Anggota DPRD Minta Kejelasan


Senin, 23 Februari 2015 - 18:56:51 WIB
Anggota DPRD Minta Kejelasan

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra, Hidayat saat dite­mui Senin (23/2) mengatakan, dana aspirasi yang notabene akan digu­nakan membantu masyarakat daerah pemilihan (dapil) itu, sampai hari ini memang belum ada kejelasannya.

“Fungsi dana aspirasi ini adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dapil yang tak tertam­pung di APBD kabupaten/kota. Namun, yang kita sayangkan, sampai hari  ini masih belum ada kejelasan atas APBD  yang terkoreksi oleh Kemen­dagri, termasuk di dalamnya dana aspirasi tadi,” kata Hidayat.

Disebutnya juga, untuk dana aspirasi ini masing-masing anggota dewan mendapat Rp2 miliar. Ang­garan tersebut, katanya, akan digu­nakan  me­menuhi aspirasi masya­rakat konstituen. “Ini sesuai juga dengan sumpah janji  saat kampanye dulu, yakninya memperjuangkan aspirasi masya­rakat. Dan itu, sudah diatur juga dalam undang-undang atau ada payung hukumnya,” papar Hidayat.

Sehubungan dengan ketidakje­lasan nasib dana aspirasi ini, lanjut­nya, ia juga menyayangkan sikap gubernur yang tidak melakukan komunikasi yang intens dengan Kemendagri. Seharusnya, kata Hida­yat, sebagai kepala daerah,  gubernur harus menjadikan hal ini sebagai prioritas yang dikoor­di­nasikan dengan Kemendagri.

“Sudah sebulan lebih, tapi masih belum ada kejelasan. Jika masih begini, saya curiga komunikasi guber­nur dengan Kemendagri sedi­kit bermasalah. Untuk masalah ini, kami dari Fraksi Gerindra juga sudah meminta pada pimpinan agar mem­berikan informasi yang tegas atas tang­gapan dari ke­mendagri,” papa­rnya.

Sementara, untuk Kemendagri, sebutnya,  harusnya Kemendagri memberi tanggapan yang cepat untuk masalah ini. Sebab ini me­nyang­kut dengan nasib lima juta jiwa  penduduk Sumbar.

“Kalau masih tidak jelas, ini akan berpengaruh pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, khususnya pada anggaran yang terkoreksi. Yang akan dirugikan tentunya adalah Sumbar sendiri,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar dari fraksi Golkar, Afrizal mengatakan sikap Kemendagri yang tidak memberi kejelasan atas dana aspirasi anggota dewan yang masuk pada APBD terkoreksi telah mengarah pada intervensi atas kerja anggota DPRD Sumbar.

Dana aspirasi ini, jelasnya, diper­bolehkan dalam undang-undang. Yakninya  diatur dalam PP 58 tahun 2005, dan tentang tatib DPRD, terutama tentang sumpah janji ang­gota DPRD.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Zaenuddin yang juga anggota Tim Anggaran Peme­rintah Daerah (TAPD) dihubungi Haluan Senin (22/2) melalui sam­bungan telepon me­ngatakan, belum bisa memberikan kepastian atas kejelasan dana aspirasi untuk ang­gota dewan ini, mengingat sampai saat ini dana evaluasi dana terkoreksi ini masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

“Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemdagri, jadi kita tunggu saja sampai jawaban ini dikeluarkan oleh Kemendagri,” jelasnya. (h/mg-len/isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]