Biaya Kunker Anggota DPRD Bisa Capai Rp3,3 M Pertahun


Selasa, 10 Februari 2015 - 19:39:04 WIB
Biaya Kunker Anggota DPRD Bisa Capai Rp3,3 M Pertahun

Sehubungan dengan ini, Pelak­sana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar, Delvi  yang ditemui di ruangannya Selasa (10/2) mengatakan, untuk satu kali kunjungan dalam daerah, baik reses atau kegiatan komisi, masing-masing anggota dewan dapat jatah biaya perjalanan Rp360 ribu perhari.

“Adapun waktu yang yang ter­pakai untuk berkunjung setiap bulannya adalah minimal 8 hari, dan maksimal 12 hari,” terang Delvi.

Berangkat dari keterangan Delvi ini bisa diketahui, dengan rata-rata kunjungan maksimal 12 hari satu orang anggota dewan akan meng­habiskan uang sekitar Rp4.360.000  perbulan. Jika ditotal,  untuk satu tahunnya satu orang anggota dewan akan menghabiskan sebanyak Rp51.840.000

Saat  angka dikalikan lagi dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD Sumbar yang 65 orang, bisa disim­pulkan, total keseluruhan APBD  Sumbar yang tersedot untuk biaya kunjungan kerja kedewanan ini adalah Rp3,369 miliar pertahun.

Kemudian, jika perjalanan ini hanya dilakukan selama delapan hari kerja dalam sebulan, maka total yang anggaran yang akan dihabiskan satu orang anggota  dalam sebulan adalah Rp2.880.000, dan satu tahun adalah Rp34.560.000. Jika ditotal  lagi dengan 65 anggota  dewan di DPRD Sumbar, maka anggaran yang akan dihabiskan adalah Rp2,24 miliar.

Beranjak dari kunjungan dalam daerah, untuk kunjungan luar pro­vinsi, menurut Delvi, rata-rata anggaran yang dihabiskan anggota DPRD Sumbar  periode sebelumnya  saat melakukan perjalanan luar provinsi adalah sekitar Rp30 miliar pertahun. Angka tersebut biasanya dimanfaatkan untuk  studi banding, konsultasi pembentukan ranperda, atau agenda DPRD yang lainnya.

“Namun, untuk kunjungan keluar provinsi tahun sekarang anggarannya terefesiensikan. Ini berkaitan juga dengan evaluasi Kemendagri atas APBD Sumbar yang mengarahkan perjalanan luar provinsi dewan agar ditiadakan,” ujar Delvi.

Sehubungan dengan ini, dalam evaluasi APBD Sumbar yang dila­kukan oleh Kemendagri, anggaran perjalanan luar provinsi memang diminta untuk ditiadakan. Perja­lanan luar hanya boleh dilakukan jika itu berhubungan dengan pem­bahasan atau konsultasi tentang Ranperda. (h/mg-len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]