Pemkab Agam Tawarkan Empat Opsi

“Kondisi di sekitar Padang Lua, khusus pada hari tertentu, mengalami macet total. Opsi pertama untuk mengatasi ma­salah ini adalah penertiban lalu lintas. Kami telah men­coba melakukannya, namun tampaknya cara tersebut ku­rang efektif, karena kepadatan arus lalu lintas itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau memang itu yang diinginkan, kita akan maksimalkan lagi,” ujar Mar­tias Wanto.

Baca Juga : Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Bertambah, Total 586 Kasus

Revitalisasi pasar, menurut Martias Wanto merupakan opsi kedua yang sangat me­mung­kinkan, dimana kawasan Pasar Padang Lua digeser ke dalam hingga beberapa meter. Namun kendala untuk opsi ini menurut Martias Wanto ada­lah masalah tanah, karena sebagian tanah di Pasar Padang Lua itu meru­pakan tanah mi­lik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Luas tanah PT KAI di kawasan Padang Lua ini men­capai sekitar 2,2 hektare, se­men­tara baru sekitar 5.000-an meter yang dipakai pasar. Ketika melakukan revitalisasi pasar ini, aset PT KAI akan terpakai lebih luas lagi. Jika bisa, semua lahan PT KAI kita manfaatkan. Kalau pasar nanti­nya sudah direvitalisasi, maka akan dibuat terminal untuk mengantisipasi macet,” tutur Martias Wanto.

Baca Juga : Turun Drastis, Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 44 Orang

Martias Wanto me­nga­ta­kan, Pemkab Agam telah me­la­kukan perbincangan dengan pihak PT KAI untuk masalah tersebut. Namun Ia mengakui, dibutuhkan pembicaraan ting­kat lanjut jika opsi ini meru­pakan pilihan terbaik. Namun Pemprov Sumbar menurut Martias Wanto telah berjanji akan memfasilitasi Pemkab Agam dengan PT KAI pusat.

Sementara untuk opsi ke­tiga menurut Martias Wanto adalah memperlebar jalan pada bagian sisi kiri dan kanan, dengan menambah ruas jalan selebar delapan hingga 10 meter. Jika saat ini lebar jalan di Padang Lua hanya delapan meter, nantinya akan di­per­le­bar empat meter pada sisi kiri dan empat meter lagi pada sisi kanan. Jalan inipun nantinya akan dibuka dua jalur.

Baca Juga : Pasien Sembuh Covid-19 di Sumbar Mencapai 24.233 Kasus

Namun opsi ini lagi-lagi harus berhadapan dengan PT KAI, karena ada bagian jalan dari arah Kota Padang yang nantinya meggunakan tanah PT KAI.

Jurus pamungkas Pemkab Agam yang menjadi opsi te­rakhir adalah pembangunan jembatan layang atau fly over sepanjang satu kilometer, yang dimulai sekitar 400 meter sebelum simpang empat lam­pu merah dari arah Kota Pa­dang hingga 600 meter menuju arah Kota Bukittinggi.

Baca Juga : Alhamdulillah! Bayi Penderita Ekstrofi Bulli Bladder di Solok Dibantu Anggota DPR

“Membangun fly over, be­rarti nantinya juga me­mer­lukan pelebaran jalan pada sebelah kiri dan kanan. Nanti­nya juga ada permasalahan pembebasan lahan warga yang terkena dampaknya. Tapi pem­bebasan lahan itu nantinya akan diganti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Martias Wanto.

Martias Wanto me­lanjut­kan, semua opsi tersebut me­mung­kinkan dilakukan, jika warga dan pemerintah telah menyepakati beberapa opsi yang ditawarkan. Anggaran­pun menurutnya juga telah siap dicairkan pada tahun 2015 ini.

“Jika yang dipilih fly over, maka anggaran sebesar Rp150 miliar telah dipersiapkan. Tapi jika opsi pelebaran jalan atau revitalisasi pasar, tentu biaya­nya tidak sebesar itu,” tambah Martias Wanto.

Sementara itu, mayoritas warga dan pedagang Padang Lua cenderung menginginkan pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan, yang sekaligus sejalan dengan revitalisasi pasar. Menurut mereka, cara ini lebih efektif dilakukan tanpa mengganggu pere­ko­nomian warga sekitar.

Ketua Pengurus Pasar Na­gari Padang Lua, Toni Darman mengatakan, keinginan re­vi­talisasi pasar ini telah tercetus lama, namun entah kenapa setiap aspirasi yang dilakukan tidak pernah ditanggapi secara serius.

Toni Darman mengung­kapkan, kawasan Pasar Padang Lua seluas 5.000 meter persegi itu dihuni sekitar 400 hingga 500 pedagang. Dalam sehari selain hari Senin, transaksi jual beli di kawasan Pasar Padang Lua mencapai Rp2 miliar.

“Ini potensi besar bagi pemasukan pemerintah. Pe­me­rintah harus bisa me­man­faat­kan potensi ini dengan cara melakukan pembenahan dan pembangunan secara men­ye­luruh. Saat ini ada sekitar 500 pedagang yang memohon un­tuk meminta tempat di pasar ini. Namun karena ke­ter­ba­tasan lahan, mereka tidak bisa diakomodir. Jika pemerintah bisa merevitalisasi pasar ini, maka akan berdampak besar bagi kesejahteraan warga,” jelas Toni Darman. (h/wan)