Master Antikorupsi


Rabu, 25 Februari 2015 - 19:52:20 WIB
Master Antikorupsi

Terlepas dari kelemahan itu, Jokowi merupakan master pemberantasan korupsi karena telah mengambil keputusan yang mengikat dalam bentuk perppu walaupun Budi Gu­nawan memiliki dasar hukum putusan pengadilan yang mem­­­batalkan status ter­sangk­anya.

Menilik putusan hakim Sarpin, banyak yang menilai menyalahi putusan hukum berdasarkan materi KUHP. Nursyahbani mengatakan, ha­kim boleh ijtihad hukum, te­tapi dengan syarat hukum formal tidak bisa ditafsirkan. Kalau ditafsirkan, akan me­nambah beban kewenangan yang termasuk pelanggaran materi persidangan.

Sudah banyak putusan mem­­bebaskan status ter­sang­ka. Namun, bila putusan ha­kim Sarpin terdapat cacat secara etik moral hukum, sebaiknya hakim diperiksa Komisi Yu­disial dan diadili. Namun, sangat dilematis ka­rena KPK berdasarkan UU Tipikor tidak bisa meng­hen­tikan penyidikan atas status tersangka seseorang karena posisi Budi Gunawan bukan penyelenggara negara dan pe­ne­gak hukum. Secara objektif, putusan praperadilan belum bisa diakui sebagai putusan final.

Memilah argumentasi yang muncul, seluruh penegak hu­kum atau warga negara yang bermasalah harus menaati putusan pengadilan. Ada pen­dapat lain, status tersangka tidak bisa dibatalkan karena tidak diatur dalam materi KUHP. Hakim me­ngam­bil putusan ber­da­sar­kan kete­rangan yu­ris­prudensi dan keya­kinan di mana hakim pe­nga­dilan wajib menerima pe­nga­­duan dan disidangkan un­tuk membuka fakta hukum dan membatalkan demi hu­kum sesuai UU Kehakiman.

Namun, proses pra­pera­dilan harus dilihat me­kanisme pene­tapan pembatalan ter­sangka karena menabrak KUHP Pasal 77. Proses pra­peradilan adalah menguji dua alat bukti sebagai materi pene­tapan tersangka. Proses pera­dilan dalam pasal 77–83 itu esensinya hakim tidak boleh me­nolak pengaduan yang masuk.

Namun, hakim Sarpin da­lam putusan praperadilan mem­­batalkan status tersangka Budi Gunawan. Posisi pu­tusan hakim berdasarkan UU Hak Asasi Manusia dan yuris­pru­densi hukum sebagai ja­waban atas status tersangka Budi Gunawan. Namun, sum­ber putusan hukum yang lebih tinggi adalah KUHP, semen­tara praperadilan tidak diatur di KUHP.

Argumentasi ini hanya bisa diselesaikan Presiden Joko Widodo dengan memperjelas posisi masalah ini. Jokowi menyarankan kepada Budi Gunawan untuk menaati pro­ses hukum sebagai warga nega­ra yang sudah ditetapkan ter­sangka. Begitu pula, pim­pinan KPK yang melanggar hukum harus diproses hukum, tidak lagi pada justifikasi kri­mi­nalisasi KPK versus Polri.

Secara politik, Presiden Jokowi pada tahapan pertama keluar dari jebakan si­ma­laka­ma dengan putusannya mem­batalkan pelantikan kapolri Budi Gunawan dan meminta usulan calon kapolri lain. Belum terlambat penggunaan hak prerogatif presiden untuk menetapkan pejabat Polri baru yang akan diajukan ke DPR.

Apa yang kita lihat adalah upaya kriminalisasi terhadap KPK. Kasus Bambang Widjo­janto dilaporkan karena me­nyu­ruh saksi sumpah palsu pada sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Abra­­ham Samad dikenakan dakwaan atas kasus pemalsuan dokumen administrasi negara, seperti KTP, paspor, dan kartu keluarga.

