Bupati Tanggapi 100 Pertanyaan DPRD

Enam Ranperda yang di­ajukan bupati itu adalah Ran­perda pengelolaan zakat, izin usaha depot air minum, pe­ngelolaan pendidikan, izin usaha jasa internet, perubahan Perda No.24 tahun 2007 ten­tang pokok-pokok pengelo­laan keuangan daerah serta peru­bahan Perda No.13 tentang retribusi jasa usaha.

Baca Juga : Pengurus HIPMI 3 Daerah Dilantik Serentak di Payakumbuh

Menurut Bupati M Shadiq Ranperda pengelolaan zakat ke depannya sangat di­pe­r­lukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan ope­rasional Badan Amil Zakat (BAZ) yang menghimpun dan men­distribusikannya kepada pi­hak yang berhak meneri­manya.

Sementara Ranperda izin usaha depot air minum diper­lukan mengingat semakin me­ningkatnya usaha depot air minum isi ulang yang me­mer­lukan pengawasan dan pem­binaan intensif guna men­jaga kesehatan dan kualitas air yang akan dikonsumsi ma­syarakat.

Baca Juga : Amazing! Inilah 'The Power of Emak-emak' dari Pariaman yang Bikin Takjub

“Saat ini sudah ada se­banyak 94 unit usaha depot air minum isi ulang, yang harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha pertdagangan, izin usaha, izin gangguan dan tanda daftar perusahaan,” tuturnya.

Hal yang sama juga pada pengajuan Ranperda layanan internet, di mana keberadaan layanan internet semakin tum­buh berkembang, perlu laya­nan Pemkab untuk melindungi masya­rakat dari dampak yang ditimbulkan jasa layanan inter­net, yang saat ini sudah ber­operasi di Tanah Datar se­banyak 101 unit yang terse­bar di sejumlah wilayah keca­matan hingga nagari dan jorong.

Baca Juga : FOTO: Polisi Sita 49 Batang Kayu Balok Diduga Hasil Ilegal Logging

Sidang dipimpin Ketua DPRD Zuldafri Darma, di­dampingi wakil ketua Saidani dan Irman, dihadiri sejumlah 20 orang anggota legislatif. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri unsur Muspida, Sekda Hardiman, pimpinan SKPD, Camat dan Wali Nagari se Kab.Tanah Datar. (h/emz)