31 Daerah Belum Anggarkan Dana Pilkada


Rabu, 25 Februari 2015 - 19:51:10 WIB
31 Daerah Belum Anggarkan Dana Pilkada

Ke-31 daerah tersebut termasuk di antara 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di Januari hingga Juni 2016. Sedangkan untuk ketiga daerah otonom baru, yakni Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan, sudah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada.

Baca Juga : Tak Lagi Menjabat, Bupati Yusuf Lubis Nyatakan Siap Maju ke Senayan

Dodi menjelaskan fasilitas yang dimaksud tersebut menyangkut solusi payung hukum terhadap pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) supaya dana Pilkada dapat tersedia dalam waktu dekat.

“Untuk kepentingan mendesak, seperti yang terjadi sekarang ini, pemda bisa saja membuat APBD tanpa persetujuan DPRD.  Nanti persetujuan itu bisa menyusul berikutnya, itu dalil hukum yang kami (Kemendagri) anut,” jelas Dodi.

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Mendagri, sebagai pengganti Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, guna menegaskan kepastian anggaran piLkada.

“Kemendagri akan menegaskan kembali dengan segera menerbitkan Surat Mendagri dalam waktu dekat kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang daerahnya akan Pilkada di 2015,” tambahnya.

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana

Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum mengingatkan agar kebijakan pencairan dana Pilkada tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemangku audit keuangan negara supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pertanggungjawaban pasca-Pilkada.

“Itu perlu dikoordinasikan dengan pihak auditor, BPK atau BPKP karena kalau tidak itu bisa jadi ada pihak yang ingin ‘bermain’.  Bisa-bisa pasca-Pilkada nanti, KPU di daerah jadi ‘korban’,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Baca Juga : Musda X Golkar Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir Pimpin DPD II Golkar

KPU mengkhawatirkan adanya daerah yang belum menganggarkan dana Pilkada karena tahapan Pilkada serentak gelombang pertama akan dimulai Juni.

“Kami khawatir soal ketersediaan dana karena pada Pilkada serentak gelombang pertama nanti jumlah daerahnya bertambah.  Dan perkiraan kami April sudah tuntas semua peraturan dan sosialisasi, kemudian Mei atau Juni tahapan Pilkada bisa mulai dilaksanakan,” ujarnya. (h/ans)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]