Menyoal Terdepaknya Suhardi Alius dan Citra Polri


Ahad, 08 Februari 2015 - 19:46:18 WIB
Menyoal Terdepaknya Suhardi Alius dan Citra Polri

Persoalan muncul, ketika tiba-tiba nama Komjen Budi Gunawan (BG) diusulkan oleh Kompolnas bersama delapan perwira tinggi Polri lainnya. KPK mengingatkan bahwa BG memiliki rekam jejak dan berapor merah dalam pem­berantasan korupsi, terkait dengan kepemilikan rekening gendut yang diduga hasil gratifikasi.

Namun ternyata Presiden Jokowi tetap mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri untuk dilakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR RI. KPK pun secara mengejutkan tiba-tiba menetapkan BG sebagai tersangka. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, ternyata sidang Paripurna DPR RI juga menyetujui mencalonan BG sebagai Kapolri. Presiden yang sedianya mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri jadi ditangguhkan. Pada akhirnya, Badrodin ditetapkan sebagai Waka­polri, tapi juga melaksanakan tugas sebagai Kapolri, menjelang ada Kapolri definitif yang dilantik oleh Presiden.

Dalam proses itu, untuk menyiapkan jabatan tertinggi bagi BG di korps baju coklat, Presiden RI pun melengserkan Jenderal Sutarman dari jabatan Kapolri. Padahal masa tugas yang bersangkutan masih ada enam bulan lagi sebelum pensiun. Seiring dengan itu, Komjen Suhardi Halius juga dicopot dari jabatannya dan diganti dengan Irjen Budi Waseso. Jenderal Sutarman sebelum melepas jabatannya dengan tegas menyatakan bahwa proses pengusulan BG bersama delapan perwira tinggi lainnya menjadi calon Kapolri tidak melalui proses penjaringan dan pengusulan dari Wanjakti Polri.

Keributan luar biasa pun muncul, ketika jajaran Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto sebagai tersangka dalam kasus menyuruh saksi pada sidang MK memberikan keterangan palsu. Namun masyarakat dan berbagai pihak menilai penangkapan Bambang tak lebih dari kriminalisasi terhadap KPK. Selanjutnya Polri juga menerima laporan tentang Ketua KPK Abraham Samad dan dua Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu dan Zulkarnain. Dukungan masyarakat ke KPK pun makin menguat. Persoalan pun disebut sebagai buaya vs cicak kedua. Desakan dari berbagai pihak agar pelantikan BG sebagai Kapolri dibatalkan makin kuat. Karena, tidak logis, tersangka dilantik sebagai Kapolri. Meskipun banyak desakan agar pelantikan dibatalkan, namun di sisi lain desakan agar Presiden melantik BG juga cukup kuat, dari parpol pengusung Presiden Jokowi sendiri, plus DPR RI.

Presiden Jokowi pun dilematis. Akhirnya Presiden membuat Tim 9 yang diketuai Syafi’ Ma’arif untuk mencari fakta dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Presiden. Ternyata Tim 9 dalam rekomendasinya juga meminta pembatalan pelantikan BG. Presiden semakin dilema. Satu tahapan lagi ditunggu Presiden, yakni keputusan pengadilan tentang praperadilan penetapan tersangka oleh KPK yang diajukan oleh BG.

Presiden juga sudah meminta Polri melalui Wanjakti mengajukan calon Kapolri baru. Wanjakti pun mengajukan 5 calon yakni Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayatno, Kabaharkam Komjen Eko Bayu Seno, Sekutama Lemhanas Komjen Suhardi Halius dan Ka­bareskrim Komjen Budi Waseso. Selanjutnya nama itu disampaikan ke Kompolnas. Namun Kompolnas mencoret nama Komjen Suhardi. Padahal Kompolnas tak memiliki kewenangan mencoret nama calon, tapi hanya sebatas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Presiden.

Pencoretan nama Suhardi terkesan sangat politis. Karena mayoritas yang berkuasa di Kompolnas adalah anggota eksofisio yakni Menko Polhukam (Tedjo/Nasdem), Mendagri (Cahyo/PDIP) dan Menteri Hukum dan HAM (Yasonna /PDIP) dari 9 total anggota Kompolnas.

BG merupakan mantan ajudan Presiden Megawati/Ketua Umum PDIP. Budi Waseso adalah orang terdekat BG, mereka juga disebut besanan. Pencoretan nama Suhardi, putra asal Sumbar menurut anggota Kompolnas Edi Syahputra karena Suhardi masih terlalu muda, Akpol 1985. Sedangkan Kompolnas fokus mencari calon dari Akpol 1982-1984. Namun dia mengakui Suhardi memiliki track record dan prestasi baik. Alasan Kompolnas ini pun menjadi sasaran kritik berbagai pihak, karena ternyata Kompolnas lebih memandang senioritas ketimbang kualitas dan dedikasi, meskipun Suhardi dari seluruh sisi sudah memenuhi syarat dicalonkan sebagai Kapolri. Semoga Polri ke depan lebih baik dan tidak dijerumuskan lagi ke dalam permainan politik praktis. **

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]