Hibah dan Bansos di Padang Dibolehkan


Kamis, 05 Februari 2015 - 19:29:34 WIB
Hibah dan Bansos di Padang Dibolehkan

“Kunjungan ke Dirjen Ke­uangan ini, untuk ber­kon­sultasi soal SK Mendagri ten­tang APBD dimana di dalam­nya ada penghapusan dana hibah, bansos dan perjalanan dinas,” kata Wakil Ketua DP­RD Kota Padang Wahyu Ira­mana Putra kemarin.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

DPRD Kota Padang juga konsultasi soal penghapusan aset, pembangunan gedung baru secara multi years. Na­mun, setelah konsultasi ru­panya evaluasi APBD yang me­nyebabkan dana hibah, ban­sos dan perjalanan dinas terjadi pa­da APBD Pr­o­vinsi Sumbar, bu­kan­nya AP­BD Ko­ta Pa­dang.

Jadi, yang di­e­valuasi Me­n­dag­­ri tersebut ada­­lah APBD Pro­­vinsi Sum­bar sebab tidak melewati stan­dar pelayanan minimum se­perti, pendidikan harus di­alokasikan 20 persen, ke­sehatan 10 persen dan be­lan­ja modal 30 persen. “Bagi daerah yang telah melewati itu, boleh me­lak­sanakan dana hibah, bansos termasuk perjalanan dinas,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

Termasuk, untuk hibah organisasi dibolehkan namun harus tepat sasaran dan tera­rah. Sehingga, dana tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, Surat Gu­bernur yang dikeluarkan un­tuk kabupaten/kota se-Sumbar itu perlu dipertanyakan. Namun, kabarnya Gubernur sudah dipanggil Dir­jen kembali agar me­ne­rang­kan kepada ka­bu­paten/kota yang sebe­nar­nya. Sehingga, surat Mendagri ter­sebut lebih terarah isinya.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian, Petugas Lapas Klas II B Padang Temukan Sajam

Termasuk, jika anggota de­wan ingin me­lakukan kon­sul­tasi ke­ma­napun tidak di­permasalahkan lagi. Namun, hendaknya yang menghasilkan pendapatan yang bagus. Keinginan, untuk mem­bangun gedung baru DP­RD Kota Padang pun bisa ditin­daklanjuti ke depannya.

Hibah bagi ins­tansi/lem­baga yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU), se­perti untuk Komite Olaharaga Nasional Indonesia (KO­NI), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Pramuka bisa dipertahankan. Dengan begitu, para SKPD sudah bisa untuk melak­sa­nakan program kerja­nya yang selama ini terhenti, karena surat edaran Mendagri ter­sebut. (h/ade)

Baca Juga : Resmikan Surau Papan Palinggam Padang, Gubernur: Mari Ciptakan Pemimpin Masa Datang

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]