Budi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Pemda-Pemda di daerah untuk menyosialisasikan program tersebut, sehingga diharapkan daerah proaktif mengusulkan lokasi pengembangan TPKU yang potensial menumbuhkan wirausaha. Ia mengungkapkan, TPKU merupakan wadah pengembangan wirausaha baru yang dirintis di yayasan atau lembaga pendidikan perdesaan setingkat SMK atau madrasah aliyah non pemerintah dan di dalamnya diupayakan ada fasilitas peralatan praktik usaha, modul, trainer, dan fasilitas pendukung penumbuhan wirausaha baru sekaligus pendukung wirausaha naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.
“Program kami salah satunya adalah mendukung pendanaan sebanyak Rp100 juta per-TPKU,” papar dia.
Menurut dia, dari Rp100 juta dana itu sebanyak 70 persen dialokasikan untuk peralatan kerja dan 30 persen sisanya untuk bahan baku dan pelatihan siswa. “Kami sangat berharap ada usulan dari daerah yang lokasinya potensial untuk dikembangkan sebagai TPKU,” terang dia.
Sejumlah daerah yang telah mengajukan diri menerima bantuan TPKU, yakni Jawa Timur, Yogyakarta, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. “Persyaratannya, yayasan atau lembaga pendidikan itu memiliki tempat sebagai lokasi TPKU,” kata dia.
Ia menjelaskan, “Sedangkan prosesnya, daerah mengusulkan lokasi TPKU kemudian pihaknya mendata dan memverifikasi lokasi usulan. Selama ini TPKU yang telah berjalan di sejumlah provinsi, bergerak di bidang perbengkelan, konveksi, tata boga, elektronik, dan usaha makanan kemasan.”
“Program TPKU itu memiliki arah dan tujuan untuk mendorong terciptanya wirausaha baru di daerah-daerah, mendorong terbentuknya koperasi, dan menggairahkan perekonomian masyarakat sekitar yayasan yang menerima bantuan TPKU. Karena kami juga berharap, saat siswa tidak sedang menggunakan TPKU itu, masyarakat sekitar bisa memanfaatkannya untuk memproduksi sesuatu melalui koperasi yang dibentuk yang diarahkan menjadi entitas bisnis bagi masyarakat sekitar,” kata dia. (h/inl)
