Penambangan Rakyat Sulit Dilegalkan


Rabu, 25 Februari 2015 - 19:58:16 WIB
Penambangan Rakyat Sulit Dilegalkan

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat (Sumbar), Inzuddin menga­takan, dilihat dari pengajuan sampai aturan terbitnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), mendapatkan IPR tidak seseder­hana yang dibayangkan.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Ia menyebutkan, penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dalam tata ruang pertambangan nasional, memang telah diako­modir pada tahun 2014 oleh keputusan Menteri ESDM. Kabu­paten/kota di Sumbar yang di­tetap­kan WP adalah Kabupaten Solok, Solsel, Dharmasraya, Si­jun­­jung dan Pasaman Barat. Lima daerah tersebut pun telah me­ngajukan WPR yang di dalam­nya terdapat IPR dan IUP, yang difa­silitasi oleh Pemprov Sumbar. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun dari daerah tersebut yang ditetapkan WPR.

“Untuk mendapatkan WPR, pemerintah daerah berhadapan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian Peratu­ran Pemerintah (PP) Nomor 22 Ten­tang Izin Usaha Pertam­ba­ngan (IUP) dan Nomor 23 tentang Pengawasan. Untuk melalui itu saja sudah sulit, apalagi di Solsel yang daerah tambangnya berlokasi di sungai dan hutan. Untuk men­da­patkan rekomendasi mengenai penggunaan wilayah pertam­bangan yang terdapat di sungai atau hutan, perizinannya langsung kementerian bersangkutan,” ujar Inzuddin ke­pada Haluan di Kan­tor Dinas ESDM Sumbar, Rabu (25/2).

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

“Belum lagi syarat lain yang memberatkan APBD pemkab bersangkutan. Seperti PP 22 Tahun 2010 pasal 26 Tentang WP bahwa pemkab harus melakukan survei cadangan mineral terhadap WP yang akan menjadi WPR. Kalau pemkab tak bisa mela­kukan itu, pemkab bisa meng­gunakan jasa ke pihak keti­ga, yang tentu saja dibayar dengan dana APBD. Itu kendala pertama sebe­lum jadi IUP, sebelum WPR diusulkan ke pusat. Setelah WPR ditetapkan, harus ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bubati, baru IPR dikeluarkan,” katanya lagi.

Inzuddin melanjutkan, pemkab lagi-lagi berhadapan dengan PP 23 Tahun 2010 Pasal 47, yang juga menguras APBD. PP tersebut me­nge­nai tanggungjawab pemkab seba­gai pemberi IPR untuk menga­wasi aktivitas penerima IPR di lokasi tambang. “Kalau terjadi apa-apa pada penerima IPR saat melakukan aktivitas pertambangan, pemkab yang bertanggungjawab. Oleh karena itu butuh pengawasan. Pemkab membutuhkan tambahan petugas untuk melakukan pengawasan, yang nantinya bersiap siaga di lokasi tambang. Penambahan petugas pe­nga­was tersebut tentu saja menguras APBD,” tuturnya.

Baca Juga : Memasuki Musim Kemarau, Perumda AM Kota Padang Minta Warga Hemat Air

Aturan lain yang dihadapi pem­kab untuk mendapatkan IPR, kata Inzuddin, adalah UU Nomor 4 tahun 2009 pasal 73 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan, pemkab melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertam­bangan, serta per­mo­dalan dan pema­saran dalam usaha meningkatkan usaha pertam­bangan rakyat. Kemu­dian, pada ayat 2 te­r­tulis, pemkab bertanggungjawab terhadap pe­ngamanan teknis pada usaha pertam­bangan rakyat yang meliputi kese­lamatan dan kesehatan kerja, penge­lolaan lingkungan hidup, dan pasca­tambang.

“Pemkab harus mengawasi sam­pai reklamasi lokasi. Jika lokasi tambang hancur pascatambang, yang bertanggungjawab adalah pemkab setempat, berdasarkan aturan di atas,” sebutnya.

Baca Juga : 61 Nakes di Puskesmas Andalas Siap Divaksinasi

Kegiatan pengawaasan tersebut, tambah Inzuddin, juga diatur dalam PP 23 tahun 2010 tentang pelak­sanaan kegiatan usaha pertam­bangan. Bahwa di dalam wilayah IPR, aktivitas penambangan tak boleh menggunakan alat berat seper­ti ekskavator, melainkan hanya boleh menggunakan engine (mesin) berka­pasitas 25 hp yang kurang lebih seta­ra dengan mesin dompeng 25 PK.

“Apakah pemkab siap menga­wasi itu semua?” tanyanya.

Lebih lanjut Inzuddin menje­laskan, jika IPR dikeluarkan, pem­kab berhadapan dengan aturan di pusat untuk mengeluarkan IUP Operasi Produksi (OP) jika wilayah tambang terdapat di sungai atau hutan. Untuk mendapatkan izin tersebut, bila wilayah tambang berada di sungai, pengurusannya ke Kementerian PU. Sementara jika wilayah tambang berada di hutan, harus mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan. Kedua kementerian tersebut memiliki aturan sendiri yang sulit untuk ditembus.

“Perusahaan saja susah mengu­rus IUP OP ke pusat, apalagi tam­bang rakyat. Terbukti dengan be­lum adanya perusahaan tambang legal yang melakukan operasi produksi di Solsel. Padahal ada 16 perusahaan yang dikeluarkan IUP OP oleh Dinas ESDM Solsel, yang dikeluar­kan pada 2010,” terang Inzuddin.

Berdasarkan banyaknya aturan yang mesti dilalui oleh pemkab, Inzuddin berkesimpulan, Ia berke­simpulan, “mustahil” IPR dida­patkan atau pertambangan di Solsel dilegalkan, karena masuk kawasan hutan dan sungai. Kalau pun bisa, sangat sulit mendapatkannya.

Pengawasan Aktivitas Tambang

Mengenai pengawasan aktivitas tambang, Inzuddin menjelaskan, Dinas ESDM hanya mengawasi wilayah tambang yang berizin. Ka­lau izin tambang masuk wilayah sungai, ESDM berkoordinasi de­ngan pihak pengairan dan kalau masuk hutan, koordinasi dengan pihak kehutanan untuk melakukan pengawasan.

“Kalau tambang liar, bukan kewenangan ESDM mengawasinya. Kewenangan pengawasan tambang liar terdapat di pihak terkait sesuai wilayah. Kalau tambang liar berada di kawasan sungai, maka kewe­nangan pihak pengairan, sementara jika berada di kawasan hutan, meru­pakan kewenangan pihak kehutanan mengawasinya. Kerusakan yang terjadi di wilayah tambang liar tersebut, merupakan tanggungjawab pihak terkait yang berwenang mela­kukan pengawasan,” ungkapnya.

Inzuddin membeberkan, untuk melakukan penindakan adalah ke­we­nangan polisi sebagai penegak undang-undang. Sesuai aturan un­dang-undang, kegiatan pertam­bangan tanpa izin adalah pencurian kekayaan sumber daya alam. Se­belum melakukan penindakan, po­lisi bisa melakukan pencegahan, seperti melarang ekskavator masuk ke lokasi tambang dan mengawasi penjualan BBM bersubsidi di SPBU yang digunakan untuk bahan bakar ekskavator. (h/dib)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]