Dewan Manfaatkan Pembahasan Perda untuk Kunker


Senin, 09 Februari 2015 - 19:46:01 WIB
Dewan Manfaatkan Pembahasan Perda untuk Kunker

Sementara Pansus II, kun­ker ke DPRD Kota Bandung dan DPRD Kota Solo, mem­bahas ranperda tentang pe­menuhan dan perlindungan hak-hak penyandang di­sa­bi­litas. Kemudian Pansus III membahas, ranperda tentang izin usaha jasa kontruksi dan kartu tanda daftar untuk ber­konsultasi ke Pemko Karang Asem dan PemprovBanten.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Pengamat Politik  IAIN Imam Bonjol Padang, M. Tau­fik menilai, kunker yang dila­kukan anggota DPRD me­mang kewajiban anggota de­wan dan itupun telah diatur dalam rancangan anggaran setiap tahunnya.

Apalagi kunker untuk me­m­bahas ranperda, secara re­gulasi dibolehkan. Hanya saja, katanya, apa output yang di­hasilkan dari kunjungan ter­sebut berbanding lurus dengan keuangan negara yang di­ku­cur­kan.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Menurutnya, dalam ter­minologi baru pemahaman korupsi tidak serta merta me­ru­gikan keuangan negara, se­perti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 3 Un­dang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dalam terminologi baru, pemanfaatan dan pemakaian fasilitas dan keuangan negara, yang tidak berbanding lurus dengan manfaat yang akan di­terima masyarakat, juga disebut korupsi. Memang, konsep ini tidak diatur dalam undang-undang pidana,” jelas Dosen Hukum Pidana dan Politik ini.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Pertanyaan selanjutnya yang terlontar oleh akademisi Fa­kultas Syari’ah ini, apakah memang, harus ada kunjungan kerja dari setiap pembahasan Ranperda?. Menurutnya, ada cara yang lebih efektif dan efe­sien, jika dewan ingin men­sukseskan rencana presiden untuk melakukan efesiensi ang­garan. Selain situs internet, dewan dapat memanggil ahli dari perguruan tinggi, jika tidak ada di Sumbar dapat men­datangkan mereka ke Kota Padang. Cara ini dinilai lebih efektif untuk me­ngirit pengeluaran.

Taufik juga mem­pertanya­kan, apakah ranperda yang dibahas usulan dari Pemko atau memang inisiatif DPRD Kota Padang. Sejauh ini, rata-rata ranperda yang disahkan DPRD merupakan usulan Pemko Padang. (h/ade)

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]