Ketua TAPD: Sanksi Tanggung Sendiri


Jumat, 06 Februari 2015 - 20:01:38 WIB
Ketua TAPD: Sanksi Tanggung Sendiri

“Kalau masih tetap melak­sana­kan hibah dan Bansos silah­kan tanggung sanksi sendiri,” tegas Ali Asmar, Jumat (6/2) kemarin di ruangannya.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Untuk penyaluran hibah dan Bansos ini kata Ali Asmar, seperti ditegaskan gubernur dalam surat edaran ke kabu­paten/kota agar me­nang­guhkan terlebih dahulu penya­luran dana hibah dan Bansos sampai ada jawaban evaluasi dari Kemen­dagri.

“Sampai saat ini masih belum kita terima jawaban evaluasi dari Kemendagri. Jadi, kita masih tetap berpe­doman kepada Surat Kepu­tusan (SK) menteri terkait koreksian APBD 2015 yang dilarang seperti hibah dan Bnasos ini,” ujar Sekda.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Ditambahkannya, terkait pem­bolehan hibah dan Bansos bagi kabupaten/kota oleh pusat, TAPD belum menerima suratnya. “Kalau itu pun memang benar, tentu kita pemerintah provinsi yang akan mengetahui lebih dahulu karena untuk evaluasi APBD kabupaten/kota kita yang lakukan,” tandasnya.

Jadi, papar Sekda, Pemprov Sumbar masih berpatokan kepada SK Kemendagri yang diterima tanggal 30 Desember 2014 lalu yang melarang hibah dan Bansos.

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menegaskan bahwa aturan pelarangan hibah dan Bansos ini tidak hanya berlaku bagi provinsi akan tetapi berlaku bagi kabupaten/kota di Sumbar. “Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 903-42-2014 telah menyebutkan anggaran yang tidak diperkenankan dalam APBD 2015. SK itu menjadi acuan Pemprov dalam evaluasi APBD Kota dan Kabupaten tahun 2015. Jadi, kabupaten/kota harus mengikutinya,” ujar Irwan.

Terpisah, anggota DPRD Sum­bar Albert Hendra Lukman meminta pihak DPRD Padang untuk tetap mengikuti keputusan evaluasi APBD yang diarahkan Kemendagri dan dilakukan gubernur menyusul per­nya­taan Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra yang menilai pelarangan anggaran hibah bansos hanya berlaku di tingkat provinsi. Politisi PDIP itu me­nyebutkan, Jika Padang tidak men­jalankan, itu sama halnya dengan tidak patuh atau melakukan perla­wanan atas apa yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Gubernur Sumbar.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

Sementara itu Anggota DPRD Sumbar sesama  satu partai dengan Wahyu Irmana Putra, Afrizal, tidak berkomentar banyak saat ditanya masalah ini. “‘Kita tunggu dululah evaluasi Kemendagri terkait APBD, terutama tentang hibah dan bansos yang memang sedang terkoreksi,” ucap Anggota Komisi III DPRD Sumbar yang juga dari Dapil I Sumbar Kota Padang tersebut.

Sikap senada juga ditunjukkan oleh Anggota DPRD Sumbar,  Hidayat yang juga dari Dapil I Sumbar Kota Padang.  Hidayat belum mau berkomentar karena evaluasi APBD belum finish di Kemendagri.

Sehubungan dengan ini, dari pemberitaan di Haluan kemarin Jumat (6/2) Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan DPRD Padang telah menemui langsung Kemendagri untuk membicarakan masalah ban­sos yang ditiadakan.

Dari konsultasi yang dilakukan DPRD Padang tersebut, menurutnya Kota Padang tetap akan menya­lurkan bansos meskipun Pemprov Sumbar akan meniadakan. Berda­sarkan penjelasan dari Kemendagri, kata Wahyu, daerah yang tidak diperbolehkan mencairkan bansos adalah daerah yang anggaran pen­didikan dan kesehatannya masih belum memenuhi perintah UU. Sedangkan  Kota Padang sudah memenuhinya, sehingga tidak terke­na oleh larangan Kemendagri. Se­dang­kan Sumbar besaran alokasi untuk anggaran pendidikan dan kesehatan masih jauh dari amanah UU. Karena itulah  Pemprov Sum­bar tidak diperbolehkan men­cair­kan bansos dan sejumlah matan anggaran lainnya. (h/mg-isr/mg-len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]