Kemendagri Datangi Warga Door to Door


Senin, 23 Februari 2015 - 18:50:05 WIB

“Makanya kami udpate terus. Permasalahannya juga kami tidak bisa mempercepat karena memang sedang ada masalah dengan KPK, kami kan harus hati-hati. Kami sudah ketemu dengan KPK minta proses ini dipercepat karena kalau dipercepat, ma­salahnya apa dan di mana. Jadi kami bisa melakukan operasi ke depan,” kata Tjahjo.

Perintah agar perangkat kependudukan daerah turun langsung menjemput bola un­tuk mempercepat pembuatan e-KTP perlu dilakukan karena Mendagri memiliki target. Ini terkat dengan pemilihan kepa­la daerah hingga pemilihan pre­siden.  “Karena ini ingin saya gunakan untuk data pemilih. Baik untuk Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 sudah data fix, jadi nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa ada peng­gelem­bungan suara dengan data,” tukas politisi PDIP itu.

e-KTP ini sendiri nantinya akan disinergikan dengan data-data identitas lainnya. Sehing­ga pada akhirnya, hanya akan ada 1 registrasi setiap warga negara untuk segala hal.

“Data kependudukan yang kami punya itu bisa diakses dan ke depan harus bisa diakses dengan nomor induk tunggal untuk mengurus SIM, pasport, kartu asuransi, kartu sakti, kartu pintar, kartu sehat, ter­masuk data perbankan ya itu datanya dari e-KTP itu. Kalau nggak salah BNI sama beberapa BPD termasuk BRI sudah pakai,” jelas Tjahjo.

“Ke depan itu kalau misal nomor induknya 001, itu sera­gam untuk KTP, SIM, kartu asuransi, apa aja, nomornya 001. Kan kita pakai sidik jari dan mata kan. Sehingga da­tanya 1. Tapi target kami di kepolisian sudah harus pakai itu, bea cukai pakai ini, selu­ruhnya pakai ini,” sambungnya.

Meski demikian, Kemen­dagri masih mengalami kesuli­tan untuk menerapkan kebi­jakan ini karena masih ada banyak warga yang memiliki data identitas ganda. Untuk itu Tjahjo mengatakan jajarannya tengah bekerja keras untuk memperbaiki itu. “Problem di kita kan data ganda banyak, ini yang sedang terus kita update. Makanya kemarin kami stop 2 bulan ini kan untuk ngecek sudah sekian nama yg dobel, orang dobel itu kan macam-macam. Bisa untuk nikah lagi, punya KTP 2. Ini kan nggak boleh. Kecuali yang boleh hal yang sifatnya khusus, agen khusus, BIN,” ujar mantan Sekjen PDIP tersebut. (h/dtc)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juni 2015 - 18:54:00 WIB

    Kemendagri Jamin Ketersediaan Anggaran Pilkada

    JAKARTA, HALUAN — Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenoek, memastikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak aman dan tercukupi. Ia pun menjamin anggara.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM