Menurut Dinas Pasar, rencana pada awalnya pedagang Iwapi akan dipindahkan ke Sentral Pasar Raya (SPR) Padang. Tetapi, pemindahan tersebut tidak ada titik temu antara pedagang dengan Pemko. Sedangkan pihak SPR sudah setuju, jika antara pedagang dengan Pemko sudah satu paham.
Lagi pula, SPR saat ini tidak bisa lagi untuk menampung pedagang Iwapi. Pasalnya, semenjak 28 Desember tahun 2014 Matahari Departmen Store sudah ada di SPR, sehingga petak toko tidak akan mencukupi lagi bagi pedagang Iwapi. “Iya, memang tahun ini tidak ada anggaran pembebasan lahan. Kita tunggu pihak ketiga,” papar Hendrizal Azhar.
Ia menambahkan, kegagalan Pemko untuk membebaskan Iwapi di tahun 2014, karena ada beberapa pedagang yang tidak setuju untuk dipindahkan ke SPR. Selain itu, ada beberapa pedagang juga yang dagangannya berupa alat berat seperti besi, sehingga memang butuh tempat yang agak luas.
“Makanya tidak bisa kita paksakan pedagang untuk pindah, kita harus paham dengan kondisi pedagang,” tuturnya.
Walaupun begitu, Pemko tidak bisa memaksa pedagang untuk mengosongkan Kompleks Iwapi tanpa ada solusi bagi pedagang. Jumlah pedagang Iwapi secara keseluruhan 244 pedagang, jumlah tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Sedangkan jumlah pedagang yang akan dibebaskan hanya 40 an pedagang saja.
“Pedagang kita beri pengertian bahwa masa pakai kompleks tersebut sudah habis, kalau terjadi roboh atau hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang akan bertanggungjawab. Tetapi, kita juga tidak ingin mengusir mereka tanpa mencari solusi yang cocok juga bagi pedagang,” papar Hendrizal Azhar.
Sementara Ketua Kesatuan Pedagang Pasar (KPP), Asril Manan setuju dengan niat Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar untuk membangun terminal, tetapi pemindahan juga ada solusi. Jangan, nanti setelah pindah pedagang terzalimi dan tidak diperhatikan Pemko.
“Kami mendukung niat baik Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar Padang untuk membangun terminal di Kompleks Iwapi, jika pedagang dicarikan tempat untuk berdagang. Kami sendiri sebagai pedagang setuju sekali dengan pembangunan terminal di Pasar Raya ini,” kata Asril Manan.
Andri, sopir angkot Tabing menjelaskan, angkot sangat membutuhkan kehadiran terminal, ini untuk mengantisipasi macet di depan Masjid Muhammadiyah. Lagipula, saat ini kawasan tersebut banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar di lokasi masjid, padahal itu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
“Mohon Pemko memikirkan imbas dari tidak adanya terminal angkot di Pasar Raya Padang,” ucapnya. Begitu juga yang diharapkan Andi, sopir angkot Siteba. Menurutnya, semenjak Kawasan SPR dan PA dijadikan pertokoan, bisa dikatakan terminal tidak ada lagi di Kota Padang. (h/ows)
