Renah Indojati Dimulai dari Nol

Menurut Dodi Riatmadji, dokumen lama yang dijadikan persyaratan untuk DOB tidak bisa digunakan lagi dan harus dilakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang baru sebagai daerah persiapan.

Namun yang pasti me­nurut Dodi Riatmadji, pe­merintah belum akan mem­bahas pem­bentukan daerah persiapan dalam waktu dekat ini karena peraturan pe­me­rintah (PP) yang mengatur secara teknis menge­nai pem­bentukan dae­rah persia­pan tersebut belum keluar.

“Kita tunggu dulu PP-nya ke­luar,” kata Dodi.

Salah satu PP yang harus ditung­gu keluar adalah mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Jika PP-nya sudah ada, sambung Dodi, baru dilakukan proses pem­bentukan daerah persiapan tersebut.

”Jika sudah ada usulan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan, baru­lah dilakukan kajian oleh tim. Salah satu kajian itu adalah mengenai prospek daerah tersebut untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, apakah bisa dijadikan daerah otonom baru,” kata Dodi.

Dodi menjelaskan, pembentukan daerah persiapan tidak perlu diba­has dan mendapat persetujuan dari DPR. “Untuk pembentukan daerah persiapan ini hanya dengan PP yang dikeluarkan pemerintah, tidak de­ngan UU. Jadi tidak perlu dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR. Dengan DPR mungkin hanya koordinasi saja ,” kata Dodi.

Dijelaskan Dodi, jika dalam masa 3 sampai 5 tahun daerah persiapan tersebut memungkinkan untuk di­ting­katkan menjadi daerah otonom baru maka pemerintah baru mengu­sulkan RUU pembentukan daerah otonom ke DPR. Senada dengan Dodi, pakar oto­nomi daerah Djo­hermansyah Djohan juga mengatakan bahwa persyaratan pembentukan daerah otonomi baru berbeda dengan dae­rah persiapan. “Prosesnya dimulai dari nol lagi dan diajukan dengan ketentuan peraturan perundang-unda­ngan yang baru,” kata Djo­hermansyah.

Jika dokumen yang digunakan saat mengusulkan sebagai daerah otonom baru digunakan kembali untuk mengajukan daerah persiapan maka harus diperbaiki. “Datanya harus di-upgrade dan di-update, sesuai dengan kondisi yang baru dan persyaratan untuk menjadi daerah persiapan,” jelas mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.

Dikatakan Djohermansyah, un­tuk pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan abso­lut, seperti luas wilayah dan jumlah penduduk. “Syarat absolut ini mu­tlak dipenuhi untuk daerah persia­pan. Bisa saja luas wilayah meme­nuhi syarat tapi jumlah pen­duduk­nya tidak. Tentu ada persyaratan lainnya, seperti kemampuan keua­ngan daerah itu sendiri,” katanya.

Djohermansyah juga mengakui bahwa PP yang mengatur secara teknis pembentukan daerah per­siapan tersebut belum keluar sampai saat ini. PP tersebut adalah Desar­tada, PP tentang perubahan PP Nomor 78 tahun 2007.

”Rancangan PP Desartada itu sudah disiapkan menjelang saya pensiun menjadi Dirjen Otda dan mungkin perlu ada perubahan lagi sehingga belum keluar. Jadi, tanpa ada PP itu belum bisa diproses pembentukan daerah persiapan,” pungkas Djohermansyah Djohan.

Jangan dari Nol

Tokoh masyarakat Pesisir Sela­tan meminta pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Renah Indo­jati tidak dimulai dari nol atau tidak diulang lagi dari awal, akan tetapi harus dilanjutkan berkas yang telah sampai di DPR dan DPD.

“Kita harapkan jangan sampai dimulai dari nol dalam pengajuan DOB Renah Indojati. Karena kita dahulu sudah lengkap dari segi administrasi, subtansi dan penin­jauan lapangan,” harap Alirman Sori, tokoh masyarakat Pesisir Selatan kepada Haluan, Selasa (24/2)

Mantan ketua komite I DPD RI ini menyatakan, seharusnya berkas yang sudah ada di sekretariat DPD dan DPR tinggal ditindaklanjuti, dibahas dan disahkan. Pada saat itu ada 65 DOB yang dimoratorium. Salah satunya DOB Renah Indojati telah memenuhi persyaratan lengkap.

