Kelatahan Mengejar Proyek Bukan Solusi Poros Maritim Dunia


Senin, 23 Februari 2015 - 18:55:23 WIB
Kelatahan Mengejar Proyek Bukan Solusi Poros Maritim Dunia

Masuknya kapal-kapal be­sar akan meningkatkan vo­lume perdagangan barang dua arah (impor-ekspor) secara signifikan dan menghemat waktu supply & delivery, sebab setiap kapal besar dapat me­ngang­kut kargo dalam jumlah besar yang tak bisa dipenuhi oleh kapal-kapal kecil.

Baca Juga : PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta

Secara teknis, jauh lebih convenient untuk meng-handle satu kapal besar dengan mua­tan puluhan ribu ton ke­tim­bang mengurusi banyak kapal kecil dengan volume angkutan kecil tetapi menyita waktu antri masuk-keluar pelabuhan (fixed berth window), serta waktu bongkar-muat (dwelling time) yang berminggu-minggu, sehingga biayanya mahal dan tidak efisien.

Di sisi lain, kapal-kapal besar tak bisa masuk ke pela­buhan kecil di laut dangkal sehingga terpaksa berbelok mencari pelabuhan yang me­madai di negara-negara te­tangga. Sudah lama Singapura dan Malaysia mengeruk ban­yak keuntungan dari ketidak­mampuan kita membenahi pelabuhan untuk menjadi po­ros persinggahan kapal-kapal besar mancanegara.

Baca Juga : Pepen Nazaruddin Diduga Ikut Terseret Kasus Korupsi Bansos

Tidak tersedianya pe­la­buhan besar berskala inter­nasional itu juga menjadi pen­yebab menumpuknya arus barang di jalur darat sehingga komoditas kita sulit bisa ber­saing dengan komoditas impor yang masuk dalam jumlah besar melalui jalur laut dengan sistem penyimpanan (cold storage) yang andal.

Inilah sebabnya maka, je­ruk dari Medan, misalnya, kalah bersaing di pasar dalam negeri dengan jeruk Mandarin dari daratan Tiongkok. Inilah pula sebabnya mengapa pasar swalayan di kota-kota besar kita penuh dengan produk-produk agribisnis impor yang lebih laku ketimbang produk sejenis dari dalam negeri sen­diri. Bahkan kelapa muda, singkong, dan garam pun se­karang diimpor.

Baca Juga : Terpuruk Akibat Pandemi, Jokowi Sebut 2021 Momentum Indonesia untuk Bangkit

Menggalakkan pem­bangu­nan moda transportasi darat ketika Presiden Jokowi sudah menggulirkan rencana pe­ngem­bangan sektor kemari­timan adalah arah yang keliru. Masa depan kita ada di laut, dan harus dibangun sejak sekarang.

Urgensi kita saat ini bukan­nya menggalakkan trans­por­tasi darat yang justru tidak akan meningkatkan daya saing pro­duk-produk dalam negeri, me­lainkan menggalakkan tran­­s­portasi maritim dan mela­kukan reorientasi strategi transportasi darat agar mendukung tran­sportasi maritim.

Baca Juga : Ini Sebaran 9.994 Kasus Covid-19 di Indonesia 25 Januari, DKI dan Jabar di Atas 2 Ribu

Pembangunan jalan raya jangan lagi didasari per­tim­bangan konektivitas geografis semata, melainkan per­tim­bangan ekonomis dan daya saing. Artinya, jalan-jalan baru yang dibangun di pulau-pulau besar hendaknya di­reorien­tasikan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pelabuhan, agar dapat mem­perbesar arus barang melalui laut, menekan biaya angkutan, mempercepat waktu delivery, serta menciptakan multiplier effects bagi peningkatan ke­sejah­teraan masyarakat pesisir.

Selain, itu, mengingat per­lu­nya melakukan peningkatan kapasitas serta efisiensi tran­sportasi laut dan kinerja kepe­la­buhanan, maka perlu di­bangun paling sedikit lima pelabuhan internasional lagi yang setara dengan New Tan­jung Priok di Kalibaru, Jakarta Utara. Inilah pelabuhan ter­canggih di Indonesia yang diharapkan akan dapat men­yaingi bandar Singapura.

Menurut Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II —yang juga dikenal dengan nama Indonesia Port Corporation (IPC)— biaya pembangunan New Tanjung Priok sebesar Rp50 triliun tidak sepeserpun berasal dari anggaran negara, melainkan berasal dari konsorsium enam bank asing dengan Deutsche Bank sebagai arranger. Ter­minal I dan II pelabuhan ini sudah mulai beroperasi dan akan menambah kapasitas sebanyak 3 juta ton lagi.

Mengingat ke­mam­pu­an keuangan negara yang terbatas, maka pe­n­dekatan pem­bangu­nan kemaritiman tidak bisa di­da­sari pada ke­la­tahan men­cip­takan pro­yek-proyek baru. Membeli ka­pal-kapal ke­cil dalam ju­m­­lah besar at­au membangun banyak pe­la­buhan kecil yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara —seperti yang tengah di­ren­cana­kan instansi-instansi terkait— tidak akan membantu mening­katkan daya saing produk-produk dalam negeri, atau pun mengurangi biaya logistik yang tinggi.

