“Tolong anggota dewan keluar, kami kesini minta perlindungan dan bantuan agar UPB segera di audit, kami meminta anggota dewan juga agar bisa mendampingi kami untuk memeriksa UPB, terkait banyaknya kebobrokan di sekolah itu,” ungkap Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa UPB, Manusun Rajaguguk.
Unjuk rasa lanjutan itu sempat menuai keributan antara mahasiswa dengan Satpol PP karena tak kunjung dipersilahkan masuk ke dalam kantor DPRD Batam. Para mahasiswa pun mencoba membakar ban bekas namun sempat dilarang dan langsung dipadamkan pihak Kepolisian dan satpol PP menggunakan racun api.
“Kalau begitu, tolong para anggota dewan untuk keluar, untuk mendengarkan kami, “ teriakan mahasiswa itu.
Namun hingga sore hari belum juga menemukan , titik terang, para mahasiswa tersebut diajak oleh Kabag Umum DPRD Batam Tajuddin untuk berdikusi.
“Coba kita, berdiskusi dulu, baru nanti akan kita wakilkan untuk bisa berdialog dengan anggota dewan, “ ujar Tajuddin. Para mahasiswa pun, berdialog dengan Komisi I yang diterima oleh Ruslan Ali Wasyim, namun itupun tidak ada titik terang.
Tuntutan aksi yang dilakukan para mahasiswa ini sangatlah banyak karena menurut mereka UPB itu sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai lagi.
Adapun tuntutan yang disampaikan para mahasiswa tersebut yakni meminta kepada yang berwajib mengaudit Universitas Putra Batam, Ketua Pelaksana Harian Yayasan dan Dewan Penasehat UPB Toni Wangra bersama Sahat Sianturi harus di usir dari Indonesia karena telah melecehkan lambang Negara Indonesia yakni sang merah putih. Kemudian, mencopot dosen-dosen yang tidak berkompeten, meminta Megawati dan Soerya Respationo untuk memecat Sahat Sianturi dari jabatannya. Dari hasil pantauan di depan kantor DPRD Batam, Mahasiswa masih tetap tinggal di tenda yang mereka dirikan mulai kemarin. (h/hr)