Hal senada juga dikatakan oleh Raswin, Ketua panitia persiapan pemekaran  DOB Renah Indojati. Dia menegaskan seharusnya DPR tinggal melanjutkan proses yang tertunda pasca moratorium pemben­tukan DOB Renah Indojati periode lalu.

“Saya mempertanyakan apa pa­yung hukumnya pemekaran kabu­paten Indojati harus dimulai lagi dari nol atau diulang lagi dari awal. Sepengetahuan saya, hasil raker yang antara pemerintah dan DPR tidak dinyatakan demikian. Kalaupun dari nol, kita akan tetap memper­juang­kan juga.” kata Raswin saat dihu­bungi melalui telepon genggamnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Haluan, Selasa (24/2) komisi II DPR menargetkan pembahasan RUU pembentukan 25 DOB pada tahun 2015 ini. Lukman Edy, wakil ketua komisi II DPR RI menyatakan proses pengajuan DOB dimulai lagi dari nol, tidak terkecuali bagi daerah yang sudah diusulkan untuk dime­karkan pada DPR periode lalu.

Lengkapi Dokumen

Namun demikian, Bupati Pessel Nasrul Abit menyatakan bersedia melengkapi dokumen permohonan pemekaran sekiranya ada dokumen lama yang kurang. Pemkab Pessel segera berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Sumbar dan Ke­men­dagri soal persyaratan pemekaran.

Bupati Pessel menyebutkan, pihaknya tidak keberatan sekiranya ada tambahan dokumen untuk pe­nga­juan pemekaran Pesisir Selatan.

Disebutkannya, Pemkab Pessel belum mendapatkan persyaratan baru jika itu memang ada. Namun Pemkab Pessel berkeyakinan keku­rangan adminisrtasi mungkin tidak seberapa, karena persyaratan utama pemekaran sebagaimana diatur undang - undang telah terpenuhi.

Sementara itu, masyarakat Pes­sel menyambut positif peluang peme­karan tahun 2015 ini. Duku­ngan pemekaran mengalir dari organisasi perantau seperti IKPS dan lain lain.

Pemkab Pesisir Selatan pun telah mempersiapkan secara matang ke­per­luan Calon Daerah Otonomi Baru Renah Indojati.Persiapan tersebut antara lain pembuatan SOTK Kabupaten Renah Indojati, dana operasional dua tahun ber­turut-turut dan penyiapan 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sekda Pessel Erizon di Painan mengatakan, Kabupaten Pessel telah siap dengan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dia mengingatkan segala kebu­tuhan bagi calon DOB merupakan tanggung jawab Kabupaten Pesisir Selatan. “Mulai dari struktur orga­nisasi tata kerja, hingga pembiayaan selama dua tahun pasca RUU DOB RIJ ditetapkan,” katanya.

Menurutnya, saat obervasi lapa­ngan tahun lalu Pemprov Sumbar juga mempersiapkan dana untuk Calon DOB Renah Indojati Rp5 miliar selama dua tahun berturut turut.

Pemprov Sumbar sangat men­dukung upaya pemekaran Kabu­paten Pesisir Selatan. Soalnya selama ini rentang kendali pemerintahan sangat jauh dari pusat kabupaten.

Selain itu kini juga sudah disiap­kan lahan seluas 200 hektare untuk kompleks perkantoran atau pusat pemerintahan kabupaten di kawasan Bukik Buai Tapan. Lahan itu masih bisa diperluas lagi sesuai kebutuhan. Lokasinya berada di antara Keca­matan Pancungsoal dan Basa Ampek Balai Tapan.

Dedi Rahmanto Putra tokoh masarakat Tapan yang saat ini Ang­gota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan, untuk pengembangan infrastruktur penun­jang lainnya, sudah menjadi kewaji­ban pemerintah daerah induk untuk melanjutkannya. Selain itu, partisi­pasi masyarakat juga akan men­dorong percepatan pemba­ngunan sehingga ketika DOB terben­tuk sudah siap dengan fasilitas pe­merintahannya. (h/sam/lex/har)