Pencairan Dana Desa Terancam Terkendala

Dalam aspek otonomi ke­ua­ngan, mengacu Undang-Un­dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki tujuh sumber pendapatan. Dua di antaranya, sekaligus yang terbesar nilainya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Be­lan­ja Negara (APBN) serta Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD). Sisa­n­ya adalah pendapatan asli desa.

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

Dari APBN, sumber pen­dapatan meliputi dana desa dan alokasi dana desa yang ditransfer melalui pemerintah kabupaten/kota. Dalam APBN Perubahan 2015, alokasinya masing-masing Rp20,8 triliun dan Rp33,2 triliun.

Sementara dari APBD, desa mendapat jatah 10 persen berupa bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah. Secara nasional, akumulasi jatah desa mencapai Rp 2,1 triliun. Total dana yang akan masuk ke desa pada tahun ini mencapai Rp56,3 triliun di luar pendapatan asli desa.

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana

Khusus dana desa, alo­kasinya dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 20,8 triliun untuk 74.093 desa. Alokasi setiap desa berbeda karena dida­sarkan atas sejumlah variabel, di antaranya luas wilayah, jumlah penduduk, dan kesu­litan geografis.

Papua paling besar

Baca Juga : Musda X Golkar Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir Pimpin DPD II Golkar

Tahun ini, dana desa terke­cil adalah Rp240 juta per desa dan terbesar Rp1,1 miliar per desa. Sejumlah desa di Papua, misal­nya, mendapatkan alo­kasi terbesar, tetapi beberapa desa di Aceh mendapat alokasi terkecil. Evaluasi sementara KPPOD menunjukkan, ba­nyak pemerintah kabupaten/kota tak proaktif menyuk­seskan otonomi desa di bidang keuangan. Padahal, peran pe­merintah daerah krusial kare­na menjadi jembatan transfer dana dari pusat ke desa.

“Di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya, program sosialisasi dan peningkatan kapasitas apa­ratur desa sama sekali tidak dialokasikan anggarannya da­lam APBD 2015. Artinya, Pemda tak peduli pada program otonomi desa,” kata Endi.

Baca Juga : Jalin Komunikasi Antar Partai, PKS Sawahlunto Mulai Incar Kursi Kepala Daerah

Direktur Jenderal Pe­rim­bangan Keuangan Ke­men­terian Keuangan, Boe­diarso Teguh Widodo menyatakan, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum menge­sahkan APBD. Padahal, salah satu syarat pencairan dana desa dari pusat ke daerah adalah disah­kannya APBD yang telah mengakomodasi dana desa. Syarat lain, disahkannya pera­turan kepala daerah ten­tang rincian alokasi dana desa per desa. Untuk transfer dari peme­rintah daerah ke rekening desa, syaratnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sudah disahkan pemda.

Dana desa akan dicairkan dalam tiga tahap, yakni bulan April, Agustus, dan Oktober. Semuanya pada minggu kedua. Porsinya 40-40-20. Meka­nis­menya, dana desa ditransfer dari rekening Bendahara U­mum Negara ke kas umum daerah. Maksimal seminggu kemudian, pemerintah kabu­paten/kota harus men­trans­fernya ke re­kening desa. (h/kcm)