Tahun 2011 biaya logistik Indonesia tercatat 24,6% dari GDP. Dari angka itu, 8,7% merupakan inventory cost yang total nilainya adalah US$100 miliar per tahun. Inventory cost terjadi karena kegagalan sistem transportasi domesik kita un­tuk men-deliver barang tepat waktu. Akibatnya, pengelola jaringan distribusi terpaksa menanggung ongkos yang ber­lebihan kemudian mem­beban­kannya kepada konsumen.

Tahun 2013-2014 biaya logistik Indonesia justru me­ning­kat melebihi 27% dari GDP; artinya kita belum ber­hasil merumuskan road map yang jelas serta belum mampu mengintegrasikan transportasi darat dengan konsep poros maritim seperti yang di­canang­kan Presiden Jokowi.

Justru orientasi untuk me­m­beli banyak kapal kecil serta membangun banyak pela­bu­han baru, tanpa membenahi dan mendayagunakan fasilitas yang sudah ada, dikhawatirkan dapat menciptakan peluang-peluang monopoli serta pen­yalah­g­unaan anggaran. Sebab lazimnya, se­makin banyak jumlah proyek yang digulirkan tanpa strategi jangka panjang dan pengawasan ketat dapat memicu terjadinya pen­yelewengan.

Itu berarti bahwa sebelum berpikir untuk membangun 27 pelabuhan baru sesuai rencana pemerintah, yang akan men­yedot Rp75 triliun dari APBN, sebaiknya dievaluasi dulu secara menyeluruh apakah kualitas pelabuhan (domestic terminals) yang ada masih bisa ditingkatkan.

Mungkin pengalaman Pelindo II bisa kita jadikan acuan untuk melakukan efi­siensi. Di Pontianak, misalnya, BUMN ini  justru tidak mem­bangun pelabuhan baru, me­lain­kan meng-upgrade kualitas dermaga yang sudah ada.

Hasilnya, menurut Ric­hard Joost Lino, sudah terjadi perbaikan yang signifikan. Kalau tiga tahun lalu kapal-kapal yang ke Pontianak harus menunggu dua minggu untuk bongkar-muat dengan freight sampai Rp7 juta, setelah di­benahi, kini sudah lebih pro­duktif dan efisien.

Inovasi kebijakan yang terjadi di sana adalah meng-inject teknologi dan ma­na­jemen baru dengan SDM yang lebih berkualitas. Akibatnya, pro­duktivitas bongkar-muat yang tadinya hanya 7 peti kemas per jam kini meningkat menjadi 14 peti kemas per jam. Kapal-kapal tak ada lagi yang harus me­nunggu dua minggu, sementara freight bisa ditekan dari Rp7 juta menjadi Rp2,5 juta.

Masalahnya, banyak pe­la­buhan di Indonesia sebenarnya belum sampai ke level itu. Tantangan sekarang adalah bagaimana meningkatkan ku­a­litas dan kinerja terminal domestik lainnya sejalan de­ngan rencana pembangunan poros maritim dunia. Inilah sebabnya penulis berpendapat bahwa tidak semestinya terjadi kelatahan untuk membeli ka­pal baru atau membangun dermaga-dermaga kecil yang orientasinya hanya agar ada proyek baru yang digulirkan.

Dari sisi bongkar-muat, sebetulnya kinerja Jakarta International Container Ter­minal (JICT) sudah semakin baik. Produktivitasnya sudah mencapai 2.300 kontainer per tahun. Bandingkan dengan Hong Kong yang produksinya 2.600 peti kemas per tahun.

Tapi, mengantisipasi ke­tat­nya persaingan dalam pe­nera­pan Visi ASEAN Maritime Transport 2015 dimana 14 dari 47 pelabuhan utama di Asia Tenggara berada di Indonesia, maka cukup beralasan bagi Pelindo II untuk membangun pelabuhan laut dalam di So­rong (Papua) dan Kalimantan Barat, yang akan selesai ada akhir 2017. Perusahan negara ini juga kabarnya akan mem­bangun pelabuhan bertaraf internasional di Sumatera Selatan yang akan rampung pada 2018; selain akan me­ngem­­bangkan pelabuhan Bo­jonegoro dan Cirebon sebagai poros persinggahan utama.

Di samping itu, kabar ge­mbira bagi masyarakat di Jabodetabek adalah akan ada inland waterway yang meng­hubungkan sentra produksi di kawasan industri Cikarang dan kota Jakarta. Pembangunan inland waterway ini akan di­mulai September 2015 dan dioperasikan mulai tahun depan. Dengan jalur perairan darat ini maka volume ang­kutan barang akan dapat di­alih­kan melalui kapal sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya.

Kita membutuhkan lebih banyak lagi terobosan seperti ini agar semakin banyak vo­lume transportasi darat dapat dialihkan ke jalur laut. Kita juga membutuhkan pening­katan standar layanan dan daya tarik semua pelabuhan di Indo­nesia sebagai poros per­singga­han kapal mancanegara. Poros maritim dunia yang di­damba­kan Presiden Jokowi perlu dimulai dari sini. (*)

 

PITAN DASLANI
(Direktur Managing The Nation Institute)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]