Budi Gunawan Diduga Palsukan KTP


Selasa, 17 Februari 2015 - 20:20:22 WIB

Sementara dua pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain sudah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri dan disebut-sebut bakal dijadikan ter­sangka. Saat ini, sebanyak 21 pe­nyidik di KPK juga terancam se­bagai tersangka oleh pihak Ke­polisian, dalam kasus dugaan ke­pemilikan senjata api ilegal.

Abraham Samad ditetapkan tersangka Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Abraham Samad disangkakan ikut mem­bantu tersangka utama, Feriyani Lim, dalam memalsukan do­kumen kependudukan.

Menurut Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Endi Sutendi, Selasa (17/2), Abraham Samad disangkakan terkait tindak pidana pe­malsuan surat dan atau tindak pidana ad­ministrasi kependudukan seba­gaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 ayat (1) (2) sub pasal 264 pasal 264 ayat (1) (2) lebih subs pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau pasal 93 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dilakukan perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013. Dalam kasus ini, Samad diancam hukuman penjara paling lama delapan tahun denda paling banyak Rp50 juta.

Menurut Polda Sulselbar, pe­mal­suan dokumen izin tinggal Feriyani itu terjadi tahun 2007 lalu. Namun Polda Sulselbar baru mene­rima laporan dari seseorang berna­ma Chairil Chaidar Said pada Januari 2015. Setelah melakukan penyelidikan, kasus ini akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan yang berbuntut ditetapkannya Abra­ham Samad sebagai tersangka.

Panitia Seleksi KPK, Imam Prasojo mengatakan penetapan Abraham Samad sebagai tersangka atas pemalsuan dokumen kepen­dudukan merupakan upaya pele­mahan KPK. Padahal menurutnya, Budi Gunawan juga pernah diduga melakukan tindakan tersebut de­ngan memalsukan KTP untuk mem­­buka rekening.

Ia mempertanyakan, BG melakukan kasus yang sama dengan Abraham Samad. Tapi, kepolisian tidak melakukan upaya melacak dugaan tersebut. “Polisi berani tidak melacak itu,”ujar Imam Prasojo saat dihu­bungi ROL, Selasa (17/2)

Menurutnya, hal ini akan ber­imbas kepada ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian. Sebab polisi tidak berani mengusut kasus Budi Gunawan yang juga pernah diduga meng­gu­na­kan KTP pal­su untuk mem­buka re­kening.

Ia menegaskan semakin banyak petinggi KPK yang ditersangkakan kepolisian dengan kasus yang sama dengan AS dan BW. Maka, tingkat kepercayaan publik terhadap kepo­lisian dan pemerintahan Indonesia akan menurun. “ Kepercayaan pu­blik akan menurun jika polisi se­makin banyak menersangkakan petinggi KPK,”ucap dia.

Berdasarkan penelusuran maja­lah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi menggunakan KTP dengan nama Gunawan untuk membuka rekening di BCA dan BNI Warung Buncit pada 5 September 2008. Dalam KTP tersebut, tercatat ala­mat Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10 RW 02, Kelu­rahan Duren Tiga, Kecamatan Pan­coran, Jakarta Selatan.

Meski tak mencantumkan pe­ker­jaannya, “Gunawan” menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari “Gunawan” yang lain: Budi Gunawan—ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi berpangkat brigadir jenderal. Yang membuat penyelidik tersenyum, menurut seorang aparat penegak hukum, “Foto ‘Gunawan’ di kartu tanda penduduk adalah foto Budi Gunawan.”

KPK mencurigai aneka tran­saksi itu merupakan bagian dari suap dan gratifikasi kepada Budi Gunawan. Budi Gunawan pun dite­tapkan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015, kurang dari sepekan setelah diajukan Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kepala Kepo­lisian Republik Indo­nesia ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Hampir lima tahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan temuan transaksi mencurigakan ini ke Ma­bes Polri. Dengan gaji resmi sekitar Rp 7 juta, Budi diduga menerima miliaran rupiah di reke­ningnya pada periode yang cukup lama. Apalagi dia menu­tup rekening­nya tak lama sete­lah dana dipindahkan.

Tempo menelusuri kembali ala­mat “Gunawan” yang dipakai untuk membuka rekening. Alamat itu merujuk ke rumah kontrakan yang disewakan Rp 2,2 juta per bulan. Jika disewa per malam, tarifnya Rp 400 ribu. Pada 2008, polisi anggota staf pribadi Budi Gunawan yang banyak terlibat dalam transaksi bosnya tersebut tinggal di tempat itu. “Dia pindah tiga tahun lalu,” kata Rizal Fahlefi, penjaga kontrakan.

