Biaya Listrik Jadi Kendala

“Lampu jalan ini tentunya kewenangan pemerintah di sana (Padang Pariaman, red), mengingat ini berada di ka­wasan mereka,” ujar Amran.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Sementara itu, Kepala Bi­dang (Kabid) LLAD dan Per­keretapian, Juharson ke­marin mengatakan, sepanjang jalan menuju BIM memang telah dipasang lampu penerang ja­lan. Juharson memastikan tidak ada titik jalan yang  ter­lewat dan tidak dipasang lam­pu jalan. Namun kendala yang muncul saat ini tidak semua lampu bisa dihidupkan, me­ngingat masih belum ada kese­pa­katan terkait siapa yang nantinya membayar biaya lis­trik lampu penerang jalan ini.

“Kita akan melakukan ko­ordinasi dengan Pemda Pa­dang Pariaman dan Prasarana Jalan dan Tata Permukiman (Rrasjal­tarkim) untuk mem­bahas terkait penanggung ja­wab pebayaran rekening lis­trik lampu jalan ini. Apa­kah Dis­hubkominfo, Pras­jal­tarkim atau Pemda setempat,” terang Juharson.  Ia melan­jutkan, koordinasi ini dilakukan me­ngingat se­panjang jalan me­nuju BIM ini merupakan jalan mi­lik Pro­vinsi Sumbar, akan tetapi ter­kait dengan pengguna dan pe­nang­gung jawab juga harus diten­tukan.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

“Kan sayang, lampu sudah dipasang tapi tidak diper­gunakan. Setelah lampu ini hidup tentu titik yang sebe­lumnya banyak dimanfaatkan untuk tindakan yang tidak baik akan bisa dicegah,” terangnya.

ESDM Akan Turunkan Tim Pengawas

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Selain masalah lampu pe­nerang jalan di sekitar BIM, permasalahan lain pun mun­cul, yaitu terkait dengan adanya aktivitas penggalian C yang juga mengancam landasan pacu di BIM.

Menanggapi kondisi ini, Ke­pala Dinas Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM), Marzuki Mahdi kepada Ha­luan Jumat kemarin menga­takan, akan menurunkan tim dari ESDM untuk mengecek kebenaran informasi ini. Me­ngi­ngat sampai saat ini pi­haknya belum menerima pe­ngaduan dari masyarakat atau pun dari PT Angkasa Pura II terkait aktivitas galian C ini.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

“Saya belum menerima informasi tentang aktivitas galian C yang berada di sekitar BIM, apalagi sampai me­ngan­cam aktivitas di BIM. Ini tentunya sangat urgen dan kita akan turunkan tim ke sana,” paparnya. Ia melanjutkan, untuk pe­ngawasan galian C ESDM masih terkendala de­ngan pe­narikan kewenangan dari ka­bupaten/kota ke provin­si, ES­DM saat ini belum bisa ber­buat banyak untuk me­lakukan pe­ngawasan, pengen­dalian dan pembinaan terkait aktivitas galian C.

“Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang peme­rintah da­erah, bahwa akan ada pe­na­rikan kewenangan kabu­paten/ko­ta ke provinsi, salah satunya ter­­kait dengan galian C ini. Namun, sampai saat ini petunjuk pe­lak­sanaan dan pe­tunjuk teknis­nya belum ada dari pusat, sehing­ga belum ESDM belum bisa ber­buat,” jelasnya. Ia menam­bah­kan, ESDM bisa saja mela­kukan intervensi ke kabupaten/kota a­pa­­bila permasalahannya su­dah sangat urgen dan menyang­kut ma­sya­rakat banyak. (h/mg-isr)