Saatnya Bersih-bersih Polri dan KPK


Kamis, 19 Februari 2015 - 19:06:04 WIB
Saatnya Bersih-bersih Polri dan KPK

Abraham Samad tersangka dalam kasus data palsu kependudukan sedangkan Bambang Widjojanto tersangka dalam kasus meminta saksi memberikan keterangan palsu di sidang perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Provinsi Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena menimbulkan polemik atau perbedaan di masyarakat.

Baca Juga : Astagfirullah! Selama Setahun Sudah 100 Juta Warga Dunia Terinfeksi Covid-19

Presiden Jokowi juga menunjuk tiga pimpinan baru sementara KPK menggantikan posisi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta Busyro Muqoddas (sudah setahun berakhir masa tugasnya di KPK). Mereka adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Guru Besar Universitas Indonersia (UI) Prof Dr Indroyanto Seno Adji, dan Direktur Pencegahan KPK Johan Budi. Tiga pimpinan baru sementara KPK itu diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Keputusan Presiden Jokowi setidak-tidaknya dapat menurunkan suhu politik dan penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya selama lebih kurang 40 hari terakhir, perseteruan Polri vs KPK benar-benar menyita energi seluruh elemen bangsa, mulai dari Presiden, MPR, DPR, Polri, KPK, TNI, Kampus hingga mayoritas Bangsa  Indonesia.

Baca Juga : Dicari Segera 5 Ribu Petani Milenial, Diberi Lahan 2 Ribu Meter

Apalagi perseteruan itu tidak saja murni antara Polri vs KPK, tetapi juga dilatari oleh kepentingan besar partai politik, baik yang berada di lingkaran kekuasaan pemerin­tahan atau pun yang di luar pemerintahan. Kekuatan-kekuatan parpol yang berada di belakang perseteruan itu bukan rahasia lagi, karena semuanya sudah ditelanjangi oleh media.

Tentu saja keputusan presiden tersebut tidak akan sanggup memuaskan seluruh pihak, baik yang pro terhadap gerakan pemberantasan korupsi atau pun yang pro terhadap Polri dan KPK. Yang terpenting adalah menyelamatkan kedua lembaga tersebut. Artinya pekerjaan pemerintahan Presiden Jokowi belum lagi selesai atau cukup pada keputusan penunjukan calon Kapolri baru Komjen Badroddin Haiti dan penunjukkan pimpinan baru se­mentara KPK saja.

Baca Juga : Golkar Soroti Hasil Pemilu 2019 yang Memakan Banyak Korban

Tetapi lebih dari pada itu, yakni mendorong pem­bersihan institusi Polri dan KPK dari orang-orang dan agenda-agenda yang mengerdilkan serta merusak citra lembaga penegakan hukum tersebut. Pimpinan KPK selama menjabat mesti tidak terlibat lagi dalam persoalan politik tetapi fokus dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian tidak ada celah sasaran tembak dalam pusaran politik. Akan lebih baik kiranya ada penambahan pasal-pasal baru dalam UU KPK, bahwa pimpinan KPK selama menjabat atau sesudah menjabat (minimal 3 tahun)  tidak boleh mencalonkan diri sebagi Presiden/Wakil Presiden dan kepala daerah, termasuk menjadi menteri atau pejabat setingkat itu.

Kepada Polri mesti ditegaskan, agar tidak ada lagi upaya untuk merongrong pencegahan dan pemberantasan korupsi baik oleh KPK, Kejaksaan atau oleh institusinya sendiri. Praktik-praktik merongrong upaya pencegahan dan pem­berantasan korupsi oleh oknum-oknum petinggi Polri yang terkesan masif sejauh ini, seperti penetapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus berbeda ketika pimpinan KPK tersebut tengah menyidik kasus dugaan korupsi calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Baca Juga : Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring

Begitu pula dengan rencana penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK lainnya, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Bahkan versi Kepala Bareskrim Polri Budi Waseso sebanyak 21 penyidik KPK juga akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepe­milikan senjata api ilegal. Penyidik KPK Novel Baswedan juga akan diperiksa lanjutan dalam kasus tewasnya tersangka pelaku kejahatan di Bengkulu, saat yang bersangkutan masih bertugas sebagai Kasat Serse di Polres Bengkulu tahun 2004. Proses hukum ini muncul kembali setelah Novel menguak habis kasus korupsi mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo terkait pengadaan alat simulator SIM. Sebagaimana masukan dari banyak pihak, salah seorang perwira tinggi Polri yang mesti dinonjobkan adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso. Karena diduga aktor kegaduhan Polri vs KPK jilid II adalah yang bersangkutan. Semoga KPK dan Polri bisa kembali menjadi penegak hukum yang benar dan terpercaya.  **

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]