Ironi Negeri Agraris

Tak hanya itu, selain karu­nia tanah subur, negeri ini juga memiliki iklim atau cuaca mendukung utamanya dalam bidang pertanian. Melihat potensi dan posisi ini, banyak kalangan mengatakan bahwa cukup concern dalam me­ningkatkan bidang pertanian saja Indonesia akan sejahtera. Hal ini cukup logis. Pasalnya, sektor pertanian merupakan aspek terpenting dalam kehi­dupan berbangsa dan ber­ne­gara sehingga menuntut untuk selalu dipenuhi.

Baca Juga : 10 Maskapai Teraman di Dunia 2021, Tak Ada dari Indonesia

Masalah Klasik

Namun, sayang seribu kali sayang, nampaknya Indonesia akan segera meninggalkan julukan sebagai negeri agraris. Bagaimana tidak, saat ini bi­dang pertanian mulai diting­galkan oleh masyarakat In­donesia. Hal ini bukan ber­lebihan karena fakta dan data telah membenarkan bahwa sektor pertanian yang menjadi tolok ukur munculnya julukan negara agraris, kini telah dalam fase kritis. Sungguh memi­lukan dan memprihatinkan memang.

Baca Juga : Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Setidaknya terdapat bebe­rapa persoalan klasik yang harus segera dicarikan solusi. Pertama, penghasilan rendah. Tak dapat dibantah lagi bahwa sejauh ini, profesi petani tidak begitu menjanjikan. Kerjanya di bawah terik mata hari tetapi imbalan tak seberapa. Inilah kondisi petani kita saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab orang yang ber­pen­didikan tinggi atau lulusan sar­jana pertanian enggan bergelut dalam bidang ini. Selain asumsi masyarakat bahwa menjadi petani itu pekerjaan kam­pungan, gaji petani juga tidak terlalu tinggi. Alhasil, banyak dari mereka (sarjana per­ta­nian) beralih ke sektor lain, industri misalkan.

Hal senada diungkapkan oleh BPS yang mengatakan bahwa, penghasilan yang mu­rah di sektor pertanian ditu­ding sebagai salah satu alasan uta­ma para pekerja tani me­milih pindah profesi. Namun, jika dicermati, ketidak­ter­tarikan orang bekerja di sektor per­tanian saat ini sesung­guhnya merupakan akumulasi dari banyak problem yang menjangkiti sektor tersebut selama bertahun-tahun.

Baca Juga : BNPB Minta Pendataan Rumah Rusak Pascagempa Sulbar Segera Diselesaikan

Kedua, minimnya keber­pihakan pemerintah. Masalah klasik yang dihadapi para petani yang hingga detik ini belum sepenuhnya terse­lesai­kan adalah kekurangan modal, pupuk, bibit, fasilitas dan masih banyak lainnya. Dalam kaitannya ini, sudah seha­rusnya pemerintah mulai mem­perbarui teknologi di bidang ini. Hal ini dimak­sudkan supaya produktivitas pertanian meningkat. Contoh kecil adalah mesin penggiling padi. Di era modern ini sudah dite­mukan mesin penggiling padi yang terbukti cepat dan meng­hasilkan kualitas beras tinggi. Sebab, mesin ini mampu me­mi­nimalisir kadar pecah padi.

Infrastuktur juga tak mau ketinggalan. Sampai hari ini, keadaan irigasi yang tak opti­mal masih dialami di berbagai daerah. Sekali lagi, kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap produktivitas dan kualitas hasil panen. Untuk itu, diperlukan juga organisasi pertanian. Organisasi ini selain melakukan berbagai penyu­luhan juga bisa menjadi control di bidang pertanian.

