Persyaratan Lelang Jabatan Direvisi

Kepala Badan Ke­pe­ga­waian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman ditemui Haluan di ruangannya, kemarin me­nu­tur­­kan, masih sangat sedikit yang mendaftar, sejauh ini jumlah pendaftar melebihi lima orang namun belum sam­pai 10 orang. Para pendaftar itu berasal dari pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar dan ada juga pendaftar dari kabupaten/kota.

Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target

“Jumlah pendaftar ini seim­bang antara pendaftar di kabu­paten/kota dengan yang dari Pemprov Sumbar. Melihat kondisi ini, rencananya lelang ini akan kita tambah satu minggu lagi dari batas akhir pendaftaran untuk kedua ja­batan ini,” terang Jaydisman.

Pendaftaran untuk jabatan Kadis Koperasi dan UMKM rencanya ditutup hari ini, 20 Februari, sedangkan untuk ja­batan Sekwan rencananya akan ditutup 23 Februari 2015 nanti.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun

Ia melanjutkan, minimnya pendaftaran diperkirakan ma­sih awamnya para pegawai tentang lelang jabatan ini karena ini perdana dilakukan, sehingga banyak dari mereka yang masih ragu-ragu untuk mendaftar.

“Ini perdana kita lakukan di Sumbar, karena ini sesuatu yang baru masih banyak dari mereka yang malu-malu untuk men­daftar. Namun, yang perlu di­ingat lelang jabatan ini akan terus kita lakukan untuk me­ngisi jabatan yang kosong, ini amanah undang undang,” tegasnya.

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

Selain jabatan Kadiskop dan UMKM dan Sekwan yang akan dilelang, recananya BKD juga akan melelang jabatan Kepala Satpol PP Sumbar yang ditinggalkan almarhum Edi Aradial. Dalam waktu dekat ini BKD akan mengu­mumkan seleksi terbuka ini melalui situs www. sumbarprov.go.id.

“Lelang untuk mengisi ja­batan Kasatpol PP ini akan kita umumkan dalam waktu dekat ini. Sehingga ada tiga jabatan yang nantinya akan kita isi melalui seleksi terbuka,” ucap Jayadisman.

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

Untuk mengantisipasi mi­nim­nya pendaftar Jayadisman telah menyurati seluruh Sa­tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pem­prov Sumbar dan juga ke kabu­paten/kota untuk ikut ambil bagian dalam seleksi terbuka ini.

“Nanti kita juga men­yeder­hanakan persyaratan pen­dafta­ran bagi bakal calon yang berminat, seleksi ini selain untuk pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar dan kabu­paten/kota juga akan kita buka untuk pegawai yang berakarir di kementerian,”  paparnya.

Persyaratan Direvisi

Untuk masalah ini, se­jum­lah persyaratan dalam lelang jabatan direvisi oleh Gubernur Sumbar. Persyaratan yang di­tetap­kan sebelumnya  dinilai membuat pejabat tidak banyak yang mendaftar. Untuk itu, katanya, akan ditambahkan waktu satu minggu lagi untuk pendaftaran bagi calon kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dan posisi Sekwan di DPRD Sumbar.

Hal ini disampaikan Gu­ber­nur Sumbar, Irwan Pra­yit­no Rabu (18/2) saat ditemui di DPRD Sumbar setelah paripurna pembahasan empat Ranperda. Irwan menyebut, lelang jabatan juga dilakukan untuk penerimaan posisi ja­batan Kepala BPBD dan Ke­pala Sat Pol PP. Pendaftaran telah bisa dilakukan hingga dua pekan kedepan.

Dikatakannya lagi, revisi persyaratan ini dilakukan ka­rena masih ada yang belum pas. Dia mencontohkan calon ke­pala dinas harus latar belakang yang sesuai dengan posisi yang akan ditempati. Misalnya, untuk Dinas Koperasi UMKM mesti memiliki pendidikan koperasi.  Sementara itu, untuk posisi Sat Pol PP, calon tidak mesti memiliki pendidikan khusus Sat Pol PP karena belum ada sarjana yang sejalan itu. Namun, saat ini bisa di­terima Sarjana Hukum yang dinilai relevan dengan posisi jabatan yang akan ditempati.

Lebih Gencar

Wakil Ketua Komisi I DP­RD Sumbar, Amora Lu­bis sa­at dihubungi akhir pekan ini mengatakan, seharusnya pe­ngu­muman untuk lelang ja­batan ini lebih gencar dila­ku­kan, seperti di koran atau di media yang lain.

Kendati belum diang­gar­kan dalam APBD Sumbar 2015, hal ini bukanlah menjadi alasan. Sebab, dalam ke­pa­nitiaan itu telah dianggar­kan untuk seleksinya, ter­masuk sosialisasi yang dilaku­kan oleh panitia seleksi. Se­men­tara, untuk anggaran akan ditambah da­lam anggaran perubahan 2015.

Ia juga me­ngimbau pada pegawai yang ada di Sumbar dan telah me­menuhi persyaratan, untuk tidak malu-malu mendaftar.

Pamong Senior Rusdi Lubis  berendapat, ada empat hal yang mem­buat sepinya peminat seleksi terbuka ini.

Pertama, sepinya peminat ini kata Rusdi, ada anggapan di masyarakat bahwa jabatan itumerupakan sebuah amanah, jadi sangat tabu ketika ikut mendaftar lelang jabatan ini serasa meminta-minta jabatan.

Dilanjutnyakkannya, poin kedua, adanya keraguan dari masyarakat yang ikut seleksi terbuka ini tentang trans­pa­ransi dan keterbukaan lelang jabatan ini. Masih adanya anggapan masyarakat lelang jabatan ini hanya formalitas semata.

“Ketiga, dari persyaratan yang dicantumkan masih ter­lihat­nya diskriminasi antara pelamar kabupaten/kota de­ngan provinsi, padahal pegawai negeri sipil itu kebanyakan berada di kabupaten/kota,” terangnya.

Dalam pandangan Rusdi Lubis, sepinya pendaftar se­leksi jabatan ini bisa juga disebabkan lemahnya jiwa kompetisi dari para pegawai hingga mereka tak berani mendaftar. (h/mg-isr/mg-len)