“Saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi pada Bupati Ali Mukhni yang telah melakukan program layanan kesehatan jemput bola,” katanya.
Baca Juga : Tebar Amal Jariah di Kawasan Pelosok, Audy Joinaldy Apresiasi Konco Arek Sahati
Menurut Menkes, tenaga medis tidak boleh menunggu orang sakit tapi harus mampu memberikan layanan menjaga orang tetap sehat. Untuk menjaga masyarakat tetap sehat itu, dimulai dari layanan pos yandu. “Kalau pemberian imunisasi telah dimulai dari anak balita secara teratur maka penjagaan dan pencegahan telah kita lakukan,” jelasnya.
Untuk menjaga dan mencegah masyarakat jangan sampai sakit, juga dapat dilakukan dengan tetap menjaga pola makan sehat. Untuk itu Menkes menyarankan pada petugas medis, agar tetap memsosialisasi pola makan dan hidup sehat pada warga. “Merobah pola hidup sehat masyarakat itu merupakan pekerjaan yangh berat, untuk itu petugas jangan sampai bosan untuk program tersebut,” ajaknya.
Baca Juga : Ahli Epidemiologi: Kesuksesan Vaksinasi Tahap Pertama Jadi Tolak Ukur Pelaksaan Selanjutnya
Pada kesempatan itu bupati juga menyampaikan program Padang Pariaman Sehat (PPS). Menurut Bupati, disamping memberikan layanan di posyandu secara rutin, Padang Pariaman juga membuat terobosan baru, yakni program layanan kesehatan “Jemput Bola”. Program ini telah berjalan sejak Juli 2014 lalu. “Dengan layanan kesehatan terpadu dan pemberian imunisasi rutin, Padang Pariaman tidak tertular oleh difteri,” kata Bupati.
Menurut Bupati, PPS adalah paradikma baru dalam layanan kesehatan, dimana selama ini bidan desa dan petugas kesehatan hanya menunggu masyarakat di puskesmas. Dengan PPS layanan itu dirobah yakni, dengan menjemput bola mengunjungi rumah warga setiap harinya, dengan tujuan menanyakan apakah ada keluarga yang bermasalah kesehatanya, jika ada langsung diobati, apabila perlu dirujuk ke RSUD. “Seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah,” terang Bupati.
Baca Juga : 28 Formasi CPNS Sumbar Masih Kosong, Dokter Spesialis Terbanyak
Disamping itu PPS aku Bupati, merupakan inovasi kesehatan yang melibatkan seluruh stakeholders, sehingga masyarakat miskin yang berobat bisa dikeroyok bersama. “Sehingga bukan saja biaya berobat gratis yang dilakukan, tapi biaya bagi keluarga menunggu juga difasilitasi,” ungkap bupati. (h/ded)