“Sebenarnya yang resmi atau perjanjian hitam di atas putih belum ada, namun ada beberapa yang sudah menghubungi kami meminta tolong melakukan survei awal, tapi kan hasilnya kami serahkan sama mereka karena untuk internal,” ujar Asrinaldi yang juga pengamat politik ini, kemarin.
Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah
Survei awal yang dilakukan tersebut belum tentu juga untuk balon gubernur, karena yang meminta dilakukan survei awal itu bukan hanya balon yang sudah mendaftar tapi ada perorangan yang ingin mengetahui popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat.
“Survei awal ini ada yang ingin mengetahui bagaimana peta-peta, atau isu-isu yang yang berkembang di masyarakat terkait balon kepala daerah dan isu-isu yang perlu menjadi perhatian oleh mereka,” ulasnya.
Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga
Terkait item variabel dan pertanyaan dalam surveinya sangat tergantung dari permintaan dan apa yang akan diteliti. Karena masing-masing kebutuhannya berbeda-beda. “Misalnya ada 30 variabel dan dalam satu variabel itu bisa enam atau tujuh pertanyaan, tergantung permintaannya apa yang akan dilakukan penelitian. Semakin besar sampling dan wilayah maka besar juga anggarannya,” ujarnya.
Untuk idealnya survei ini dilakukan minimal tiga kali, yang pertama saat pemetaan awal, yang kedua saat pertengahan menyusun strategi, dan yang ketiga dua atau tiga minggu sebelum hari H. Dikatakannya, range untuk sekali turun surveinya berkisaran Rp75 hingga Rp100 juta.
Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami
Di tempat terpisah, Andri yang juga dari Spektrum Politika Institute (Mika Konsultan) mengatakan bahwa masing-masing balon gubernur itu sudah mempunyai konsultan, contohnya saja Epiyardi Asda konsultannya dari Jakarta, dan bebepara balon yang lainnya juga sudah ada konsultan.
“Untuk yang menghubungi kami sudah ada empat balon, namun belum diputuskan mana yang akan diambil. Diantara yang empat itu ada yang balon gubernur, bupati dan walikota,” ungkapnya.
Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air
Ketika ditanya soal range atau biaya untuk sekali turun survei ia mengatakan untuk wilayah Sumbar berkisaran Rp180 juta, sementara untuk bupati dan walikota sekitar Rp40 juta. Patokan range ini jika dibandingkan dengan daerah atau provinsi lainnya terbilang rendah, karena SDM nya bisa diambil dan di berada Sumbar. Tapi anggaran tersebut tergantung paketnya, dan apa yang ingin diteliti.
“Setelah survei awal ternyata balon tersebut kurang atau tidak mempunyai popularitas dan elektabilitas, maka kami akan menawarkan paket selanjutnya. Yakni bagaimana mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, peneliti dari Revolt Institute Eka Vidia Putra mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan atau menerima permintaan untuk survei. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian tahapan Pilkada oleh KPU, meskipun Perppu Pilkada sudah disahkan.
“Karena belum ada kejelasan itu, tentu mereka menyusun langkah dan strategi apa yang akan dilakukan,” ujarnya.
Terkait poin atau jumlah item yang lumrah digunakan oleh peneliti menurutnya berbeda-beda, karena yang akan diteliti tentunya mempunyai rule masing-masing. Namun kalau bicara soal balon tentunya yang akan diketahui adalah bagaimana popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat.
“Tidak hanya sekedar itu, kadang orang juga ingin mengetahui hal-hal lain, seperti variabel tentang bagaimana padangan masyarakat terhadap daerah ini ke depannya, atau berbicara tentang kebutuhan masyarakat. Masing-masing variabel mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda, tapi kalau orang hanya sekedar ingin tahu bagaimana popularitas dan elektabilitasnya tujuh pertanyaan juga bisa,” jelas Eka.
Tapi lebih dari itu, Bacakada juga ingin menggali lebih jauh apa kebutuhan masyarakat, supaya bisa mengatur bentuk kampanyenya, kampanye yang pas pada media, tagline yang pas bagaimana dan hal itu membutuhkan lebih banyak pertanyaan.
Untuk Revolt Institute sendiri menerima dan menyarakan dua item pada balon, yakni menerima survei dan menerima konsultasi jika ada balon yang ingin berkonsultasi, nanti dalam konsultasi tersebut akan dibahas bagaimana hasil survei dan apa saja yang perlu dilakukan langkah-langkahnya ke depan dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.
Sementara itu, salah seorang balon Gubernur Sumbar Taslim Caniago mengatakan untuk saat ini belum ada rencana akan menggunakan jasa lembaga survei, untuk mengetahui popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat.
“Kalua untuk saat ini belum ada rencana, namun untuk ke depannya sih saya ada kemungkinan akan ada meminta tolong pada lembaga survei untuk melakukan penelitian,” ungkapnya, Jumat (20/2).
Menurutnya, survei tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana persoalan yang ada di masyarakat, dan apa saja yang dibutuhkan masyarakat Sumbar saat ini supaya bisa mensinkronkan dengan visi misinya ke depan.
Dari survei tersebut juga dapat dilihat bagaimana pandangan masyarakat tentang pembanggunan di Sumbar, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepala daerah, serta kepala daerah seperti apa yang dibutuhkan oleh masdyarakat untuk membangun Sumbar ke depan menuju pembangunan yang merata dan lebih baik.
“Selain itu juga untuk melihat sejauhmana elektabilitas saya, dan melihat isu yang berkembang di masyarakat yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pastinya juga dapat mengatur kampanye dan sosialisasi seperti apa nanti yang akan dilakukan,” ulasnya.
Ketika ditanyakan apakah ia akan menggunakan lembaga survei daerah atau pusat, ia mengatakan berencana akan menggunakan lembaga surver dari Jakarta saja. Namun rencana tersebut belum final, karena tergantung sponsor nantinya. (h/mg-rin)
