Samad Diperiksa, BW Menolak

“Saya apresiasi terhadap pre­siden yang tidak melantik Komjen BG. Namun, itu belum cukup kare­na kriminalisasi masih terus terjadi kepada KPK,” kata Ahmad Syafii seusai menggelar diskusi tentang kepemimpinan dan kemajemukan negara di Jakarta, Selasa Sore (24/2).

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Oleh karena itu, Maarif men­desak Presiden Jokowi agar me­ngambil sikap atas tindakan-tin­dakan tersebut. “Bisa kita lihat, tuduhan kasusnya adalah hal-hal yang kecil dan tidak terlalu perlu untuk dikasuskan hingga seperti sekarang,” ujarnya.

Syafii Maarif mendesak agar Kepala Badan Reser­se Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso dicopot atau diganti dari jabatannya.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Menurut Syafii Maarif, Bares­krim sudah terlihat motifnya, karena selalu mempermasalahkan kasus kecil namun mengarah pada pejabat tinggi negara. “Lebih baik dicopot saja Kabareskrim-nya, jika masih mengkriminalisasi KPK dan instansi lain,” kata Ahmad Syafii.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan, langkah Presiden membatalkan pelantikan Budi Gu­na­wan, tidak cukup dan tidak me­nyelesaikan masalah.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Miko mengatakan, Jokowi seha­rusnya bisa bersikap tegas untuk menghentikan semua tindakan kri­minalisasi terhadap KPK.

Sikap Presiden untuk mener­bitkan peraturan pemerintah peng­ganti undang-undang (Perppu) ten­tang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK adalah langkah yang justru melegitimasi dan membiarkan tin­d­a­kan kriminalisasi terhadap KPK.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Dikatakan, KPK harus terus bergerak memberantas korupsi. PSHK mendesak KPK untuk melan­jutkan kasus Budi Gunawan dan kasus-kasus tindak pidana korupsi lain yang sedang ditangani oleh KPK.

Menolak Diperiksa

Sementara itu Ketua KPK non­aktif Bambang Widjojanto tidak bersedia diperiksa penyidik Direk­torat Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Khusus Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Selasa (24/2). Bahkan, sikap ini diperlihatkan Bambang meski dia sudah berada di kompleks Mabes Polri.

Bambang yang diapit tiga kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim pada pukul 14.08 WIB  Selasa kemarin.  Sebelumnya Bambang  sempat memberi keterangan kepada pers soal kedatangannya di tangga Gedung Bareskrim. Bambang me­nga­takan, kedatangannya ialah un­tuk memenuhi panggilan penyi­dik. Namun  setelah itu, bukannya masuk ke dalam Gedung Bareskrim, Bam­bang malah berjalan ke arah luar kompleks Mabes Polri. Bam­bang melewati Gedung Bareskrim tanpa menoleh. Dia tak menjawab me­ngapa dirinya tidak mendatangi Bareskrim untuk diperiksa.

Hal itu sempat membuat bi­ngung provos yang berjaga di pintu Bareskrim. “Lah, itu kenapa pergi ya?” ujar salah seorang di antaranya.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Bambang, Nursyahbani Katjasungkana, memberikan alasan Bambang tidak bersedia diperiksa.

Ada sejumlah hal yang jadi per­tanyaan Bambang dan harus dijawab oleh penyidik. “Beliau (Bambang Widjojanto) menolak untuk dipe­rik­sa. Ada beberapa hal yang hendak di­klarifikasi dulu ke penyidik. Sete­lah itu dijawab, baru Pak Bam­bang ber­sedia diperiksa,” ujar Nursyahbani.

Kuasa hukum Bambang , Asfi­nawati, menduga ada yang janggal di balik penangkapan kliennya pada 23 Januari lalu. Salah satu petugas yang menangkap Bambang, Kombes (Pol) Viktor E Simanjuntak bela­kangan diketahui bukan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri.