Agenda revitalisasi pene­gak hukum dengan memberi hak imunitas kepada pim­pinan KPK harus dilakukan Presiden melalui pengajuan revisi UU KPK dalam jangka panjang dan mengeluarkan perppu bersifat jangka pendek sebagai upaya memberikan napas kepada pimpinan KPK melanjutkan seluruh kasus. Bentuk imunitas itu memberi legitimasi ke pimpinan KPK menjalankan tugas secara baik dan benar.

Apabila dalam menja­lankan tugas dan fungsi terda­pat kasus, sebaiknya dilakukan setelah selesai menjabat pim­pinan KPK. Bisa saja kita menyebut hak imunitas terba­tas bagi penegak hukum.

Dalam proses penetapan tersangka, KPK harus mem­buka agar rakyat bisa menge­tahui. Penetapan tersangka harus ketat, tidak menjadi bagian intervensi politik se­hing­ga KPK tidak alami tur­bulensi dan digoyang elite politik yang diragukan ko­mitmen antikorupsinya. Hak imunitas pimpinan KPK meru­pakan etika pemberantasan korupsi, profesional, akun­tabel, dan humanis.

Plus-minus pilihan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan terdapat pergeseran opini yang membenarkan sikap politik itu. Namun, sangat melegakan karena dianggap menye­lamat­kan institusi penegakan hu­kum dengan menunjuk pelak­sana tugas pimpinan KPK dan memilih kapolri baru.

Keputusan ini berdimensi restoratif justice untuk tetap memberi peluang kepada pe­ne­gak hukum menempuh pro­ses mengadili siapa pun yang bermasalah, termasuk pim­pinan KPK dan Polri. Ke­putusan Jokowi bukanlah tur­bulensi politik yang me­nim­bulkan intervensi DPR yang khawatir berakibat buntu. Namun, Jokowi mendapat apresiasi rakyat dan bernilai etis sehingga mendorong pada tahapan penyelesaian krisis ketatanegaraan.

Sisi lain, Jokowi dikenal saat ini master antikorupsi karena sukses membuka pro­ses penegakan hukum terha­dap perilaku aparat penegak hukum bermasalah, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan lainnya. Wa­lau­pun Jokowi dikenal lam­ban, keputusan itu positif dengan tidak membahayakan situasi politik yang diprediksi bisa gaduh.

Dalam konteks putusan presiden, bisa dijadikan fon­dasi utama penegak hukum, seperti Polri, MA, dan KPK, bahwa tidak ada prinsip kebal hukum bagi penegak hukum. Kejahatan sudah menjadi wila­yah tindak pidana, maka harus diusut secara benar.

Pertimbangan lain dari sisi komunikasi politik, Jokowi sangat aman karena me­rep­resentasikan suara publik. Apabila secara dukungan po­litik atau tekanan dari partai pendukung, Jokowi sebaiknya membuka ke publik dan biar­kan rakyat menilai. Cuma yang harus diubah atas sikap lemah dan berandai-andai karena mengelola negara tidak sama dengan blusukan ke pasar.

Hal yang perlu diantisipasi pemerintah, upaya Budi Guna­wan gugat keputusan pem­batalan pelantikan kapolri. Budi Gunawan secara de facto sudah menjabat kapolri dan de jure belum dilantik. Ini bisa menyebabkan kebuntuan dan berpotensi kriminalisasi hak-hak Budi Gunawan sebagai warga negara.

Sebab itu, pemerintah me­ngantisipasi pergeseran para­digma hukum ini melalui ko­munikasi dengan parlemen, Polri, dan KPK. Jelas, Budi Gunawan akan memakai ke­kuatan logika hukum yang berdasar pada putusan per­setujuan Komisi III DPR me­nyetujui menjadi kapolri dan putusan hakim PN Jakarta Selatan.***

 

RUSDIANTO
(Peneliti Pusat Studi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Stie Ahmad Dahlan Jakarta)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]