Camat Agar Data Rumah Tak Layak Huni

“Coba dicek mana rumah yang bisa diin­tervensi oleh pemerintah kabupaten, peme­rintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu (1/3).

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

Keberadaan rumah tidak layak huni, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Ia menambahkan saat ini ada stok 500.000 untuk program keluarga sejahtera dan 500.000 untuk program keluarga harapan yang harus segera direalisasikan.

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana

“Kita akan rapat dengan Bappeda untuk kedua program ini. Sesuai dengan format nawacita, pemerintah itu harus hadir menyapa warga miskin dan rumah tidak layak huni,” tandasnya.

Tinjau Gudang Bulog

Baca Juga : Musda X Golkar Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir Pimpin DPD II Golkar

Menteri Sosial kemudian melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bulog di Surabaya, Jawa Timur. Kedatangannya itu untuk memas­tikan stok beras bersubsidi atau beras untuk rakyat miskin (raskin) agar bisa didistribusikan ke warga dengan lancar dan baik.

“Raskin tugas monitoring di Kementerian Sosial, saya ingin memastikan kepada seluruh penerima raskin bahwa cadangan beras sangat cukup,” kata Chofifah di Jl Buduran, Surabaya.

Baca Juga : Jalin Komunikasi Antar Partai, PKS Sawahlunto Mulai Incar Kursi Kepala Daerah

Ia menegaskan, beras bersubsidi (raskin) untuk masyarakat di Jawa Timur cukup hingga tujuh bulan kedepan. Bahkan, bulan Maret ini juga sudah memasuki musim panen sehingga dipastikan stok raskin masih memadai.

“Sampai bulan Desember (2015) saya pastikan posisi raskin cukup, anggaran cukup, APBN dan dana standby, beras standby,” ujarnya. Menurut dia, kini tinggal pendis­tribu­siannya saja masing-masing kabupaten/kota jangan sampai tersendat seperti pada bulan Januari dan Februari 2015 ini. “Jadi pem­bagian raskin harus jalan, stok bulog cukup, APBN cukup. Jadi tidak ada masalah,” tandasnya. (h/inl)