Ratusan Ekskavator Masih Beroperasi di Solsel

Upaya pemberantasan tam­­bang ilegal ini sudah dila­kukan oleh Pemkab Solok Selatan, Pemprov Sumbar, Polda Sumbar dan pihak ter­kait lainnya, namun hasilnya belum masksimal. Pihak Ke­polisian mengaku kesulitan menangkap pelaku tambang liar karena medan yang sulit. Pa­ra penambang liar ber­o­pe­rasi di sungai yang berada di tengah hutan.

Baca Juga : Polres Dharmasraya Gelar Razia Narkoba ke SMAN 2 Pulau Punjung

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar Ali Musri menga­takan, dari hasil tinjauan pihaknya di lokasi tersebut, kegiatan pe­nam­bangan emas dilakukan dengan mengeruk palung (ba­dan) dan tebing sungai dengan menggunakan alat berat ekska­vator dan perahu dompeng.

Hal ini mengakibatkan ter­jadinya gerusan pada palung dan tebing sungai dan memicu ke­rusakan pa­da te­bing sungai, se­di­mentasi yang tinggi serta me­nye­babkan tercemarnya kua­litas air. Di samping itu akan terjadi perubahan besar-besaran pada bentuk dan uku­ran, sifat, jenis dan perilaku sungai dengan segala aspek dinamika yang saling terkait dengan lingkungan di sekitarnya.

Baca Juga : ODGJ Mengamuk, Satpol PP Kota Padang Lakukan Penertiban

Untuk mengantisipasi agar kon­disinya tidak se­makin pa­rah, Dinas PSDA bersama Ke­polisian Da­erah Sum­bar, Pe­me­­­­rintahan Da­­­e­rah Ka­bu­paten Sol­sel, DPRD Sol­­­s­el, pada Se­la­sa (24/2) me­­la­­ku­kan rapat koordinasi membahas masalah itu.

Ali Musri mengatakan kebe­radaan tambang dengan alat berat harus diatasi sesegera mungkin. “Jika tidak keberadaan sungai dan ekosistem akan terancam,” ujarnya.

Baca Juga : Dinas Sosial Kota Padang: Orang Gila yang Mengganggu Keamanan Sudah Kita Amankan

Dikatakannya  juga, untuk men­cegah berlanjutnya ancaman atas keberadaan Sungai Batang Hari, pemerintah harus membentuk Sa­tuan Petugas (Satgas) di tingkat Kabupaten/Provinsi/gabungan, lea­ding sektor lainnya.

“Sesungguhnya, tak masalah jika di sungai batang hari ada aktivitas penambangan emas atau penam­bangan lainnya. Tapi itu dilakukan dalam bentuk tambang rakyat, jika dilakukan dengan alat berat atau ekskavator, akan mengganggu ke­beradaan sungai,” paparnya.

Baca Juga : Orang Gila di Kota Padang Meresahkan, Pengendara Motor Dilempar Batu

Ketua DPRD Solok Selatan H Khairunas mengatakan jika pe­merin­tah akan melakukan pener­tiban terhadap aktivitas penam­bangan, terlebih dahulu harus dica­ri­­kan solusi untuk masyarakat yang me­nekuni mata penacaharian tersebut.

“Sebab, sebahagian besar masya­rakat kita yang ada di sekitar sungai Batang Hari pekerjaan mereka adalah sebagai penambang. Jika kegiatan itu dilarang akan makan apa mereka,” katanya. Untuk me­nin­daklanjuti perma­salahan yang se­makin hari semakin pelik, Kapolda Sumbar, Brigjen Bambang Sri Her­wan­to, meminta semua pihak terkait bahu-membahu dan mencarikan solusi yang strategis agar lingkungan tetap terjaga demi kebaikan 100 hingga 200 Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di lokasi tersebut.

“Ini dampaknya sangat luar biasa, apalagi penggunaan bahan kimia, pencemaran lingkungan yang diakibatkannya sangat berbahaya. Tidak sekarang saja, hingga puluhan tahun ke depan akan terasa dam­paknya,” ujar Bambang.

Pencemaran air oleh bahan kimia yang disebabkan penam­bangan liar akan merusak ekosistem yang berada di sekitar area pe­nambangan. “Bila air tercemar maka ikan dan makhluk hidup lain serta tumbuh-tumbuhan juga akan ikut tercemar,” jelas Bambang.

Penyelesaian masalah ini secara hukum tentu bukan satu-satunya cara, tambah Bambang, sedangkan kendala yang dihadapi adalah be­ratnya medan ke lokasi penam­bangan. “Belum lagi kita sampai ke lokasi, para pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri ke hutan atau perbukitan,” tambahnya.

Di samping itu, Bambang juga menegaskan kalau ada aparat pene­gak hukum yang terlibat dalam penambangan liar, pihaknya akan menindak tegas. “Tapi tentu harus jelas bukti-bukti keterlibatan oknum tersebut,” tegasnya.

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, yang juga hadir pada rapat koordinaasi sangat berharap strategi yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban tambang emas liar di daerahnya, bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Muzni, salah satu hal terpenting dalam mengantisipasi permasalahan adalah bagaimana mele­galkan aktivitas penambangan tersebut. “Kalau legal tentu akan bermanfaat untuk daerah, akan menunjang pen­dapatan daerah guna memacu pem­bangunan serta mense­jahterakan rakyat Solok Selatan,” papar Muzni.

Muzni juga menjelaskan bahwa akibat penambangan liar, negara mengalami kerugian ratusan juta bahkan miliaran setiap harinya. “Ada puluhan hingga ratusan alat berat yang beroperasi di lokasi penambangan, semuanya belum legal. Ada yang sudah mengantongi izin, namun belum beroperasi,” jelasnya. (h/mg-fds)