Pembahasan Ranperda Nagari Harus Libatkan Daerah

“Selain itu, ranperda nagari ini juga harus mengakomodir tradisi lokal,” sebut Buya Mas­,ud Abidin lagi.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

Di sini menjelaskan, nagari tidak bisa dibangun dari struk­tur dan sistim pemerintahan administrasi semata. Hal itu karena, nagari tidak bisa di­lepas­kan dari tradisi lokal yang mempengaruhi sistim dan str­uk­tur pemerintahan tersebut.

Pada  kesempatan yang sama,  Anggota Tim Perumus lainnya, Zaitul Ikhlas menga­takan, dalam pembentukan ranperda nagari, terlebih da­hulu harus ada penyamaan persepsi. Setelah mendapatkan persepsi atau pemahaman ya­ng sama, barulah nantinya bisa dirumuskan suatu bentuk sis­tim pemerintahan nagari yang bisa mengakomodir tradisi lokal atau masalah adat yang berlaku di setiap nagari.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano  selaku koordinator Komisi I DPRD Sumbar me­nga­takan, sejumlah masukan dan saran dari segala lapisan sangat dibutuhkan guna me­lahir_kan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang ako­modatif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Untuk itu, kepada tim perumus diharapkan dapat melengkapi aturan yang sangat prinsip yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat adat sehingga Perda Nagari dapat menjadi payung hukum yang benar-benar bermanfaat di tengah masyarakat,” katanya.

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

Anggota Komisi I DPRD Sumbar Aristo Munandar menegaskan, kajian dan pen­dalaman Ranperda Nagari memang harus melibatkan segala elemen  dalam masya­rakat. Selain itu, Ranperda Nagari sebagai tindaklanjut dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa harus dibahas dengan hati-hati.

“Semua karena, rencana bentuk pemerintahan terendah di Sumbar adalah nagari se­bagai desa adat,” katanya.

Baca Juga : Memasuki Musim Kemarau, Perumda AM Kota Padang Minta Warga Hemat Air

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Amora Lubis  juga menekankan, meskipun secara umum bentuk pemerintahan terendah adalah pemerintahan nagari, diminta harus ada ba­gian-bagian yang akan menga­komodir beberapa daerah se­perti Ke­pulauan Mentawai dengan ma­sya­rakatnya yang heterogen.

Untuk hal ini, Ketua Ko­misi I DPRD Sumbar Marlis menyebut dalam waktu dekat bupati/walikota memang akan diajak untuk duduk bersama membahas tentang rencana pembentukan Perda Nagari ini. Kemudian, poin-poin yang akan mengakomodir daerah yang heterogen seperti Men­tawai juga akan dibicarakan. (h/mg-len)