Mutasi Jabatan Pemko Terkesan Bernuansa Politik

“Jangan hanya masukan camat saja yang didengar. Manusiawi jika seorang camat tidak suka dengan lurahnya yang tidak mendukung dia. Padahal, kinerja dia bagus dan perlu dipertahankan. Tidak hanya itu saja, walikota juga punya pertimbangan sendiri ketika melanti,” urai Wahyu dari fraksi Partai Golkar.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Ia meminta walikota, BKD serta Baperjakat harus mela­kukan tugas secara objektif untuk ke depan. Karena, se­telah terpilih memimpin Kota Padang ini tidak ada lagi politik apakah mendukung atau tidak dahulunya.

“Kepada walikota, kita minta untuk melakukan mu­tasi memikirkan secara ma­tang. Apakah mungkin orang meninggal dilantik, apakah mungkin orang yang akan pensiun empat bulan lagi di­mu­tasi ke tempat yang jauh. Selain mendengarkan ke­pu­tusan dan masukan bawahan, walikota harus punya logika sendiri. Karena mutasi ke­we­nangan mutlak walikota. Na­mun, mutlak yang seperti apa,” terang Wahyu.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Kecolongan dalam mutasi juga disayangkan anggota Ko­misi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Faisal Nasir. Ia menilai, mutasi jangan mengu­tamakan titipan belaka. Mutasi juga harus berpedoman kepada mekanisme yang sudah jelas dan benar.

“Kalau benar tidak mung­kin Lurah Sawahan ada dua orang. Apa itu tidak lucu,” ucap Faisal Nasir dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Faisal Nasir menambah­kan, kejanggalan mutasi eselon IV juga terjadi ketika pihak terkait, seperti Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) menjawab bahwa usulan lurah itu dari camat. Camat pun tidak mau disalahkan, karena mutasi melibatkan Baperjakat dan menurut Pemko pasti su­dah melalui mekanisme yang benar.

“Padahal, dalam mutasi ada pihak-pihak yang ber­wenang terlibat. Jangan se­pe­lekan mutasi eselon IV. Kalau kita sepelekan, seperti inilah jadinya. Untuk itu walikota harus hati-hati kalau tidak pasti, banyak pihak yang tidak bersalah jadi korban, gara-gara politik. Lurah yang berprestasi di nonjobkan atau lurah yang kinerjanya bagus dan program masih belum jalan di­pindah­kan,” ucapnya.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Untuk diketahui, pada ta­ng­gal 14 Juli 2014 Nardi Gusman dilantik jadi Lurah Sawahan oleh Camat Padang Utara, Rahmadenis. Pada tanggal 9 Februari dilantik walikota lurah baru bernama Asral. Ketika Lurah Asral datang, Lurah Nardi Gusman masih sah sebagai Lurah Sa­wahan dan tidak ada pen­je­lasan dari BKD mau di­nonjob­kan kah atau dipindahkan. Karena kedua lurah ini saling kenal, maka terjadilah Ke­lurahan Sawahan memiliki dua lurah. (h/ows)