KPK: Putusan Hakim Ada Keanehan


Senin, 16 Februari 2015 - 20:10:35 WIB
KPK: Putusan Hakim Ada Keanehan

“Ternyata jabatan Karo­bin­kar adalah jabatan administrasi golongan eselon IIa, bukan termasuk eselon I,” kata Ha­kim Sarpin, saat memba­ca­kan pu­tu­sannya dalam sidang pra­per­adilan Komjen Budi Guna­wan di PN Jaksel, Senin (16/2).

Selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus Budi Gunawan, serta tidak termasuk dalam kualifikasi meresahkan dan mendapat perhatian masyarakat saat kasus itu terjadi.

Pasca ketokan palu hakim Sarpin Rizaldi yang memu­tuskan status tersangka Kom­jen Budi Gunawan tidak sah, ratusan orang terus berda­tangan ke KPK. Masyarakat datang untuk memberikan dukungannya ke KPK.

Berbagai atribut dibawa, ibu-ibu membawa sapu dan bebe­rapa topeng seperti to­peng Mega­wati, Surya Paloh dan Budi Guna­wan. Mereka kemudian melakukan aksi menyapu topeng-topeng itu.

Selain itu, massa juga membawa patung buaya warna hitam. Buaya itu disimbolkan sebagai kekuatan yang tengah menggerogoti KPK.

Tak hanya itu saja, beberapa lelaki yang ikut mendukung KPK juga sempat menari kuda lumping. Mereka menari lengkap diiringi dengan alunan musik gamelan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim.  “ Kami mempelajari putu­san itu dengan baik dan akan me­ngambil langkah yang ditujukan untuk membangun kehormatan hakim,” ujar Bambang seusai menja­di pembicara dalam Rakernas KSPI di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2015).

Namun, Bambang menyebutkan ada beberapa keanehan dalam putu­san itu. Salah satunya pertimbangan hakim terkait jabatan Budi Guna­wan saat menjadi Kepala Biro Pem­binaan dan Karier (Karobinkar) Polri bukan bagian dari penegak hukum. Bambang menegaskan bah­wa personel polisi merupakan pene­gak hukum, apa pun jabatan dan posisinya.

Lagi pula, Bambang mengakui bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan dalam perkara Budi, tertera pasal 11 huruf a. Intinya, jabatan Budi saat disangka melakukan tindak pidana korupsi masuk ke dalam obyek hukum KPK.

“Baca deh sprindik. Itu kan tertulis tidak cuma penyelenggara negara atau penegak hukum, tapi ‘dan jabatan-jabatan terkait lainnya’,” lanjut Bambang.

Diketahui, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menye­butkan, “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurud c, KPK berwenang mela­kukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya de­ngan tindak pidana korupsi yang dila­kukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara”.

Bambang melanjutkan, pihaknya tengah mempelajari salinan putusan hakim Sarpin. Selain itu, pihaknya juga mengadakan diskusi internal untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya pasca-dikabulkannya gugatan praperadilan Budi Guna­wan.

Komjen Pol Budi Gunawan merapat ke Istana Bogor beberapa jam usai PN Jaksel memenangkan permohonan praperadilannya. Me­nu­rut pengacara Fredrich Yuna­di, Komjen BG datang ke Istana atas panggilan Presiden Joko Widodo.

Sayangnya Fredrich tidak bisa menginformasikan atas keperluan apa Komjen BG menghadap Joko­wi. Fredrich memperkirakan keha­diran mantan ajudan Megawati Soe­karnoputri tersebut akan mem­bica­rakan mengenai nasib penca­lonan­nya sebagai Kapolri.

Tak Sesuai KUHAP

Mantan hakim konstitusi Harjo­no menilai putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak sesuai KUHAP. Atas dasar itulah, Harjono menyarankan agar KPK menga­jukan upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan praperadilan ini.

Langkah mengajukan PK atas putusan praperadilan diatur dalam SEMA No 4/2014 yang menyatakan putusan praperadilan bisa diu­payakan ke tingkat PK dengan syarat putusan tersebut mengandung pe­nye­lundupan hukum.

“Hakim ini (Sarpin) ini kan buat penafsiran-penafsiran sendiri tidak sesuai KUHAP. Maka sebaiknya untuk mencari kepastian hukum sebaiknya KPK ajukan PK saja,” ujar Harjono saat diwawancara, Senin (16/2/2015).

Dia juga menyindir putusan hakim Sarpin. Menurut Harjono apa yang diputuskan hakim Sarpin ada­lah temuan baru yang tidak berdasar apa-apa. Langkah PK sangat dian­jurkan oleh Harjono untuk mene­mukan kepastian hukum.

Lanjut dia, bila KPK sudah mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA), maka Harjono me­minta agar MA segera memutuskan perkara tersebut.

“Kalau sudah diajukan ke MA, saya berharap agar MA segera me­mutus perkara ini supaya jelas, jangan ditunda karena ini MA harus segera buat kepastian hukum,” ucapnya.

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan Peninjauan Kembali terhadap praperadilan tidak diper­bolehkan kecuali dalam hal dite­mukan indikasi penyelundupan hu­kum. SEMA ini dibuat berda­sarkan Rapat Pleno MA yang dise­leng­garakan pada tanggal 19-20 Desem­ber 2013 di Pusdiklat MA dan diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana. Kesepa­katan ini lalu dijadikan SEMA yang ditandatangani pada 28 Maret 2014.

Desak Pelantikan

Politikus PDIP TB Hasanuddin pun langsung mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan. Sebelumnya  di Solo, Jawa Tengah, Ketum PDIP Mega­wati Soekarnoputri dan pentolan KIH lainnya juga meminta Presiden mengambil keputusan setelah pu­tusan praperadilan.

Usai menggelar pleno internal, Komisi III DPR sepakat akan mengirim surat ke pimpinan DPR agar bisa meneruskan kepada Presi­den Joko Widodo. Pengiriman surat ini terkait hasil putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Komjen Budi Gunawan.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa setiap fraksi di komisi yang dipim­pinnya sepakat untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie menyebut putusan praperadilan PN Jaksel hanyalah kemenangan sementara bagi Komjen Budi Gunawan. Oleh karena itu, saat ini dianggap sebagai momen sem­purna bagi Budi untuk mundur dari posisinya sebagai calon Kapolri.

“Dia jangan merasa menang dulu. Ini bisa dibilang kemenangan se­mentara saja,” ujar Jimly, Senin (16/2/2015).

Menurut Jimly, status tersangka Budi Gunawan memang gugur de­ngan sendirinya. Namun karena praperadilan hanya menyasar pada prosedur penetapan, KPK bisa maju lagi, melakukan perbaikan dan kembali menetapkan Budi Gu­nawan sebagai tersangka. (dtc/kcm/met)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]