Waspadai Manipulasi Data KTP Calon Perseorangan


Rabu, 11 Februari 2015 - 19:41:55 WIB
Waspadai Manipulasi Data KTP Calon Perseorangan

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut, Asrinaldi meminta agar seluruh pi­hak terkait, khususnya pihak-pihak yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk benar-benar melakukan pengawasan ekstra. Pengawasan jelasnya, harus dilakukan di seluruh instansi yang berhubungan dengan pelayanan KTP, seperti kator lurah, camat, bank, lembaga perkreditan rakyat, leasing dan sebagainya. “Kalau didapatkan dengan cara demikian, ini sama saja dengan penipuan. Untuk itu, diharapkan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memverifikasi dengan benar. Kalau memang terbukti, batalkan saja pencalonannya,” tandas Asrinaldi.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Kemungkinan kecurangan dalam pengumpulan KTP ujar Asrinaldi, bisa saja terjadi. Karena masa pendaftaran bakal calon perorangan ke KPU cuma satu minggu. Ia yakin calon perseorangan akan keteteran kalau pengumpulan KTP tidak dilakukan jauh-jauh hari. Apalagi bagi calon perseorangan yang bermodal minim, yang tidak bisa membentuk tim untuk mengumpulkan KTP warga.

“Sampai saat ini, memang belum terdengar adanya calon perseorangan yang akan maju di sejumlah hajatan Pilkada, baik untuk pilgub maupun pilkada-pilkada di daerah kabupaten/ kota. Namun, hal ini tetap harus jadi perhatian seluruh pihak terkait,” harap Asrinaldi.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Sesuai persyaratan yang telah ditetapkan KPU Sumbar, setiap salon perseorangan yang akan maju pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) mendatang, harus memiliki dukungan sebanyak 280.898 KTP. Jumlah itu merupakan lima persen dari jumlah penduduk di Sumbar, yang berdasarkan data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) 2013, tercatat sekitar 5.617.977 jiwa.

Berdasarkan Undang-undang pilkada, KTP tersebut diserahkan calon perseorangan saat men­daftar ke KPU nanti. Untuk bisa diterima sebagai calon, data KTP tersebut akan diverifikasi oleh KPU. Namun terkait jadwal pendaftaran terhadap calon-calon perseorangan itu, hingga saat ini KPU Sumbar juga belum bisa memberikan kepastian. “Kita masih sama-sama menunggu Undang-undang Pilkada, yang diperkirakan selesai 18 Februari nanti,” kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen. (h/mg-rin)

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]