Penduduk yang tinggal di sekitar­nya mafhum belaka pemilik Wisma Lestari yang terdiri atas 20 kamar itu adalah Budi Gunawan, terakhir menjabat Kepala Lembaga Pendi­dikan dan Latihan Polri berpangkat komisaris jenderal. Menurut Rizal, sejak staf pribadi Budi Gunawan tak lagi tinggal di sana, banyak petugas bank datang mencarinya.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 14 Januari 2015, Budi Gunawan me­ngatakan sudah transparan mela­por­kan harta dan cara mem­pero­lehnya. Budi Gunawan mengutip laporan penyelidikan Badan Reserse Kri­minal Polri, yang menyatakan tran­saksi di rekening-rekeningnya wajar dan legal. “Tak ada yang ditutupi atau dire­kayasa,” kata Budi Gunawan. Soal KTP “Gunawan” palsu ini, Budi belum berhasil dimintai komentar.

Jokowi, Bertindaklah

Menyikapi kondisi itu, Ketua Tim 9 Syafii Maarif meminta Presi­den Jokowi segera mengambil tinda­kan atas masalah yang terjadi di dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. Menurutnya masa­lah yang berlarut-larut ini bisa membuat kondisi negara dalam bahaya.

Sebagai panglima tertinggi, Pre­si­den memegang kendali untuk menyelesaikan masalah yang ada. Presiden harus tegas dan cepat dalam mengambil keputusan.

Syafii bahkan sudah tak bisa berkata banyak atas masalah yang ada saat ini.”Sak penak-e wae, berbuatlah sekehendakmu kalau memang ingin menghancurkan negeri ini,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Ketua MK, Mahfud MD meminta Presiden Jokowi tak lagi mengulur waktu untuk menentukan kelanjutan nasib Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keragu-raguan Jokowi memutus secara cepat malah mem­perburuk situasi.

Jokowi juga harus segera mener­bitkan Perppu pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK untuk mengisi keko­songan kursi karena Abraham Sa­mad sudah menyusul Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

Samad Membantah

Sementara itu, Abraham Samad mengaku terkejut dengan penetapan status tersangka terhadap dirinya. Samad menegaskan tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana sangkaan penyidik Polda Sulselbar.

Secara gentleman, Samad juga menegaskan dirinya siap mundur dari jabatannya. Sikap serupa dila­kukan Bambang Widjojanto ketika ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, kuasa hukum Sa­mad, Nursyahbani Katjasoengkana mengatakan, Samad telah menerima surat panggilan dari Polda Sulselbar dan siap diperiksa pada 20 Februari mendatang.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak Istana ternyata belum membahas masalah itu. Padahal jika mengacu pada Undang-Undang KPK, maka Presiden harus menunjuk pimpinan sementara dalam kondisi seperti ini. “Saya hari ini hanya membahas persiapan peringatan KAA saja,” jawab Kepala Kepresidenan Luhut Panjaitan.  (tmp/bbs/kom/dtc/rol/ral/sis)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 23 Juni 2015 - 19:23:31 WIB

    Johan Budi Daftar Seleksi Capim KPK

    JAKARTA, HALUAN — Pim­­pinan sementara Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji, mendukung ke­putusan pimpinan seme­n­tara KPK Johan Budi yang mencalonkan diri menjadi pimpinan .

  • Selasa, 21 April 2015 - 19:06:20 WIB

    Budi Gunawan Terpilih Jadi Wakapolri

    JAKARTA, HALUAN — Teka-teki siapa Wakapolri dari lima calon kuat, terjawab sudah. Ketua Presid.

  • Ahad, 08 Februari 2015 - 19:49:28 WIB

    Disebut Seperti Orang Mabuk, Budi Membantah

    PERWIRA POLISI DIANIAYA DALAM RAZIA GABUNGAN

    JAKARTA, HALUAN — Kasus penganiayaan terhadap aparat penegak hukum kembali terulang. Kali ini, perlakuan itu dialami dua perwira Polr.

  • Rabu, 28 Januari 2015 - 19:17:26 WIB

    Jokowi Jangan Lantik Budi Gunawan

    REKOMENDASI TIM SEMBILAN

    JAKARTA, HALUAN — Tim inde­penden yang terdiri dari sembilan orang untuk mencari solusi atas kisruh KPK-Polri, mere­ko­mendasikan   agar  Presiden .

  • Rabu, 14 Januari 2015 - 19:46:41 WIB

    DPR Menyetujui Budi Gunawan Jadi Kapolri

    JAKARTA, HALUAN — Komisi III DPR tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and prop.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]