Strategi Bank Syariah


Jumat, 27 Februari 2015 - 19:49:47 WIB
Strategi Bank Syariah

Lambatnya pertumbuhan market share industri per­bankan syariah bukan karena minimnya peran regulator: BI atau OJK. Bagi saya, BI sudah melakukan yang terbaik. BI telah bertindak begitu res­ponsif merespons keinginan dan kebutuhan industri pe­rbankan syariah nasional.

Baca Juga : Vaksinasi Covid Prioritas untuk Wartawan, Ketua IJTI Sumbar: Perlu Diapresiasi

Apakah kementerian dan instansi pemerintah yang lain juga telah bekerja paralel untuk pengembangan keuangan sya­riah? Institusi pemerintah yang diwakili oleh Ke­menterian Keuangan, Kementerian Aga­ma, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, KEmenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Mah­kamah Agung sesungguhnya berperan besar memajukan industri keuangan syariah.

Jika pemerintah serius ingin meningkatkan industri perbankan syariah, mes­tinya melibatkan kemen­terian dan instansi itu agar berperan paralel dengan arsitektur perbankan syariah yang divisikan oleh BI. Ke­menterian Keuangan bisa mengalokasikan anggaran, Kementerian Agama ada dana haji, Kementerian Hukum dapat mengatasi persoalan persengketaan dan penyediaan lembaga peradilan syariah, Ke­menterian Per­daga­ngan berperan me­ning­katkan perdagangan antar­negara Mus­lim dalam konteks penguatan perbankan syariah, Ke­menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa ber­peran menyinergikan wisata syariah dan perbankan syariah, dan Mahkamah Agung bisa mengatasi persengketaan dan penyediaan lembaga peradilan syariah.

Baca Juga : Sepekan Usai Divaksin Sinovac, Bupati Ini Positif Covid-19

Dalam benak penulis ter­ba­yang betapa mustahilnya target dari visi BI tentang pertumbuhan dan penguatan perbankan syariah akan dica­pai hanya dengan mengan­dalkan peran bank sentral. Karena itu, pemerintah harus berperan serta, bukan sekadar berpartisipasi. Bank sentral memiliki keterbatasan jang­kauan. Begitu juga perang­katnya. Berbeda dengan peme­rintah, perangkatnya mampu menembus lapisan terbawah masyarakat. Secara horizontal pun mampu melintasi batas sektoral, institusional bahkan yurisdiksial.

Jika pemerintah me­nya­dari perbankan syariah bagian in­tegral sistem keuangan nasio­nal dan sudah terbukti mem­punyai peran besar dalam pere­kono­mian bangsa, sudah seharusnya peme­rintah tidak lagi ragu melangkah meng­optimalkan semua pe­rangkatnya.

Baca Juga : Waduh! Menkes Sebut Testing Corona di RI Salah, Maksudnya Gimana?

Dalam literatur mak­roe­konomi dikenal dua kebijakan pemerintah yang saling me­ngisi dan menguatkan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Bila keduanya digunakan da­lam satu waktu untuk men­capai target tertentu, itu dise­but kebijakan campuran (poli­cy mix). Pemerintahan mana­pun ketika menghadapi gejo­lak ekonomi tidak akan me­ngandalkan satu kebijakan.

Mereka menggunakan dua kebijakan itu untuk mencapai fine tuning agar perekonomian selamat dari gejolak. Bagai­mana meningkatkan pertum­buhan dan penguatan perban­kan sya­riah bisa menggunakan analogi adopsi dua kebijakan itu mes­kipun tidak sama per­sis. Dua kebijakan itu dapat dipakai untuk stabilisasi dan juga me­rang­­­sang pertumbuhan ekono­mi di kala negara dalam masa resesi.

Baca Juga : PPATK: Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

Sudah saatnya ada tero­bosan baru. Caranya dengan melakukan strategy mix. Stra­tegi lama yang ha­nya mengan­dalkan peran tunggal BI, kini harus diubah mengadopsi stra­tegy mix de­ngan melibatkan kementerian, departemen, dan instansi lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan mar­­­ket share industri syariah.

Regulator sesuai fungsi dan tanggung jawabnya tetap mengawal pertumbuhan in­dustri perbankan syariah seca­ra makro melalui instrumen moneternya dan regulasinya. Lembaga negara lain di ranah yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung mulai fokus membenahi atu­ran dan penanganan yang ter­kait hukum, seperti kasus seng­keta. Kepastian lembaga pera­dilan pada saat ini sangat diperlukan agar kasus hukum di perbankan syariah dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Melalui pe­rangkat ke­men­­te­rian­nya, peme­rintah men­do­rong untuk melahirkan kebijakan yang pro­per­ban­kan syariah. Mi­sal­nya, Kementerian Ke­­uangan mem­buat aturan se­mua proyek pemerintah wajib di­bia­yai per­ban­kan sya­riah minimal 10 persen dari nilai total proyek. Aturan ini tak hanya berlaku di pe­me­rintah pusat, tapi juga untuk pemerintah daerah.

Atau bisa jadi ada ke­bija­kan Kementerian Keuangan, dana operasional kementerian paling tidak minimal 10 per­sen persen diparkir di per­bankan syariah. Karena bauran strategi meniscayakan terja­dinya aturan lintas sektoral dan kementerian, dan bahkan lin­tas yurisdiksional, maka pre­siden atau wakil presi­denlah yang mesti jadi ko­mando. Bahkan urgensi kapasitas RI 1 atau RI 2 dalam implementasi strategi bauran ini sudah pada level sangat dibutuhkan. Bila bauran strategi ini berjalan beriringan, market share tidak lagi menjadi variabel target yang mesti dicapai, tapi ia akan hanya menjadi implikasi.

Strategi konvensional da­lam bentuk bawah atas (bot­tom up) tetap dijalankan seper­ti biasa. Meskipun bagi pe­nulis, ini bukan strategi pe­me­rintah. Karena ini fenomena yang muncul dan didorong lebih oleh kesadaran umat Islam dan bukan kebijakan yang disengaja oleh pe­me­rintah. Apa pun itu, pola yang dari dulu hingga sekarang adalah fenomena bot­tom up. Bila kita mau jujur, sebenarnya per­kembangan per­bankan sya­riah lebih didorong karena ke­inginan umat Islam, bukan ke­ingi­nan pemerintah secara umum. Karena itu harus kita ga­bung­kan dengan daya baru, top down.

Bila tetap mengandalkan bottom up, dengan asumsi ceteris paribus, maka In­do­nesia baru bisa menyamai market share Malaysia 23 persen pada 90 tahun lagi. Dengan asumsi, pertumbuhan market share seperti saat ini 0,2 persen per tahun.

Dua dekade lebih per­jal­a­nan industri perbankan syariah membuktikan, strategi bottom up masih tergopoh-gopoh men­­dongkrak pertumbuhan market share. Luasnya teri­torial Indonesia dengan jum­lah populasi yang begitu besar dalam konteks ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan sosialisasi. Dengan strategy mix dibarengi dengan top down approach, rasanya target yang diinginkan bank sentral bukan menjadi per­soalan yang berat, tapi menjadi pekerjaan yang menyenangkan ka­rena dikerjakan secara ber­jamaah. ***

 

IKHWAN A BASRI
(Pengamat Perbankan Syariah, Anggota Dewan Syariah Nasional)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]