Penambangan Liar Undang Bencana

Tak hanya itu, penamba­ngan ilegal yang menggunakan beberapa mesin pengisap pasir (dompeng) itu juga merugikan lahan pertanian masyarakat sekitar. Dari Informasi yang dihimpun dilapangan dike­tahui warga dilokasi yang me­ra­sa lahan pertaniannya dirugi­kan oleh pihak penambang. Salah seorang warga, AR me­ngatakan, saat ini ada tiga unit dompeng yang telah ber­operasi selama beberapa hari dikawa­san tersebut. “Tiga dompeng milik warga setempat itu tak memiliki izin (ilegal) dari pemerintah kabupaten. Pulu­han kubik pasir diproduksi setiap harinya. Kondisi itu sudah meresahkan masyarakat dan membahayakan infra­struk­­tur dan lahan pertanian masyarakat,” ujar salah se­orang warga AR.

Baca Juga : Gempa Sulbar, Korban Tewas Bertambah Menjadi 91 Jiwa

Untuk hal ini, katanya, ia sudah melapor kepada peme­rintah nagari IV koto Hilir agar penambangan itu dihen­tikan. Namun, setelah di­datangi kelokasi bersama wali nagari, kejadian serupa tetap terjadi.

Tak hanya itu, sipenam­bang mengaku, bahwa ia men­dapat izin dari walinagari untuk melakukan penamba­ngan pasir dengan menggunan­kan mesin modern tersebut. “Walinagari sudah memberi saya izin, jadi mau apalagi. Yang saya tambang bukan tanah orang lain. Melainkan pasir yang ada di dalam air di sebelah rumah saya,” kata sipenambang.

Baca Juga : Terjun ke Jurang Kelok Sembilan, Satu Unit Dump Truck Meledak dan Terbakar

Sementara itu, Wali Nagari IV koto Hilir Antosias, me­nga­ku tak pernah memberi izin kepada penambang. Pasal­nya, kata dia, pemberian izin galiance adalah dari peme­rintah kabupaten sebagai pe­me­gang wewanang perizinan tambang itu. “Saya sama sekali tak perna memberi izin, baik lisan maupun tulisan. Mala­han, saya sudah cobah tegur dan anjurkan untuk mengurus izin ke kabupaten, namun penambang liar ini tak mau dan bersikeras untuk tetap beroperasi,” tegasnya.

Dia menyebutkan, pihak nagari akan mencoba me­ngi­rim­­kan surat kepada peme­rintah kabupaten untuk me­nanggapi hal ini. Sebab, hal ini memang sudah menjadi per­soalan bagi masyarakat se­tempat. Apalagi kondisi itu akan berdampak pada keta­hanan infrastruktur jalan dan jembatan. “Saya berharap, pe­merintah kabupaten me­nanggapi hal ini. Jika perlu dompeng yang beroperasi di­sita, sebab ini ilegal dan tak memiliki izin apapun,” katanya.

Baca Juga : Astaga! King Kobra Lepas dari Paket Pengiriman, Nyaris Bunuh Kurir

Sehubungan dengan ini, Anggota komisi IV DPRD Sumbar, Saiful Ardi menya­yangkan terjadinya penam­bangan liar itu. Sebab, kata dia, jika ada infrasrtuktur jalan dan jembatan yang rusak nantinya akan berdampak pada pro­vinsi.”kita sangat sayangkan hal ini terjadi. Itu adalah akses kewenangan provinsi. Jika itu rusak maka akan merugikan negara. Sebab, untuk pemba­ngunan jalan dan jembatan memakan biaya ratusan mi­liar,” katanya.

Dia menyebutkan, untuk kabupaten Pesisir Selatan target pembangunan fisik sa­ngat sedikit dari APBD Sumbar maupun APBN. Jika itu rusak, maka Pessel akan menunggu beberapa tahun kedepan untuk perbaikan. “Saya harap pemerintah kabu­paten dalam hal ini Bupati dan pihak terkait lainya tanggap dengan hal ini. Ini harus segerah dihentikan, jika tidak maka akan berakibat fatal,” tegasnya.

Baca Juga : Potongan Kepala Korban Sriwijaya Air Ditemukan di Pantai Kis Tangerang

Ia juga meminta, kesadaran dari semua pihak dari lapisan masyarakat terutama pe­nam­bang untul berhenti melakukan aktivitas tambang. Sebab itu akan merugikan daerah. “Kita minta semua pihak, terutama pemerintah dan aparat kepo­lisian ikut andil disini. Jangan karena ulah satu oknum semua masyarakat terkena imbas­nya,” pungkas Saiful. (h/mg-len)