Menyongsong Pemilukada Serentak


Jumat, 06 Februari 2015 - 19:53:59 WIB
Menyongsong Pemilukada Serentak

Adanya cukup banyak pemilukada yang rencananya a­kan digelar serentak di Indo­nesia pada 2015, maka bisa dikatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sibuk menggelar pemilihan kepala daerah. Dengan du­kungan 34 provinsi, 399 kabu­paten, dan 98 kota, Ke­men­terian Dalam Negeri (Kemen­dagri) menyebutkan negeri ini menyelenggarakan pemilu di daerah hampir tiap dua hari sekali. Belum lagi ditambah dengan pemilu le­gis­latif, pe­mi­lu presiden, dan pemilu putaran kedua.

Baca Juga : Pakar Hukum: Penuntasan Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI Harus Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Listyo Sigit

Penyelenggaraan pe­milu­kada yang begitu ba­nyak dan sering dilang­sungkan di Indo­nesia dinilai sangat mem­boroskan anggaran dae­rah. Bahkan bagi daerah yang ke­mam­puan fiskalnya ren­dah, kewajiban membiayai pilkada mengurangi belanja pelayanan pub­lik, seperti urusan pendi­dikan dan kese­hatan. Karena itu, penye­lenggaraan pemi­lukada seren­tak dipan­dang lebih tepat karena dilihat lebih hemat dan efisien.

Menurut Sekretaris Jende­ral Sekretariat Nasional Fo­rum Indonesia untuk Trans­­paransi Anggaran (Sek­nas Fitra) Yuna Farhan, untuk biaya pilkada kabupaten/kota, dibutuhkan dana sekitar Rp 25 miliar, sedangkan pilkada provinsi sekitar Rp 100 mi­liar. Jadi, untuk kese­lu­ruhan pilkada di Indo­nesia, diper­lukan sekitar Rp 17 triliun.

Baca Juga : Pascagempa M 7,0 di Talaud Sulut, 2 Kecamatan Laporkan Kerusakan

Namun, bila pemilukada dilaksanakan serentak, dana yang diperlukan bisa ditekan sekitar Rp 10 triliun. Biaya yang dikeluarkan untuk pemi­lukada serentak ini ada peng­he­matan APBN (Harian Kom­­­pas, 4 September 2012). Adanya pe­lak­sanaan pemilu­kada seren­tak dinilai dapat terjadi peng­he­matan biaya dan waktu pe­nye­lenggaraan.

Pemilukada yang dilak­sanakan di Provinsi A­ceh dan Sumatra Barat da­pat dija­di­kan contoh. Di kedua daerah ini, biaya penye­lenggaraan pemi­lu­ka­da ter­pang­kas hing­ga 60 persen setelah Aceh meng­gabungkan pelaksanaan pemi­lihan guber­nur dengan 17 pemi­lihan bupati, dan Suma­tra Barat meng­gabung­kan pemilihan guber­nur de­ngan 11 pemili­han bupati/wali kota.

Baca Juga : Pemerintah Perpanjang PPKM, Anggota DPR Minta Prokes Serius Diterapkan

Indikasi pemborosan ang­garan setidaknya terlihat dari tiga masalah pencalonan pa­sangan kepala daerah da­lam proses penye­leng­gara­an pemi­lu­kada. Per­ta­ma, terjadi poli­tik uang dalam bentuk “ong­kos pasangan” kepada partai politik yang memang berhak mencalonkan. Kedua, terjadi ketegangan dan bahkan per­pecahan internal parpol akibat ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon.

Ketiga, pencalonan yang hanya mempertimbangkan “ongkos pasangan” menge­cewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon. Hal ini menyebabkan masyarakat apa­tis terhadap pemilukada se­hing­ga partisipasi pemilih menurun. Di lain pihak, hal ini menyebabkan masyarakat ma­rah sehingga bisa menim­bul­kan konflik terbuka.

Baca Juga : Jokowi Yakin Vaksinasi di Indonesia Rampung Kurang dari Setahun

Pemilukada serentak mem­­­­bu­at masyarakat bisa mengevaluasi kinerja kepala daerah dan anggota DPRD dengan memilih tokoh dan partai yang sama demi efek­tifnya pemerintahan. Ha­nya saja di balik kelebihan itu, pemilihan dengan cara ini juga menyimpan kelemahan, mi­salnya, masyarakat relatif tak cukup punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan dipilih.

Banyaknya jumlah calon yang harus dipilih dalam waktu bersamaan membuat ma­sya­rakat cenderung memi­lih figur yang dikenal ketimbang figur lokal yang sebenarnya bagus tapi kalah populer. Konflik masif dalam pemilukada se­ren­tak pun rawan terjadi. Mengingat hampir semua pil­kada berujung gugatan, tak terbayangkan betapa ba­nyak­nya jumlah gugatan hu­kum yang akan diajukan.

Menanggapi wacana di masyarakat, Kemendagri telah menyiapkan beberapa for­mulasi gelaran pilkada seren­tak yang kemungkinan terlak­sana setelah Pemilu 2014. “Gelaran pilkada dibagi dua kelompok,” kata Dirjen Oto­nomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan dalam diskusi di ruangan Fraksi Partai Golkar (FPG), di ge­dung parlemen, Jakarta, 14 September 2012.

Salah satu usul yang disam­paikan Kemendagri da­lam pembahasan RUU Pil­ka­da adalah memundurkan ge­laran Pilkada 2014 menjadi 2015. Setahun setelah pemilu itu, akan ada 279 pilkada yang digelar serentak. Penge­lom­pokan kedua digelar pada 2018 yang merupakan gabu­ngan dari tiga pilkada, yakni 2011 hingga 2013. Dengan pilkada serentak itu, memun­culkan konsekuensi. “Harus ada per­pan­jangan masa jabat­an de­ngan menggunakan pen­ja­bat (pejabat sementara) di sejum­lah daerah,” ujarnya.

Adanya pemilukada seren­tak, maka pemerintah (pihak Kemendagri), KPU pusat mau­­pun daerah, dan DPR mau­pun DPRD I dan II serta aparat kepolisian dan TNI secara serentak dan bahu membahu mempersiapkan sesuai kewenangannya. Persi­apan secara bersama-sama lintas kelembagaan akan da­pat menyukseskan pemilu­kada serentak. Tugas besar ini yang dilaksanakan secara got­ong royong, termasuk peli­batan masyarakat akan dapat meminimalisasi konflik hori­zontal yang dikhawatirkan akan terjadi. Semoga pemi­lukada serentak dapat terse­leng­­gara pada akhir 2015.***

 

DJOKO SULISTYONO
(Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]