Renah Indojati Diusulkan Lagi

“Yang gagal disetujui men­jadi DOB pada DPR periode lalu tidak otomatis dibahas pada periode sekarang ini, tapi harus diusulkan kembali, ter­masuk Renah Indojati,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, di Jakarta, Senin (23/2).

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Seperti diketahui, pada pada DPR periode lalu ada usulan 87 RUU DOB yang gagal disetujui menjadi DOB. Salah satunya adalah usulan pembentukan Kabupaten Re­nah Indojati yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Lukman Edy, pem­­bentukan DOB sudah ti­dak ada masalah lagi karena mora­torium pembentukan DOB sudah dihentikan karena su­dah dimasukkan RUU ko­mu­latif dalam Program Legis­lasi Nasio­nal (Prolegnas) 2015-2019.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

“Karena itu, Komisi II menargetkan pembentukan 25 daerah otonom baru dalam tahun ini. Daerah yang gagal disetujui menjadi DOB pada periode lalu bisa mengusulkan kembali,” kata anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bang­sa (PKB) itu.

Usulan pemekaran atau pem­bentukan DOB tersebut kata Luk­man Edy, tidak hanya terbatas pada daerah yang gagal pem­bentukannya pada DPR periode lalu, tapi juga daerah yang belum pernah diusulkan sama sekali.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

“Daerah yang perlu diusulkan pemekarannya itu adalah daerah yang wilayahnya terlalu luas dan kapasitas fiskalnya terlalu besar. Wilayah yang terlalu luas membuat pelayanan masyarakat lambat. Se­dangkan fiskal yang besar bisa memicu korupsi. Seperti kabupaten di Riau, fiskalnya Rp 3 triliun/tahun dan karena itu perlu dimekarkan,” kata anggota DPR Dapil Riau itu.

Dijelaskan Lukman Edy, untuk proses mengajuan DOB dimulai lagi dari nol, tidak terkecuali bagi daerah yang sudah diusulkan untuk dime­karkan pada DPR periode lalu. “Jika memang tidak ada perubahan, maka dokumen itu bisa digunakan kembali untuk usulan pembentukan DOB,” jelas Lukman Edy.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Sedangkan pengusulannya dia­jukan ke pemerintah dan tem­busan­nya disampaikan ke Komisi II. “Ka­rena UU pembentukan DOB tidak bisa lagi menjadi UU inisiatif DPR, semuanya dari pemerintah. Sampai saat ini Komisi II sudah menerima sejumlah usulan DOB,” katanya.

Namun Lukman Edy meng­ingatkan, pembentukan daerah otonom baru sekarang ini berbeda dengan periode sebelumnya yang langsung menjadi daerah otonom. “Kalau sekarang beda, tidak lang­sung menjadi daerah otonom, tapi harus menjadi daerah administratif dulu dalam waktu  paling lama 3 tahun. Bisa saja 2 tahun menjadi daerah otonom yang definitif,” terang Lukman Edy.

Selama menjadi daerah admi­nistratif, jelas Lukman Edy, tidak memiliki anggaran sendiri dan APBD­nya tetap menempel kepada provinsi atau kabupaten/kota induk­nya.

Kepala Biro Pemerintahan  Set­daprov Sumbar Mardi yang dihu­bungi tadi malam mengatakan, Pem­prov Sumbar siap mendukung usu­lan pemekaran Renah Indojati ini.

“Bagus lah kalau ini memang akan dilanjutkan kembali kita akan mendukung,” terangnya.

Sebelumnya, tokoh Pesisir Sela­tan Alirman Sori mengatakan bah­wa pembentukan Kabupaten Renah In­dojati sudah memenuhi per­syaratan.

DPRD Sumbar Sambut Baik

Dewan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) Sumbar menyambut baik  rencana Komisi II DPR RI untuk memasukkan kembali  Renah Indojati  sebagai DOB dalam Pro­gram Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015.

“Terkait rencana pembentukan DOB Renah Indojati ini, pemba­hasannya sudah selesai. Mulai dari dari kajian akademik, pembentukan pansus, paripurna, hingga semua persyaratan lain telah kita siapkan di tingkat daerah. Hanya saja, pada pengusulan periode  lalu ini belum dikabulkan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano saat dihubungi tadi malam.

Menyinggung permintaan Ko­misi II DPR yang menginginkan setiap DOB yang gagal untuk kem­bali memasukkan usulan, dika­takannya, itu tak akan ada persoalan bagi Sumbar. Sebab  daerah ini memang  sudah siap untuk kembali melakukannya.

“Jika pemerintah pusat merasa perlu adanya surat baru, kita akan siapkan,  dan akan disertai dengan memasukkan dokumen yang lama. Jika Renah Indojati memang masuk dalam Prolegnas 2015,  kita dari DPRD juga telah siap untuk me­ngang­garkannya pada APBD per­ubahan,” papar Arkadius.

Disampaikannya juga,  jika DOB Renah Indojati memang terbentuk, sejumlah keuntungan akan didapat oleh daerah setempat. Per­tama,­rentang kendali dari masyarakat ke pemerintah kabupaten akan lebih dekat. Dengan  begitu, pemerintah  setempat  akan lebih mudah memantau pembangunan dan per­tum­buhan ekonomi masyarakat.

Kedua, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam akan lebih terfokus. Ketiga, dengan ada­nya DOB ini, katanya, sumber daya alam yang ada  akan bisa terkelola secara optimal.

“Yang utama sekali adalah, daerah tersebut  akan bisa ber­kompetisi dengan kabupaten tetang­ganya secara sehat. Sehingga per­ekonomian masyarakat juga akan meningkat,” pungkas Arkadius.

Renah Indojati secara ad­minis­tratif terdiri dari enam kecamatan yaitu Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lubang dan Silaut. Wilayah ini pada dasarnya adalah wilayah empat nagari yaitu Nagari Inderapura (Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura), Nagari Tapan (Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan), Nagari Lunang (Kecamatan Lunang) dan Nagari Silaut (Ke­camatan Silaut).

Renah Indojati diawali dengan Kerajaan Indojati di Muaro Silaut dan dilanjutkan oleh Teluk Air Pura di Muaro Sakai Inderapura. Pada masa selanjutnya kemajuan di wila­yah ini ditandai dengan majunya Kerajaan Inderapura pada abad ke 8 Masehi yang kemudian menjadi Kesultanan Inderapura semenjak abad 16 M. Kerajaan ini pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di pesisir barat Sumatera dengan wilayah kekuasaan mencapai wila­yah Pasaman Barat, Padang Paria­man, Padang di utara , Pesisir Selatan hingga Mukomuko di selatan. (h/sam/mg-isr/mg-len)