Batas Ambang Kemenangan Pilkada Dihapus


Ahad, 15 Februari 2015 - 19:11:32 WIB
Batas Ambang Kemenangan Pilkada Dihapus

Ini menjadi dua poin pen­ting dari 10 poin kesepakatan panitia kerja (Panja) revisi UU No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, Sabtu (14/2).

“Kesepakatan ambang ba­tas kemenangan nol persen ini, memastikan Pilkada hanya akan dilangsungkan dalam satu putaran. Walaupun hanya ung­gul dengan satu pemilih, maka kemenangan sudah diraih,” terang pimpinan Fraksi PDIP DPR RI, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (15/2).

Ambang batas nol persen ini, nilai Alex, akan memaksa setiap calon, untuk melakukan konsolidasi sebelum per­ta­rung­an dimulai.

“Dengan beleid baru ini, pengawalan perolehan suara jadi sangat penting,” tegas Alex yang juga Ketua DPD PDIP Sumbar itu.

Anggota Panja Revisi UU Pilkada dari Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi me­nam­bah­kan pertimbangan Pilkada satu putaran di antaranya demi efisiensi anggaran.

“Selain itu juga guna mem­­­­percepat kepastian po­litik sebab formula calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sudah diterima rakyat,” terangnya.

Menurutnya, kesepakatan penetapan batas kemenangan nol persen lebih sesuai dengan filosofi Pilkada serentak.

“Apalagi faktanya, pa­sa­ngan yang menang di putaran pertama, juga akan menang di putaran kedua,” jelasnya lagi.

Terkait penyelesaian seng­keta di MK, Arwani men­jelaskan ini hanya berdasarkan alasan kesiapan. Sebelumnya, MK dalam pembahasan ini bergulir MK menolak men­yidangkan perkara Pilkada.

ý”Justru MK yang saat ini paling siap dibanding MA. Kita tinggal teruskan saja apa yang sudah menjadi tugas MK dalam menangani sengketa Pilkada selama ini. Selagi belum ada lembaga khusus yang me­nanga­ni soal sengketa Pilkada, maka MK dapat dan menjadi yang paling siap untuk menjalankan peran ini,” ucapnya.

Arwani menilai, jika MA yang menangani sengketa Pil­kada, maka ada kekhawatiran lembaga yudisial itu bisa ma­suk dalam pusaran wilayah politik. Selain itu, DPR juga menilai beban perkara MA sudah ban­yak, sehingga tak perlu ditambah sengketa Pilkada.

“Proses reformasi internal MA untuk menjaga posisi MA tetap dalam wilayah hukum juga akan terganggu,” ujarnya.

Sementara 10 poin penting yang menjadi kesepakatan Panja Pilkada adalah pengua­tan pendelegasian tugas pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, syarat pendidikan gubernur dan bu­pati/walikota tetap yaitu ber­pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Kemudian, syarat usia gubernur tetap yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan bupati/walikota paling rendah 25 tahun, tahapan uji publik dihapus, syarat du­kungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikan yaitu naik 3,5 persen.

Selanjutnya, pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN, ambang batas ke­me­nang­an nol persen yang artinya satu putaran, dan penanganan sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikutnya, jadwal Pilkada dilaksanakan dalam empat beberapa gelombang. Gelom­bang pertama dilaksanakan Desember 2015 untuk kepala daerah dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ0 2015 dan se­mester pertama 2016.

Gelom­bang kedua dilaksanakan Feb­ruari 2017 untuk AMJ se­mes­ter kedua  2016 dan seluruh yang AMJ 2017. Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan AMJ 2019 dan  serentak nasional dilaksanakan pada 2027.

Poin ke-10 yang disepakati Panja yakni mekanisme pen­calonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama yaitu satu kepala daerah dan satu wakil kepala daerah.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bah­wa tim sinkronisasi peme­rintah dan Panitia Kerja (Pan­ja) DPR masih terus me­ma­tangkan usulan tentang hal-hal krusial dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ha­ra­pan­nya proses sinkronisasi segera kelar dan bisa dibawa ke rapat panitia khusus (Pan­sus) Revisi UU Pilkada, Senin (16/2).

Menurut Tjahjo, hingga Sabtu (14/2) pukul 01.10 WIB dini hari tim sinkronisasi sudah menyepakati sejumlah poin penting. Yang tertuang dalam 10 poin. (h/rel/dtk/trn/eni)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]