Padahal, yang diberi kewenangan melakukan jemput paksa seorang tersangka hanya penyidik Polri. Hal tersebut, kata Asfinawati, terungkap dalam surat rekomendasi yang dike­luarkan oleh Ombudsman. “Kalau kembali ke rekomendasi Ombud­sman, ada rekomendasi Kombes Viktor untuk ditindak. Dia ikut menahan tapi tidak ada di sprindik,” ujar Asfinawati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Setelah Ombudsman meminta keterangan sejumlah pihak, dike­tahui bahwa Viktor merupakan Perwira Menengah Lembaga Pen­didikan Polri. Asfinawati menduga Viktor memiliki keterkaitan dengan Kom­jen  Budi Gunawan yang dite­tap­kan sebagai tersangka oleh KPK, karena sama-sama berasal dari Lemdikpol.

“Ada hubungan apa dengan BG yang dikasuskan di KPK? Tahu sendiri Lemdikpol siapa kepalanya. Berarti ada hubungan erat antara BG dan pamennya yang melakukan penangkapan kepada BW,” kata Asfinawati.

Pemeriksaan Bambang, Selasa kemarin  adalah kali ketiga sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Januari 2015 silam. Namun, kali ini  BW tidak bersedia diperiksa penyi­dik Direktorat Tindak Pidana Eko­nomi dan Kejahatan Khusus Bares­krim Polri sebagai tersangka.

Bambang adalah tersangka kasus dugaan menyuruh saksi mem­beri­kan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kota­waringin Barat antara Sugianto Sabran dan Ujang Iskandar pada 2010 silam.

Bambang sendiri adalah kuasa hukum Ujang Iskandar. Kala itu, sidang yang salah satu panelisnya adalah Akil Mochtar memenangkan kubu Ujang. Nyaris lima tahun kemudian, yakni 19 Januari 2015, Sugianto Sabran melaporkan Bam­bang ke Bareskrim Polri. Dia menu­ding Bambang menyuruh para saksi di sidang MK 2010 silam untuk memberikan keterangan palsu.

Samad Sakit

Dari  Makassar  dilaporkan,  setelah lebih dari satu jam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Markas Polda Sulselbar, Ketua nonaktif KPK Abraham Samad mendadak jatuh sakit.

Proses pemeriksaan yang tengah berjalan pun terpaksa dihentikan dan akan kembali dijadwalkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kri­minal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulselbar. Samad keluar dari ruang penyidik dan langsung menuju ke masjid yang berada samping Gedung Dit Reskrimum Polda Sulselbar, tempat dia diperiksa.

Samad yang hendak menunaikan shalat dzuhur dikawal ketat aparat kepolisian.  Kepala Bidang Hu­bungan Ma­syarakat Polda Sulselbar Komisaris Besar Endi Sutendi menyatakan, kondisi kesehatan Samad terganggu hing­ga pe­me­riksaan terpaksa di­hentikan.

Menurut Endi, sebelum me­ngaku sakit, dalam pemeriksaan satu jam, Samad telah mendapatkan 15 pertanyaan.

“Ter­sangka juga mengaku tidak pernah memalsukan dokumen seperti yang dituduhkan,” kata Endi.

Saat  Abraham Samad diperiksa di ruang penyidik, massa dari pu­luhan organisasi yakni Forum Um­mat Islam (FUI) Sulsel, Front Pem­bela Islam (FPI), Pemuda Penegak Syariat -KPPSI, Laskar Pembela Islam, Hidayatullah, Angkatan Muda Ka’bah, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (Laki-P45), generasi muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar dan Yayasan Raushan Fikra,  melakukan aksi demonstrasi di depan Markas Polda Sulselbar Jl Perintis Kemer­dekaan, Makassar, Selasa.

Massa datang ke Polda Sulselbar dengan berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua dan empat untuk memberikan dukungannya kepada Abraham Samad.

Para pengunjuk rasa mendesak agar kasus-kasus korupsi, seperti Century, BLBI, Hambalang, SKK Migas serta kasus-kasus korupsi lainnya segera ditun­taskan. Mereka juga meminta agar segala bentuk kriminalisasi terhadap KPK dihen­tikan dan Abraham Samad dan Bam­bang Widjojanto dibebaskan dari se­gala rekayasa kasus tuduhan yang di­tim­pakan kepadanya. (h/dn/kcm/rol)