Kesbangpol: YPKP Tidak Terdaftar


Senin, 23 Februari 2015 - 18:59:52 WIB
Kesbangpol: YPKP Tidak Terdaftar

Terkait kejadian pembubaran paksa kegiatan YPKP ini, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bukittinggi Joni Feri mengatakan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan YPKP 65 di rumah kediaman  Ketua YPKP Sumbar di Kelurahan Bukik Cangang itu, sama sekali tidak ada izin. Bahkan legalitas keberadaan YPKP di daerah, khususnya di Bukittinggi juga tidak ada.

Baca Juga : Polisi Sita 49 Batang Kayu Balok Diduga Hasil Ilegal Logging

“Untuk kegiatan yang dilaksanakan YPKP memang tidak ada izinnya. Bahkan YPKP juga tidak terdaftar di Kesbangpol. Penolakan warga terhadap YPKP itu bisa saja terjadi karena warga setempat tidak menerima terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Penolakan yang dilakukan warga sekitar tidak hanya terjadi di Bukittinggi tapi juga terjadi di daerah lainnya,” ujar Joni.

Menurutnya, Pemko Bukittinggi tidak melarang siapapun atau ya­yasan manapun untuk melakukan kegiatan di Bukittinggi, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Masyarakat dan peme­rintah daerah harus mengetahui bentuk kegiatan yang dilakukan serta harus memiliki izin kegiatan yang jelas, baik itu izin dari kelurahan, keca­matan maupun instansi terkait.

Baca Juga : Baznas Kota Padang: Bukan di Jalanan, Penggalangan Dana Bencana Dilakukan di Masjid dan Musala

“Penolakan warga itu, bisa saja terjadi karena warga tidak menge­tahui maksud dan tujuan dari kegia­tan yang dilaksanakan YPKP itu. Ditambah dengan tidak adanya izin dari pihak kelurahan dan kecamatan untuk kegiatan itu,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat setempat YR Tuanku Majo Kayo mengatakan, sehari sebelum kegiatan YPKP dilaksanakan, secara santun masya­rakat telah membuat penolakan terhadap kegiatan itu. Penolakan yang dilakukan itu ditandatangani oleh masyarakat sekitar.

Baca Juga : Jenazah Angga Korban Sriwijaya Air Sampai di Rumah Duka, Dimakamkan di Pandam Pekuburan Keluarga

“Kita telah menyampaikan ke pihak YPKP untuk tidak melaks­ana­kan kegiatan itu, karena masya­rakat sekitar tidak memberikan izin dan tidak menerimanya. Namun pada kenyataannya kegiatan itu tetap dilaksanakan esoknya sehingga masyarakat tidak menerima dan terjadi pengusiran bagi anggota YPKP yang datang dari berbagai daerah itu,” ujarnya.

Menurut Tuanku Majo Kayo, diu­sirnya anggota YPKP itu karena tidak menghargai tatanan kehidupan ber­masyarakat, serta tidak meng­hargai sistim bakampuang (Bana­gari). “Jelas jelas masyarakat tidak menerima dan memberikan izin untuk kegiatan itu, tapi mereka tetap saja ingin mela­ku­kannnya, dan ini jelas tidak meng­har­gai masya­rakat sekitar,” ujar Tuanku.

Baca Juga : Tunjang Pariwisata, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pariaman Anggarkan Pengembangan Agro Eduwisata

Sementara itu, Kepala Kesatuan dan Kebangsaan (Kesbangpol) Su­ma­tera Barat, Irvan Khairul Ananda terkait kegiatan yang dilaksanakan YPKP tidak bisa berkomentar ba­nyak. Menurutnya, apabila ini terus dibahas di publik akan menim­bulkan suatu sentimen yang tidak bagus di masyarakat nantinya.

Ketika ditanya Haluan apakah YPKP terdaftar di Kesbangpol Sumbar, Irvan pun tidak mau berko­mentar dengan alasan yang sama.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar seratusan warga Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Keca­matan Guguak Panjang Kota Bukit­tinggi membubarkan paksa kegiatan Diskusi YPKP 65 di rumah kedia­man Ketua YPKP Sumbar di kawa­san Bukik Cangang Bukit­tinggi, Minggu (22/2). Warga marah dan menuding kegiatan YPKP ter­kait dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30 S PKI).

Kecurigaan warga ini didasari hadirnya Ketua YPKP Bedjo Un­tung, yang diduga adalah anak dari Letkol Untung, Pimpinan Dewan Revolusi PKI. Padahal pihak YPKP telah menyebutkan bahwa Bedjo Untung tidak ada hubungan ke­luarga dengan Letkol Untung. Meski demikian, warga tidak mem­per­cayainya begitu saja.

Secara paksa, warga mengusir peserta yang telah hadir di lokasi. Bahkan peserta yang akan masuk ke lokasi kegiatan juga dihadang dan diusir pergi. Peserta yang didominasi oleh orang lanjut usia itu hanya tampak pasrah ketika diusir oleh warga sekitar. Bahkan pengacara Komisi Pem­beratantasan Korupsi (KPK), Nus­yahbani, juga sempat diusir warga ketika tiba di lokasi kegiatan.

Memang, kegiatan diskusi itu tidak hanya dihadiri oleh pihak YPKP dan korban kejahatan 65-66 saja, tapi juga menghadirkan sejum­lah narasumber dari pusat, seperti dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan pengacara Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK), Nusyahbani. (h/tot/wan/mg-isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]