagi adalah Asnul Amri dari Pa­mong senior yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala BKD Pasaman Barat, Badan Diklat Sumbar serta Asisten I Pemprov Sumbar.

Ditegaskan, para calon yang sudah dipas­tikan lulus akan diminta melaporkan har­ta kekayaan termasuk aset yang dimiliki saat ini kepada Komisi Pem­berantasan Korupsi (KP­K). Hal tersebut sesuai dengan imbauan dari pusat, berkenaan dengan promosi, mutasi peja­bat eselon II harus melaporkan harta ke­kayaan. Laporan Harta Kekayaan (LHK) ter­sebut berlaku untuk seluruh pejabat ese­lon II Pem­prov dan kabupaten/kota yang lu­lus menjalani seleksi. Apa­lagi sekarang sis­tem promosi dan mutasi ini sudah diatur oleh Ko­misi Aparatur Negara (KAN). (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]