Baca Juga : Mensesneg Terima Surat Persetujuan DPR terhadap Nama Calon Kapolri dan Anggota Dewas LPI

Ironi Negeri Agraris

Dalam lima tahun te­rakhir, volume bahan pangan yang dimpor meningkat 60,03 per­sen dari 12,36 juta ton menjadi 19,78 juta ton. Bahan pangan yang diimpor tersebut meli­puti; beras, gandun dan tepung gandum, gula, kedelai, jagung, susu, buah, sayur, sapi, dan daging sapi, kentang, minyak goring, cabe, bhkan garam. Akibatnya, meng­habiskan ba­nyak devisa. BPS mencatat, selama satu decade sejak tahun 2003 nilai impor aneka bahan pangan itu naik empat kali lipat dari 3,34 milliar menjadi USS 14,90 (Suara Karya, 11/2/15).

Ironi samakin tajam. Bu­kan hanya lahannya yang ter­sedot, sektor pertanian juga mulai ditinggalkan pelakunya dalam jumlah yang me­nge­jutkan. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Sensus Per­tanian 2013, hanya dalam satu dekade, ada sekitar 5,04 juta rumah tangga yang berhenti menggantungkan hidup dari usaha pertanian. Sementara jumlah rumah tangga per­tanian tinggal 26,13 juta dari sebelumnya 31,17 juta pada 2003. Itu artinya, per tahun, laju pertumbuahannya menga­lami penurunan sekitar 1,75%. Apalagi Jika diban­dingkan dengan total pen­duduk Indo­nesia yang tahun ini diper­kirakan 250 juta, maka jumlah keluarga petani itu tak sampai 11%.

Fakta diatas memang me­nge­jutkan, jika hal ini masih ber­­lanjut, bukan tidak mung­kin julukan negara agraris akan segera copot dengan sen­diri­nya. Pada saat yang sama, jumlah te­naga kerja dari sek­tor-sektor lain se­perti In­dus­tri, teks­til, kon­truk­si, per­da­ga­ngan, trans­por­tasi, barang dan jasa justru se­makin di­minati. Ar­tinya, sekt­or per­tanian su­dah tidak menarik diban­ding­­kan de­ngan sek­tor lain. Jika sudah de­mi­kian, ba­gaimana ne­­gara ini bisa meng­­­­ha­silkan ke­tahanan pangan?

Selama ini, per­­­tanian seo­lah ditun­tut mencari ke­kua­tan sendiri tanpa modal dan per­­ha­tian yang cu­kup da­ri pe­me­rintah. Pa­dahal, da­­lam kon­teks ini, campur ta­ngan pe­merintah sangat di­perlukan, bah­kan didalam a­ma­nat kons­ti­tusi me­nyebutkan bah­wa pe­merintah wa­jib memfasilitasi atau memberikan ja­mi­nan terhadap para pe­tani. Se­perti i­nilah sedikit con­toh proble­matika per­tanian kita. Per­tanyaannya, jika yang terjadi demikian, apakah pe­me­rin­tah pantas menggebu-ge­bu meng­kam­panyekan bah­wa Indo­nesia mau meng­ha­silkan keta­hanan pangan?

Perlu diketahui bahwa se­luruh kehidupan berbangsa dan bernegara akan lumpuh total ketika sektor pertanian tak diperhatikan. Sebab, se­mua ini menyangkut per­soalan “perut”. Seperti yang telah banyak terjadi bahwa banyak orang melakukan tindakan konyol karena demi me­me­nuhi kebutuhan pe­rutnya. Oleh sebab itu, sektor pertanian harus benar-benar “dihi­dup­kan”. Memang tidak gampang. Akan tetapi, ikhtiar dan siner­gitas semua elemen teru­tama komitmen pe­me­rintah dalam menciptakan swa­sembada pa­ngan me­ru­pakan sebuah ke­niscayaan demi terwujudnya cita-cita bersama. Selain itu, mem­­buka lahan baru me­rupakan agenda yang me­nuntut untuk segera dilakukan. Langkah ini juga harus diim­bangi dengan larangan penga­lihan lahan menjadi perumahan, perin­dustrian dan sejenisnya. Wal­lahu a’lam bi al-shawab. (*)

MUHAMMAD NAJIB
(Ketua Kajian Ilmu Agama, Negara, dan Budaya (KANeBa) UIN Walisongo Semarang)