Manaker Geram Pekerja Dilarang Berjilbab


Jumat, 20 Februari 2015 - 20:28:53 WIB
Manaker Geram Pekerja Dilarang Berjilbab

Hanif pun menduga bahwa kebi­jakan pengelola di departement store atau mall di tempat-tempat lain juga melakukan kebijakan yang sama terhadap para pegawainya. Padahal menurut pria asal Salatiga ini hal tersebut tidak boleh dilakukan sehingga ia akan melakukan inves­tigasi, termasuk di mal-mal yang ada di Jakarta.

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

“Apa memang semua depar­temen store gitu? Nanti saya cek semua. Ini kalau direfleksikan bisa refleksinya ke Jakarta itu ya,” kata Hanif.

Tak hanya itu, saat melakukan sidak Hanif juga mendapat penga­duan bahwa pihak pengelola Tiara Departement Store, PT Tiara Kusu­ma Persada, tidak memperbolehkan SPG (sales promotion girl) atau penjaga toko mengenakan jilbab saat bekerja. Ia pun memberi peringatan kepada pihak pengelola yang mem­pekerjakan 620 pegawai itu.

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana

“Perusahaan tidak boleh mela­kukan diskriminasi terhadap pekerja dengan alasan apapun. Ini sudah pelanggaran, kami akan menindak tegas sesuai dengan peraturan per­undang-undangan,” politisi PKB itu berujar tegas.

Ada banyak pelanggaran lain yang ditemukan Hanif di Tiara Departement Store. Seperti gaji di bawah upah minimum, pegawai tidak difasilitasi oleh BPJS, diber­lakukannya sistem kontrak kerja lebih dari 2 tahun, hingga per­masalahan cuti, seperti cuti hamil dan cuti haid.

Baca Juga : Musda X Golkar Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir Pimpin DPD II Golkar

Hanif pun meminta jajarannya untuk melakukan pembinaan terha­dap pengelola mal tersebut. Ia memberikan waktu 2 minggu, jika masih belum ada perbaikan maka Hanif akan memberikan sanksi dan tindakan yang tegas.

“Managernya tadi kita panggil dan diminta untuk segera menin­daklanjuti. Tadi aku sama Kadis­naker Mataram dan Provinsi lang­sung kita suruh follow up bersama pengawas kita, kita kasih waktu 2 minggu. Itu kita bina dulu. (Kalau masih melanggar) pasti kita kem­balikan ke aturan, pasti (dapat sanksi),” Hanif menerangkan.

Baca Juga : Jalin Komunikasi Antar Partai, PKS Sawahlunto Mulai Incar Kursi Kepala Daerah

Selain soal pekerja di mal, Hanif pun menaruh perhatian pada per­masalahan TKI-TKI yang berasal dari NTB. Telah me­la­kukan penge­cekan langsung, kini Kemenaker disebutnya te­ngah melakukan per­baikan-perbaikan secara bertahap.

“Oh banyak (masalahnya) tapi aku kan sudah. Aku sudah blusukan di kantong-kantong TKI di sini. Sudah kita datangi, kita bantu. Permasalahannya umum, seba­gai­mana umumnya permasalahan TKI. Soal calo lah, biaya lah, pungli. Sudah kita tindaklanjuti, ini berta­hap sedang kita proses,” pung­kasnya. (h/net)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]