Kemenangan BG Disambut Demo


Senin, 16 Februari 2015 - 20:13:53 WIB
Kemenangan BG Disambut Demo

Hakim memutuskan bahwa surat sprindik dan  penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ratusan mahasiswa, aktivis so­sial, dari beberapa Universitas di Kota Padang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Su­ma­tera Barat dalam Gerakan Satu Padu Lawan Ko­rupsi (Sapu Koruptor) menggelar aksi save KPK di depan kantor Gubernur, Sumbar Senin (16/2) kemarin.

Longmarch dari RRI menuju Kantor Gubernur, dengan membawa spanduk yang betuliskan selamatkan KPK. Massa juga membawa  sapu lidi sebagai simbol sapu koruptor sambil mene­riakkan untuk selamatkan KPK. Para pendemo juga mengusung spanduk sepan­jang 150 meter berisikan tanda tangan dukungan save KPK yang telah dihimpun dari berbagai elemen masya­rakat dan mahasiswa.

Koordinator Aksi Era Pur­nama Sari kepada Haluan, Senin (16/2) menuturkan, aksi men­du­kung KPK seperti ini akan terus dis­uarakan sampai KPK be­nar-benar bersih dari kriminalisasi oleh berbagai pihak. “Kita terus men­desak presiden untuk menye­lamat­kan KPK dari kriminalisasi Polri dan dari pihak lainnya,” terangnya.

Ia melanjutkan, hasil praper­adilan yang menyatakan surat sprin­dik dan penetapan BG sebagai ter­sangka yang dinyatakan tidak sah, telah bisa diprediksi sejak awal, karena banyak kekuatan besar yang ikut dalam permasalahan tersebut. “Kendati demikian kita mendesak presiden untuk tetap mencari calon Kapolri baru pengganti BG,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LBH Pers Roni Syahputra. Ia menuturkan aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada lembaga KPK yang saat ini tengah dikri­minalisasi oleh berbagai pihak.

“Kita meminta presiden bisa membatalkan pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri. Selain itu kita juga mendesak presiden menghen­tikan kriminalisasi KPK,” terang­nya.

Dalam aksi yang berlangsung satu jam, Koalisi Masyarakat Suma­tera Barat Anti Korupsi menyam­paikan empat tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, yakni meng­hentikan proses kriminalisasi komi­sioner KPK, Staf KPK, dan penggiat antikorupsi. Membatalkan pelan­tikan Komjen BG sebagai Kapolri. Menolak pencalonan Kom­jen Budi Waseso sebagai calon Kapolri, karena termasuk dalam aktor krimi­nalisasi KPK. Melakukan pemilihan Kapolri melalui uji publik, serta uji  di KPK dan PPATK.

Ditemui di lokasi aksi, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP), Galant Victory mengatakan, ini adalah bentuk aksi mendukung KPK yang saat ini tengah kriminalisasi oleh berbagai pihak. “Kita mengi­kutkan 30 orang dari UNP untuk ikut bergabung dalam aksi save KPK ini,” paparnya. Ia menambahkan, aksi save KPK ini merupakan yang pertama diikuti UNP mengingat waktu itu UNP belum terlibat.

Hal senada juga diungkapkan Presiden BEM Universitas Andalas, Muhammad Taufik. Ia mendukung penyelematan KPK dari krimi­nalisasi berbagai pihak.

“Kita prihatin dengan kondisi saat ini, dimana adanya kondisi kriminalisasi KPK untuk melum­puhkan institusi ini,” paparnya. Dikatakan Muhammad Taufik, da­lam aksi kali ini sebanyak 20 orang mahasiswa Unand ikut menyua­rakan untuk melindungi KPK. “Kita akan terus ikut dalam aksi serupa, dan kita akan menurunkan lebih banyak masa lagi nantinya,” tutupnya.

Almamater Malu

Alumnus Fakultas Hukum dari Universitas Andalas (Unand) malu terhadap keputusan yang diambil Hakim Sarpin Rizaldi yang me­mutus bahwa penetapan status ter­sangka Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK) tidak sah.

“Sarpin, salah satu hakim lulusan Fakultas Hukum Unand angkatan 1982. Kita pun sebagai almamater ditanya oleh orang, beginikah kua­litas alumni Unand? Malu juga kita,” tutur Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Unand, Charles Simabura, di depan Kantor Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Senin (16/2). Sebagai orang Minangkabau, kata Charles, seharusnya Sarpin tahu betul konse­kuensi dari perbuatan yang tercela.

“Buang sepanjang adat. Saya pikir secara keilmuan menyatakan sebagai sesuatu yang salah,” lanjutnya.

Kita harap alumni Fakultas Hukum dari Unand, ujarnya, dapat segera menggambil sikap yang me­nya­takan Sarpin tak layak menjadi alumni Fakultas Hukum Unand lagi.

Ia juga berharap kepada Presi­den Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk tetap tidak melantik BG sebagai kapolri. Menurutnya, pra peradilan yang diajukan BG adalah persoalan pribadi terhadap kasusnya. Namun berbeda dengan pelantikan, karena pelantikan adalah persoalan negara.

Ia menambahkan, semoga Presi­den Jokowi dapat mem­pertim­bangkan suara rakyat yang sedang berkembang.

“Kami masyarakat menunggu, apakah Jokowi melantik BG atau tidak. Tuntutan kita, Jokowu tidak lantik BG,” lanjutnya. (h/mg-isr/ro)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]