Kaji Dulu Wacana Penghapusan NJOP dan PBB

Lebih lanjut, Fadli mengu­sul­kan, pemerintah mengundang selu­ruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dengan ren­cana reformulasi NJOP dan PBB ini. Pemerintah perlu memberikan penjabaran secara lengkap me­ngenai bagaimana implikasi atas penerapan kebijakan tersebut.

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

“Kita ingin tahu rencana utuh­nya seperti apa. Dikaji dulu sampai matang baru diajukan, jangan seperempat atau setengah. Jangan sampai pajak ini dihapuskan, pajak yang lain dinaikkan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, tero­bosan lain di masa 100 hari kerja MenteriATR/BPN Ferry Mursyi­dan mengusulkan agar pe­merintah mere­formulasi NJOP serta PBB, yang merupakan wujud mem­per­kokoh kehadiran negara dalam masalah pertanahan. “Reformulasi NJOP bertujuan memperjelas ten­tang pengendalian negara terhadap harga tanah dan mengurangi potensi spekulasi terhadap harga tanah dengan mene­rapkan Zona Nilai Tanah (ZNT) setiap tahun oleh pemerintah me­lalui Keputusan Presiden,” kata Ferry. (h/trn)

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana