Walhi: Data Kualitas Udara Kementerian LHK Aneh


Rabu, 25 Februari 2015 - 19:44:07 WIB
Walhi: Data Kualitas Udara Kementerian LHK Aneh

Menurut Khalisah, KLHK seharusnya melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. “Kalau dari pemberitaan di media, indikatornya lebih banyak administratif, kebijakan regulasi di daerah dan formalitas legal. Selalu saja dalam setiap pemberian penghargaan kepada kota-kota itu selalu indikator yang digunakan adalah adminstiratif, tidak melihat fakta-fakta di lapangan,” ujar Khalisah.

Menurutnya, KLHK seharusnya melakukan evaluasi dulu sampai menemukan indikator penilaian yang tepat dan penilaian masyarakat meskipun pemberian penghargaan seperti itu, lanjutnya bisa dijadikan sebagai insentif agar suatu daerah termotivasi memperbaiki kualitas lingkungan hidup. “Kalau indikatornya hanya administratif dan tidak menjangkau persoalan lingkungan hidup yang sesungguhnya, pemberian penghargaan seperti itu ketika pada faktanya tidak terjadi justru makin membuat demoralisasi bagi kota-kota lain karena menganggap penilaiannya hanya seperti itu,” jelas Khalisah.

“Kebijakan memang salah satu itikad untuk menunjukkan pemerintahan punya political will yang baik atau tidak, tetapi sejauh ini kita lihat implementasi kebijakan baik dari pemerintah daerah maupun pusat hampir rata-rata jeblok jadi tidak bisa hanya mengacu pada hal-hal yang bersifat administratif dan formalitas kegal sehingga fakta-fakta di lapangan harus dilihat dan sejauh mana keterlibatan masyarakat ketika menilai,” tambahnya.

WALHI juga mengkritik bahwa penilaian kualitas udara pada suatu kota tidak bisa hanya dengan memantau dari sektor transportasi. “Sumber pencemaran udara bukan hanya dari asap kendaraan tetapi juga sektor lain misalnya dari polusi industri. Misal di Samarinda, di sana paling buruk krisis lingkungan di sana dari tambang. Memang di kota besar kebanyakan sektor dominan di transportasi tetapi sektor lain berkontribusi. Kalau Palembang juga dari kebakaran hutan dan lahan sehingga itu perlu dilihat. Lalu untuk wilayah yang banyak pabrik bagaimana?” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pen­cemaran Lingkungan, MR Karliansyah, mengatakan penilaian pencemaran udara dilakukan pada sektor transportasi karena sektor transportasi menyumbang 70 persen pencemaran udara. “70 persen sumber emisi udara di perkotaan itu dari sektor transportasi,” kata Kar­liansyah. Ia menambahkan bahwa penilaian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dilihat secara fisik sebesar 95 persen dan 5 persen dari administrasi. (h/net)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]