Kepala Daerah Permudah Investor

Meski demikian, lanjut Junaidi, dia terus mengikuti acara kegiatan sosial yang dilakukan HBT di Kota Padang, dikarenakan dia sebagai Tuako Kehormatan HBT Pusat. “Yang jelas saya mendukung program pemerintahan Irwan Pra­yit­no dan tidak benar masalah perizinan rumit untuk membuka usaha, kalau sesuai dengan pera­turan,” ungkapnya.

Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target

Dia mengharapkan agar pe­merintah daerah Sumbar mem­berikan ruang lebih besar kepada investor yang akan berinvestasi. Jangan sampai terkait hal-hal per­izinan dan peraturan membuat inves­tasi lemah di Sumbar.

Sementara Toako Andreas So­fian­di, Ketua HBT didampingi Toako Kehormatan, Junaidi, mene­gaskan, investasi di daerah pasti dipermudah oleh kepala daerah. “Saya mempertegas bahwasanya setiap kepala daerah tentu mem­permudah orang yang ingin berin­vestasi di daerahnya” kata Andreas yang mewakili Junaidi tentang investasi di Sumbar saat ditemui Haluan di Pluit, Jakarta Utara, Senin (23/2).

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun

Tidak hanya di Sumbar saja, kata Andreas, seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota  di selu­ruh  provinsi Indonesia harus mem­berikan kemudahan terhadap setiap investor yang ingin berin­vestasi. Hal itu sesuai dengan pro­gram Presiden Joko Widodo ber­sama menteri-menterinya, di mana  per­i­zinan investor harus dipermudah.

“Presiden bicara, menteri bicara, masuklah investor ke Indonesia, begitu juga di daerah seperti Sum­bar.  Proses izin investor yang bertahun-tahun dia cut. Itu namanya reformasi perizinan, yang menjadi target presiden dalam reformasi birokrasi. Tidak ada yang dipersulit, semua dipermudah,” tegasnya.

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

Terkait statemen  tentang inves­tasi di Sumbar, Andreas menya­takan, sebenarnya Junaidi  berbi­cara selaku tokoh nasional mengajak putra dae­rah kelahiran Sumbar agar berin­vestasi di Sumbar. Baik mere­ka dari etnis Minang maupun etnis Tiong­hoa. Jangan sampai mereka berin­vestasi lebih banyak di luar Sumbar.

Dia menegaskan, Junaidi  pada saat itu dalam pemberitaan ber­bicara dalam skala nasional. Seperti dia mengajak sahabatnya Ketua Apindo Sofyan Wanandi untuk berinvestasi di Sumbar.

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

Selaku yunior dari Junaidi, Andreas dalam skala daerah mengu­raikan, bahwa yang  maksud Junaidi adalah mengajak berinvestasi di Sumbar. Jangan sampai ketinggalan dari daerah di provinsi lain.

“Kita dalam hal ini hanya me­ngim­bau putra daerah agar berin­vestasi di Sumbar. Tidak untuk mempolitisasi, karena kita di HBT dilarang berpolitik. Siapapun guber­nurnya, bupati atau walikotanya, kita tetap imbau agar mengarahkan investasinya di Sumbar. Mau hijau, merah kuning, hitam, biru dan lain sebagainya, kita dalam kapasitas pengusaha,” tegas Andreas.

Dijelaskannya, maksud Toako Junaidi adalah menyesuaikan de­ngan imbauan  Presiden. Yaitu reformasi perizinan dengan mem­berikan kemudahan dan percepatan perizinan.

“Terkait imbauan tersebut, kepa­la daerah seperti gubernur, bupati, walikota yang ada di Sumbar telah berbuat dan telah melakukannya dengan memberikan kemudahan perizinan,” jelasnya.

Sebelumnya, sebagaimana di­muat Haluan, Toako Kehormatan HBT Pusat, Junaidi Perwarta di sela-sela perayaan Imlek 2566, Kamis (19/2) melakukan wawancara de­ngan war­tawan Haluan di Jakarta. Wa­wancara juga membahas tentang investasi di Sumbar dan per­soalan­nya.  Dari wawancara tersebut  terbit berita di Haluan dengan “Sumbar Tak Di­minati Investor” pada Jumat (20/2). Juga disinggung di antaranya, pe­nyebab permasalahan investasi, soal rumitnya persoalan perizinan dan lainnya.  Namun begitu terbit, ada pi­hak yang merasa tidak nyaman de­ngan berita tersebut. Padahal kalimat dan isi  berita tidak secui­lpun me­nying­g­ung persoalan politik. (h/nas-lex)