SPR Bakal Disita Pengadilan


Jumat, 13 Februari 2015 - 20:00:44 WIB
SPR Bakal Disita Pengadilan

Bukan bermaksud untuk me­na­han proses eksekusi, lanjut Hendri D, namun hingga saat ini, Pengadilan Negeri Padang sudah banyak menerima permohonan eksekusi jauh sebelum permo­honan eksekusi SPR ini. “Setiap permohonan yang masuk kita beri no­mor. Jadi kita tunggu saja ka­pan waktunya,” tambahnya lagi.

Baca Juga : Kota Padang Punya Kran Air Siap Minum, Ini Lokasinya

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi pembangunan Sentra Pasar Raya (SPR) Padang ini mulai terkuak saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan adanya kejanggalan dalam pembangunan SPR tersebut. Lembaga anti­ra­suah itu langsung menin­dak­lanjuti perkara tersebut dengan meminta Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) untuk mengaudit SPR.

Temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan dae­rah di antaranya, perjanjian ker­jasama Build Operate and Transfer (BOT) revitalisasi per­tokoan Pasar Raya Barat Padang belum memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Padang, dalam temuan tersebut kurang menerima pendapatan royalti sebesar Rp29,36 juta dan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh penda­patan royalti minimal sebesar Rp144,77 juta per tahun atau se­luruh­nya sebesar Rp3,33 miliar.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Targetkan Penurunan Kebocoran Air 1-2 % Tahun 2021

Pemerintah Kota Padang belum menerima royalti tahun 2008-2009 sebesar Rp54,71 juta dan royalti tahun 2013 sebesar USD77,178 sebagaimana disepakati dalam per janjian kerjasama. Selanjutnya, PT CSR tidak melaporkan penjualan dan penyewaan petak toko lantai 1 (FF) Gedung SPR, milik Peme­rintah Kota Padang.

Pembayaran royaliti dan trans­paransi SPR. Tidak hanya itu saja, pembangunan SPR diduga dengan anggaran meminjam kepada Bank Arta Graha sebesar Rp144 Miliar, sehingga menimbulkan tanda tanya. Sebab, dikemana uang asuransi dari PT. Wahana Tata Nugraha jika tidak dibangunkan ke gedung yang saat ini dominan ditempati oleh pedagang baru. Uang asuransi itu juga tidak diberikan kepada pedagang.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Genjot Kapasitas Produksi Air Bersih 50 Liter Per Detik

Dari informasi yang dihimpun Haluan pihak Bank Arta Graha juga akan menuntut pihak SPR. Polemik SPR ini diperkuat dengan pengelola SPR berusaha mengelak membe­rikan informasi kepada wartawan dengan berbohong. Apalagi, persoa­lan SPR satu persatu selalu bertam­bah dan membuat pengelola kewa­lahan menjelaskan persoalan ini kepada media. Sebab, mau tidak mau SPR juga menjadi milik  peme­rintah Kota Padang.

Haluan sudah dua hari mencoba mengkonfirmasi dugaan penyitaan gedung SPR oleh pengadilan sebagai barang bukti. Tetapi, pengelola SPR Carles berusaha mengelak. Hari pertama anak buahnya dipaksa berbohong untuk mengatakan bah­wa Carles tidak ada di kantor ketika Haluan menunggu di ruang tunggu. Kebenaran ini terungkap ketika pesanan makanan untuk Carles datang. Hari kedua, pihak kantor SPR tidak memberikan layanan kepada Haluan untuk mem­beri­tahukan keberadaan Carles.

Baca Juga : Lanjutkan Program MBR, Perumda AM Kota Padang Tawarkan 5.000 SR Tahun Ini

Haluan juga sudah menghubungi Carles melalui nomor 081267726 xxx, tapi tidak pernah aktif. Ketika ditanya kepada karyawannya, hanya nomor itu yang dimiliki oleh Carles. Permohonan Eksekusi SPR Sudah Masuk ke PN Padang

Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Sentral Pasar Raya Pa­dang, Komi Chaniago mengatakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPR kepada pedagang sampai hari ini tidak pernah terjawab walaupun pengelola SPR sudah dipanggil DPRD Padang.

Dikatakan, ikatan Pedagang Sentral Pasar Raya Padang memiliki 69 pedagang. Mereka memiliki 100 petak toko di SPR, karena beberapa pedagang memiliki lebih dari 1 unit petak toko. Namun, hingga kini tak ada kejelasan tentang hak-hak peda­gang tersebut, kendati telah 6 tahun berjalan pascagempa 30 September 2009 lalu.

“Kami minta kejelasan hak kepe­milikan petak toko kami, bangunan petak toko yang diruntuhkan pasca­gempa dan dijual besinya serta barang-barang perlengkapan toko. Berapa biaya bangunan, kemana uang asuransi dan tunjukkan petak toko pedagang lama yang sesuai dengan posisi sebelumnya. Semua pertanyaan kami itu tidak bisa dijawab oleh PT CSR,” tegas Komi Chaniago.

Ia mengatakan, berawal dari Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang dengan PT. Cahaya Sumbar Raya (PT. CSR) No. 183. 11/ HUK/pdg/2005 Tanggal 05 Januari 2005 dan Addendum I No. 183.16/HUK/PDG/2007 Tanggal 19 Januari 2007, maka secara hukum kepemilikan atas petak-petak toko yang ada di gedung SPR beralih ke pedagang. Kepemilikan petak toko dibuktikan dengan diba­liknamakan buku tanah hak milik atas Satuan Rumah Susun kepada para pedagang.

Ketentuan pasal 5 ayat perjanjian kerja sama Pemko Padang dengan PT CSR guna menjamin keutuhan gedung SPR selama 25 tahun, maka gedung SPR yang ada di dalamnya ratusan petak toko milik pedagang diasuransikan oleh PT CSR pada PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Padang. Dengan demikian, seluruh gedung SPR yang di dalamnya terdiri ratusan toko milik pedagang ambruk akibat gempa 2009 harus men­dapatkan asuransi sebesar Rp72 miliar tersebut.

“Namun, hingga kini asuransi Rp72 miliar yang diberikan ke PT CSR tersebut tidak diinformasikan dan dibagikan ke pedagang sebagai pemilik objek pertanggungan. Kami tidak mau tahu terkait royalti, gedung yang akan disita, yang jelas kem­balikan hak kami,” tegasnya. (h/ows/hel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]